Kamis, 10 Januari 2019

Panin Bank Digugat Nasabah Soal Bunga Pinjaman

Panin Bank dinilai telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hamalatul Qur'ani
PN Jakarta Pusat. Foto: RES

Panin Bank digugat Hilman Mukhtar yang merupakan nasabah bank tersebut lantaran nilai bunga dari pinjamannya hampir mencapai 100 persen. Gugatan itu terdaftar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan teregister dengan nomor perkara 661/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst.

 

Dalam gugatannya, Mukhtar juga mencantumkan PT Balai Lelang Pratama (Tergugat II), Pemerintah Indonesia cq Kemenkeu RI cq DJKN Kantor Wilayah Provinsi Banten cq KPKNL Tangerang Selatan (Turut Tergugat I) dan Kantor Pertanahan Tangerang Selatan, Serpong sebagai Turut Tergugat II.

 

Kasus ini bermula dari Perjanjian Kredit Akta Addendum atas Perjanjian Kredit (Add-PRK) No. 31 tertanggal 04 September 2014 yang dilakukan antara Hilman Mukhtar dengan Tergugat 1 (Panin Bank). Kredit yang bernilai total Rp4.600.000.000 ini, disebut penggugat telah dibayarkan kepada penggugat senilai lebih kurang Rp5.600.000.000.

 

Bahkan, penggugat mengklaim telah menebus asetnya berupa dua unit ruko yang masing-masing bernilai Rp 1,1 miliar dan Rp2,2 miliar kepada tergugat. Masalah muncul ketika Penggugat telah membayar lunas sejumlah nilai utang (Rp4,6 miliar), bahkan dengan kelebihan bunga Rp1 miliar, namun pihak tergugat masih menagih utang sebesar kurang lebih Rp2.300.000.000 kepada tergugat.

 

Artinya, nilai bunga yang diberikan pihak tergugat mencapai hampir 100% dari jumlah pinjaman penggugat, yakni Rp4,6 miliar. “Atas dasar bunga yang begitu tinggi itu, Panin Bank telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata kuasa hukum penggugat, Mula Satria, dalam gugatannya.

 

Indikasi pelanggaran aturan yang dirujuk Mukhtar terdiri dari Pelanggaran atas Pasal 1767 ayat (3) KUHPerdata yang menentukan bahwa besarnya bunga yang diperjanjikan harus ditetapkan secara tertulis, yang besarannya seperti disebutkan dalam Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22 adalah sebesar 6 persen pertahun.

 

Selain itu, dasar gugatan Mukhtar juga merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 yang berdasarkan penelusuran hukumonline terakhir kali diubah menjadi PBI No. 14/15/2012 tentang Penilaian Kualitas asset bank umum. Terakhir, Mukhtar berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP jo. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

 

(Baca Juga: Mau Utang ke Bank atau Lembaga Pembiayaan? Jangan Asal Tandatangan!)

 

Dari berkas gugatan juga diketahui bahwa PT Balai Lelang Pratama telah menerima uang senilai Rp20.000.000 dari Mukhtar dan menjanjikan tak akan melakukan lelang. Nyatanya, tepat pada Selasa 28 Agustus 2018 Turut Tergugat II disebut Mukhtar dalam gugatannya telah melakukan lelang.

 

Adapun petitum gugatan Mukhtar terdiri dari 7 poin, yang intinya meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Panin Bank dan PT Balai Lelang Pratama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta meminta Majelis untuk menyatakan bahwa utang penggugat telah lunas lantaran telah membayar utang senilai 5,6 M kepada Panin bank.

 

Ketika dikonfirmasi hukumonline perihal gugatan ini, kuasa hukum tergugat (Panin Bank), Abdul Muis, enggan berkomentar banyak. “Kita sudah terima gugatannya, tapi sekarang belum bisa jawab, itu nanti, karena ini masih sidang pertama,” ujarnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua