Selasa, 08 Januari 2019

AJB Bumiputera Diminta Patuhi Putusan PN Jaksel dan MA

Sutikno (Dirut AJBB) dianggap telah melakukan ‘penggelapan dalam jabatan’ lantaran enggan membayar komisi kepada Eks-Dirut AJBB sebesar Rp19 miliar dalam kasus wanprestasi yang telah diputus MA di tingkat Kasasi.
Hamalatul Qur'ani
Logo AJB Bumiputera. Foto: twitter

Sekian lama terlilit masalah solvabilitas, sejumlah nasabah telah hitungan kali mengajukan klaim ke kantor Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera yang terletak di Jl. Woltermonginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sayangnya, banyak nasabah yang mengeluh klaimnya tak kunjung dibayarkan oleh pihak AJB Bumiputera meski telah seringkali dijanjikan akan dibayar.

 

Tak sekadar bermasalah dengan nasabah, bahkan mantan Dirut AJB Bumiputera 1912, Soeseno mengancam akan mempidanakan Direktur AJB Bumiputera saat ini, yakni Sutikno Widodo Sjarif. Sutikno dianggap telah melakukan ‘penggelapan dalam jabatan’ (vide: 374 KUHP) lantaran dinilai tak mengindahkan perintah pengadilan tingkat kasasi (Putusan MA RI No. 3061 K/Pdt/2017 tertanggal 15/03/2018) untuk membayarkan komisi atas realisasi kumpulan Perumnas senilai Rp19 miliar kepada Soeseno.

 

“Sampai detik ini tidak dibayar, padahal pimpinan tertingginya, Badan Perwakilan Anggota (BPA) Ibu Nurhasanah sudah mengiyakan mau dibayar tapi tak dibayar juga oleh direkturnya,” kata Eggi Sudjana, kuasa hukum Soeseno di hadapan wartawan pada Senin, (7/1).

 

Pasal 374:

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

 

Akhirnya, setelah Surat Penetapan Aanmaning (teguran) No. 58/Eks.Pdt/2018 yang dikeluarkan tanggal 21 Agustus 2018 tak kunjung ditindaklanjuti pihak AJB, Eggi mengajukan permohonan sita eksekusi kepada PN Jaksel atas aset milik AJB Bumiputera. Alhasil, pada 14 November 2018 berdasarkan Surat Penetapan Sita Eksekusi No. 58/Eks.Pdt/2018, beberapa aset Bumiputera berikut resmi menjadi objek sitaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

 

  1. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Woltermonginsidi No. 84 Jakarta Selatan atas nama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.
  2. Tanah yang terletak di jalan Bintaro Raya No. 10 Tanah Kusir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atas nama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

 

“Kalau harus disitanya itu kan 14 November. Sudah dua bulan sekarang kan sudah cukup lama,” terang Eggi.

 

Tak main-main, demi mendapatkan titik terang dari eksekusi aset sitaan, Eggi bersama rekannya menggandeng pihak kepolisian untuk mendatangi Kantor AJB Bumiputera 1912 di daerah Woltermonginsidi, Jakarta Selatan. Lantaran telah resmi berstatus dalam penyitaan aset oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Eggi meminta kepada pihak AJB Bumiputera untuk segera mengosongkan kantor yang sudah berada dalam ‘status quo’ tersebut.

 

(Baca Juga: Potensi Pelanggaran Hukum dalam Bongkar-pasang AJB Bumiputera 1912)

 

Seharusnya, kata Eggi, konsekuensi dari adanya ‘status quo’ pihak AJB Bumiputera sudah mengosongkan kantor atau asetnya yang telah dijadikan objek sita. Sebagai upaya paksa, kali ini Eggi meminta kepada pihak kepolisian untuk memasang police line di kantor AJB Bumiputera Woltermonginsidi. Bahkan Eggi mengancam akan menggugat pihak Kepolisian jika enggan melaksanakan Putusan Kasasi MA a quo.

 

“Kita minta hari ini dipasang police line, ini perintah pengadilan, kalau polisi tidak jalankan ya polisi kita gugat juga, kenapa enggak jalankan putusan pengadilan,” kata Eggi.

 

Hukumonline telah berusaha menghubungi pihak AJB Bumiputera 1912 untuk melakukan konfirmasi. Hanya saja hingga berita ini diturunkan, pihak AJBB belum memberikan jawaban.

 

Duduk Perkara

Berdasarkan berkas Putusan No. 332/Pdt.G/2016/PN. Jkt.Sel, awal mula bergulirnya perkara wanprestasi atau cidera janji antara Eks-dirut AJBB (Penggugat) dengan AJBB 1912 (Tergugat), berasal dari adanya perjanjian kerjasama antara Soeseno dengan pihak AJBB (cabang Asuransi Kumpulan Bandung) untuk melakukan penutupan Program Jasa Purna Bhakti Karyawan/Karyawati Perum Perumnas, penggugat dalam program ini berkedudukan sebaga pembawa bisnis dan penutup.

 

Dengan demikian, penggugat berhak atas komisi sebesar 12,5% dari premi Past Service Liability (PSL) yang berjumlah Rp225.577.307.944.00; (Dua ratus duapuluh lima miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah), akan tetapi Penggugat tak menerima komisi sebesar 12,5% tersebut.

 

Dalam eksepsinya, Tergugat menolak dalil gugatan penggugat lantaran pihaknya disebut tak pernah ada penandatanganan perjanjian kerjasama dengan penggugat tentang jasa pembawa bisnis maupun penutupan bagi program jasa purna bhakti karyawan/karyawati perum perumnas. Tergugat juga membatntah adanya pemberian kuasa kepada cabang asuransi Kumpulan (Askum) Bandung yang saat itu dijabat oleh Mulyadi untuk membuat kesepakatan terkait komisi yang akan dikeluarkan.

 

“Sehingga jelaslah tidak ada hubungan hukum yang melahirkan perikatan maupun hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tak ada wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat,” jelas tergugat dalam eksepsi gugatannya.

 

Majelis Hakim nyatanya mengabulkan gugatan penggugat baik di Pengadilan tingkat pertama (No. 332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel), Putusan tingkat Banding (No 194/PDT/2017/PT.DKI) hingga menolak Kasasi tergugat dalam Putusan No. 3061 K/Pdt/2017), dan saat ini status putusan kasasi tersebut telah memperoleh status berkekuatan hukum tetap (inkracht) berdasarkan Surat inkracht No. W.10.U3/1864/HK.02/7/2018.

 

Dalam salah satu pertimbangannya, atas bukti berupa pembayaran komisi yang selama ini telah dibayarkan tergugat kepada penggugat pada 23 Juli 2012 senilai sekitar Rp3 miliar, tanda terima tertanggal 5 Agustus 2013 sejumlah kurang lebih Rp3 miliar, surat tanda terima tanggal 5 Januari 2016 untuk pembayaran komisi 2014 dan 2015 masing-masing sejumlah Rp2,2 miliar, terbukti sudah adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, sehingga adanya cidera janji (wanprestasi) yang telah dilakukan tergugat merupakan suatu keniscayaan.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua