Senin, 07 January 2019

Pengaturan Tentang Kekayaan yang Diperoleh Secara Tidak Sah (Illict Enrichment) Oleh: Ketut Darpawan*)

Sebagai salah satu strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi.
RED
Ketut Darpawan. Foto: Istimewa

Sudah 20 tahun usia tatanan baru reformasi dan pembaharuan gerakan pemberantasan korupsi, pasca lahirnya Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sekalipun propaganda yang menyebabkan terjadinya perubahan tatanan itu adalah perlawanan terhadap korupsi, namun kita bisa memperhatikan kenyataan hari ini. Ternyata praktik korupsi masih marak.

 

Berdasarkan rilis terbaru Tranparency Internasional tentangIndeks Persepsi Korupsi, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara dengan angka 37. Sama seperti tahun lalu, namun meningkat dari 5 tahun yang lalu, di mana kita mendapatkan skor 32.

 

Badan Pusat Statisik (BPS) juga melansir Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2018, yakni sebesar 3,66 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2017 yakni sebesar 3,71. Nilai indeks semakin mendekati angka 5, menunjukkan masyarakat berperilaku semakin anti korupsi. Sebaliknya, jika mendekati 0, menunjukkan masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

 

Baru-baru ini, seorang anggota Komisi III DPR-RI mengungkapan keprihatinannya. Bahwa korupsi tidak berkurang, sekalipun upaya penindakan terus dilakukan. Menurutnya, perlu adanya terobosan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum untuk memutus mata rantai korupsi. Perlu dirumuskan kembali grand design terkait pemberantasan korupsi. Menyambung pernyataan retoris tersebut, kira-kira apa yang bisa dilakukan, khususnya oleh pembuat undang-undang?

 

Dalam tulisan ini, penulis membatasi diri membahas satu hal penting yang bisa saja menjadi salah satu strategi ampuh, namun hingga saat ini belum masuk ke dalam kebijakan regulasi pencegahan dan pemberantasan korupsi kita, yakni pengaturan tentang kekayaan yang diperoleh secara tidak sah (illicit enrichment) .

 

Konsep Illicit Enrichment

Sudah lama menjadi perhatian para praktisi, aktivis dan akademisi, tentang perlunya pengaturan illicit enrichment. Pengaturannya bisa dilakukan dengan dengan cara memasukkannya ke dalam UU Tipikor atau membuat undang-undang tersendiri. Komisi Pemberantasan Korupsi sudah sejak lama membangun wacana dan memperjuangkan pengaturan illicit enrichment ini, yakni sejak tahun 2011. Namun, isu hukum ini seperti kurang menarik dan tenggelam begitu saja.

 

Indonesia telah meratifikasi United Nation Convention Anti Corruption 2003 (UNCAC 2003) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, sebagai bentuk komitmen atas ditandatanganinya Konvensi ini pada tanggal 18 Desember 2003. Mengenai illicit enrichment, diatur dalam pasal 20 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua