Senin, 07 Januari 2019

Pengaturan Tentang Kekayaan yang Diperoleh Secara Tidak Sah (Illict Enrichment) Oleh: Ketut Darpawan*)

Sebagai salah satu strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi.
RED
Ketut Darpawan. Foto: Istimewa

Sudah 20 tahun usia tatanan baru reformasi dan pembaharuan gerakan pemberantasan korupsi, pasca lahirnya Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sekalipun propaganda yang menyebabkan terjadinya perubahan tatanan itu adalah perlawanan terhadap korupsi, namun kita bisa memperhatikan kenyataan hari ini. Ternyata praktik korupsi masih marak.

 

Berdasarkan rilis terbaru Tranparency Internasional tentangIndeks Persepsi Korupsi, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara dengan angka 37. Sama seperti tahun lalu, namun meningkat dari 5 tahun yang lalu, di mana kita mendapatkan skor 32.

 

Badan Pusat Statisik (BPS) juga melansir Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2018, yakni sebesar 3,66 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2017 yakni sebesar 3,71. Nilai indeks semakin mendekati angka 5, menunjukkan masyarakat berperilaku semakin anti korupsi. Sebaliknya, jika mendekati 0, menunjukkan masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

 

Baru-baru ini, seorang anggota Komisi III DPR-RI mengungkapan keprihatinannya. Bahwa korupsi tidak berkurang, sekalipun upaya penindakan terus dilakukan. Menurutnya, perlu adanya terobosan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum untuk memutus mata rantai korupsi. Perlu dirumuskan kembali grand design terkait pemberantasan korupsi. Menyambung pernyataan retoris tersebut, kira-kira apa yang bisa dilakukan, khususnya oleh pembuat undang-undang?

 

Dalam tulisan ini, penulis membatasi diri membahas satu hal penting yang bisa saja menjadi salah satu strategi ampuh, namun hingga saat ini belum masuk ke dalam kebijakan regulasi pencegahan dan pemberantasan korupsi kita, yakni pengaturan tentang kekayaan yang diperoleh secara tidak sah (illicit enrichment) .

 

Konsep Illicit Enrichment

Sudah lama menjadi perhatian para praktisi, aktivis dan akademisi, tentang perlunya pengaturan illicit enrichment. Pengaturannya bisa dilakukan dengan dengan cara memasukkannya ke dalam UU Tipikor atau membuat undang-undang tersendiri. Komisi Pemberantasan Korupsi sudah sejak lama membangun wacana dan memperjuangkan pengaturan illicit enrichment ini, yakni sejak tahun 2011. Namun, isu hukum ini seperti kurang menarik dan tenggelam begitu saja.

 

Indonesia telah meratifikasi United Nation Convention Anti Corruption 2003 (UNCAC 2003) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, sebagai bentuk komitmen atas ditandatanganinya Konvensi ini pada tanggal 18 Desember 2003. Mengenai illicit enrichment, diatur dalam pasal 20 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

 

Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income.

 

(Dengan memperhatikan konstitusi dan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang perlu, untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja, perbuatan memperkaya diri, dalam arti, penambahan besar kekayaan pejabat publik itu yang tidak dapat secara wajar dijelaskannya dalam kaitan dengan penghasilannya yang sah).

 

Ketentuan ini bertujuan agar perbuatan yang dengan sengaja memperkaya diri, sehingga memiliki jumlah kekayaan yang tidak wajar jika dihubungkan dengan penghasilannya yang sah, dan tidak bisa dijelaskan atau dibuktikan sebaliknya (bahwa kekayaan tersebut diperoleh secara sah), bisa ditetapkan sebagai suatu tindak pidana. Sehingga atas dasar itu, negara dengan mudah merampas kekayaan tersebut.

 

Rumusan tindak pidana dan konsep pembuktian terbalik yang disarankan dalam Pasal 20 UNCAC 2003 ini, berbeda dengan ketentuan Pasal 37 A UU Tipikor yang mengatur sebagai berikut:

 

(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau koorporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

 

(2) Dalam hal Terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

 

Ketentuan dalam UU Tipikor tersebut, khususnya ayat (2), bukanlah delik baru sebagaimana dimaksud Pasal 20 Konvensi, melainkan hanya mengatur tentang keadaan yang bisa memperkuat alat bukti yang telah ada, untuk kepentingan Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya.

 

Demikian pula jika dibandingkan dengan Pasal 38 B ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

(1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

 

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

 

(3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutannya pada perkara pokok.

 

(4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.

 

(5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

 

(6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

 

Dari rumusan pasal tersebut di atas, terlihat bahwa dakwaan awal merupakan pintu masuk untuk merampas harta terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, sekalipun harta kekayaan tersebut tidak masuk dalam dakwaan.

 

Menurut pendapat Penulis, ketentuan tersebut tidak dapat digunakan oleh Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan pidana yang murni karena adanya dugaan kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan resmi seorang Penyelenggara Negara atau Aparatur Sipil Negara.   

 

Teori Pembalikan Beban Pembuktian

Secara umum ada tiga teori beban pembuktian dalam hukum pidana, yakni:

  1. Beban pembuktian pada penuntut umum, di mana Penuntut Umum yang harus mempersiapkan alat bukti untuk membuktikan dakwaannya
  2. Beban pembuktian pada terdakwa, yakni terdakwalah yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan;
  3. Beban pembuktian berimbang, di mana Penuntut Umum wajib membuktikan dakwaannya dan terdakwa juga membuktikan bahwa ia tidak melakukan perbuatan yang didakwakan.

 

Teori beban pembuktian pada terdakwa dan beban pembuktian berimbang, bisa terlihat dalam Pasal 12 B, 37 A dan 38 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Memang masih terjadi perdebatan terkait konsep beban pembuktian terbalik dalam Pasal 12 B, yang terkait penerimaan gratifikasi.

 

Salah satunya dikarenakan perumusan norma dalam Pasal 12 B tersebut pada pokoknya sama dengan tindak pidana penyuapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5, yang beban pembuktiannya menggunakan teori beban pembuktian pada penuntut umum. Sedangkan dalam Pasal 37 A, pembuat Undang-Undang menerapkan teori beban pembuktian berimbang dan dalam Pasal 38 B, diterapkan teori beban pembuktian pada terdakwa.

 

Penerapan teori pembalikan beban pembuktian terhadap harta kekayaan terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 38 B, juga memerlukan pintu masuk, yakni dakwaan yang didasari Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

 

Penulis berpendapat, perlu dirumuskan secara khusus ketentuan yang memungkinkan Penuntut Umum mengajukan tuntutan kepada Penyelenggara Negara atau Aparatur Sipil Negara, yang murni didasari dugaan bahwa kekayaan yang dimilikinya atau penambahan kekayaannya tidak wajar, jika dibandingkan dengan penghasilannya yang sah.

 

Penuntut Umum cukup membuktikan adanya kekayaan atau penambahan kekayaan tersebut, serta biaya hidup yang dikeluarkannya selama waktu tertentu, sehingga diperoleh perhitungan kekayaan yang dianggap tidak wajar. Selanjutnya, terdakwa diberikan beban untuk membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya tersebut diperoleh dari sumber yang sah. Jika Terdakwa tidak berhasil membuktikan bahwa kekayaannya berasal dari sumber yang sah, maka negara berhak merampas kekayaan tersebut.

 

Pemerintah dan DPR sepatutnya serius menanggapi wacana ini. Pengaturan illicit enrichment dalam undang-undang, sebaiknya diikuti juga dengan penguatan dan pembangunan sistem yang lain, seperti manajemen pelaporan harta kekayaan, perpajakan, transaksi keuangan yang mewajibkan pihak-pihak yang bertransaksi dalam jumah tertentu menggunakan jalur perbankan atau lembaga penyedia jasa keuangan, sehingga riwayat transaksi terekam dengan baik. Dengan demikian, celah-celah yang digunakan para koruptor untuk beraksi akan semakit sempit.

 

*)Ketut Darpawan adalah Hakim Pengadilan Negeri Situbondo

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua