Senin, 10 December 2018

Ini Poin Penting Hasil Rakernas Peradi

Mulai penguatan DPC Peradi, iuran anggota, materi Pendidikan Kekhususan Profesi Advokat (PKPA), hingga komitmen Peradi melestarikan lingkungan hidup.
Aji Prasetyo
Foto Bersama pengurus DPN Peradi bersama Gubernur Sumatera Edy Rahmayadi saat Rakernas Peradi di Medan. Foto: Istimewa

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPN Peradi yang berlangsung pada 6-8 Desember 2018 di Hotel Jw Marriot Medan, Sumatera Utara telah berakhir. Ada sejumlah hasil yang dalam kegiatan rutin tahunan tersebut. Hasil Rakernas Peradi ini, intinya menguatkan DPC Peradi agar bisa menjalankan roda organisasi, iuran anggota, materi Pendidikan Kekhususan Profesi Advokat (PKPA) untuk tingkat pusat dan daerah, ada komitmen Peradi melestarikan lingkungan hidup.

 

Sekjen DPN Peradi Thomas Tampubolon mengatakan salah satu hasil Rakernas yang telah juga telah dijalankan oleh DPN maupun DPC yaitu mengenai pendaftaran keanggotaan Peradi yang harus melalui DPC Peradi. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih penerimaan dan menjaga wibawa DPC di masing-masing daerah.

 

Kemudian terkait iuran anggota advokat DPN Peradi juga disepakati memberi kebijakan menurunkan besaran iuran dari Rp50 ribu menjadi Rp25 ribu. Hal ini untuk mendorong agar para anggota mempunyai kesadaran dan keinginan untuk membayar iuran agar roda organisasi bisa terus berjalan.

 

“Maksud kita itu dimulai dari kecil-kecil dulu, kalau orang sudah biasa memberikan sumbangan, iuran ke organisasi maka dia merasa memiliki di organisasi itu, sehingga menjadi peduli,” ujar Thomas jelang penutupan Rakernas Peradi di Medan, Jum’at (7/12/2018) malam.  

 

Menurutnya, penurunan iuran anggota Peradi sebesar menjadi Rp25 ribu juga masih bisa berubah tergantung kondisi masing-masing DPC Peradi. Ia mencontohkan DPC Peradi Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan mempunyai kebijakan sendiri yang membolehkan anggotanya membayar iuran dibawah standar yang telah ditetapkan oleh DPN Peradi.

 

Wakil Ketua Umum DPN Peradi Achiel Suyanto mengatakan dalam rapat pleno ada usulan dari DPC Peradi Papua mengenai tidak samanya kondisi para anggota Peradi di setiap DPC, sehingga iuran anggota disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

 

Mereka bilang kalau kami di Maumere itu sebenarnya tidak mampu, karena kami kebanyakan probono, karena kami untuk mengambil kartu anggota saja tidak bayar. Jadi Rp25 ribu itu standar, tapi kita sesuaikan dengan kemampuan anggota di daerah,” ujar Achiel.

 

Selanjutnya terkait PKPA, dalam rapat pleno, salah satu perwakilan DPC menyampaikan saran agar materinya semakin diperluas untuk mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya, materi kode etik diberikan sehari penuh sebelum selesainya PKPA. Hal ini dilakukan agar para advokat muda lebih memahami kode etik profesi yang dipilihnya itu.

 

“Bagi saya disamping 19 materi PKPA itu, kita juga memberi kebebasan kepada cabang-cabang ada materi kearifan lokal, sebagai tambahan. Jadi, kita juga tidak kaku dengan 19 mata ajar. Di Jogja, kami di UII itu ada sekitar 36 mata ajar, sesi kode etik 4 sesi karena penekanan kita ke arah kode etik itu,” terang Achiel.

 

Kemudian yang terakhir mengenai lingkungan hidup. Sekjen DPN Peradi Thomas Tampubolon menghimbau kepada seluruh DPC dan anggota agar menjaga lingkungan hidup. Salah satunya, dalam kegiatan Peradi akan mulai dikurangi penggunaan plastik.

 

Thomas juga berharap para advokat nantinya bisa lebih mengerti mengenai hukum lingkungan hidup, sehingga bisa membantu masyarakat yang mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan hukum lingkungan hidup. Apalagi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga membuka diri untuk bekerja sama dengen Peradi.

 

Teman-teman sesama advokat yang andal di lingkungan hidup, nantinya mereka akan bisa bermanfaat mengadvokasi masyarakat umum apabila dirugikan oleh kerusakan lingkungan hidup, katakanlah oleh pabrik atau perusahaan,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua