Jumat, 11 Januari 2019

RKUHP Perlu Perkuat Posisi Korban Tindak Pidana

Dengan cara mengatur restitusi dan kompensasi bagi korban melalui KUHP.
Ady Thea DA
Ilustrasi: BAS

Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih bergulir di DPR. Berbagai pihak telah memberi masukan terhadap RKUHP termasuk dari kalangan organisasi masyarakat sipil. Ada sejumlah isu atau permasalahan yang menjadi sorotan antara lain mengenai pemenuhan hak korban tindak pidana.

 

Mantan Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai mengatakan pentingnya KUHP mengatur hak korban kejahatan tindak pidana. Abdul mencatat setidaknya ada 2 jenis hak korban yang perlu diperhatikan pengaturannya dalam KUHP yakni mengenai restitusi dan kompensasi. Restitusi adalah ganti rugi yang dibayar pelaku kepada korban kejahatan. Sedangkan kompensasi adalah ganti rugi yang dibayar negara kepada korban.

 

Sayangnya, restitusi dan kompensasi ini hanya untuk korban tindak pidana tertentu.  Misalnya, korban pelanggaran HAM berat dan terorisme berhak mendapat restitusi dan kompensasi. Sementara restitusi untuk beberapa jenis kejahatan seperti perdagangan orang dan anak yang menjadi korban.

 

Sebenarnya mengenai mekanisme mendapat restitusi dan kompensasi telah diatur UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Mengingat pengakuan terhadap hak restitusi dan kompensasi bagi korban termaktub dalam beberapa UU, berikut mekanismenya, Abdul mengusulkan agar beragama macama ketentuan itu dimasukan dalam RKUHP.

 

“RKUHP perlu memperkuat posisi korban karena KUHP saat ini tidak menyebut secara tegas korban kejahatan tindak pidana bisa mendapat restitusi dan kompensasi,” kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (10/1/2019). Baca Juga: LPSK: PP Kompensasi Restitusi Perkuat Pemenuhan Hak Saksi Korban

 

Pengaturan  mengenai restitusi dan kompensasi dalam KUHP, menurut Abdul penting sebagai acuan hakim yang mengadili perkara. Melalui ketentuan itu, hakim bisa memutus agar pelaku membayar kerugian kepada korban. Mekanisme yang tersedia saat ini bagi korban untuk menuntut ganti rugi melalui proses peradilan.

 

Abdul melihat beberapa kasus hakim yang memeriksa perkara cukup progresif, sehingga mengabulkan ganti rugi berupa restitusi bagi korban tindak pidana, seperti pembunuhan. “Tapi ada juga hakim yang menolak ganti rugi yang diajukan korban dengan dalih tidak ada dasarnya karena tidak ada aturan yang menyebut tegas bahwa korban berhak mendapat restitusi,” tuturnya.

 

Menurut Abdul, RKUHP seharusnya tidak hanya fokus pada pemidanaan terhadap pelaku, tapi juga memperhatikan korban agar mendapat keadilan restoratif. Konsep hukum pidana yang berkembang sekarang, bukan hanya menghukum pelakunya, tapi juga memberikan rehabilitasi kepada korban antara lain melalui restitusi.

 

Dia juga menekankan pentingnya mencegah kriminalisasi terhadap korban. Bentuk kriminalisasi itu, misalnya laporan balik atau serangan. UU LPSK secara tegas mengatur saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana atau perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang diberikannya. Kecuali laporan itu diberikan dengan itikad tidak baik. Sayangnya, ketentuan seperti ini tidak ada dalam KUHP.

 

“Kriminalisasi ini kerap digunakan pihak tertentu untuk melawan aktivis HAM dan lingkungan. Agar korban tidak menjadi korban untuk kedua kali, maka ketentuan ini harus diatur dalam KUHP,” usulnya.

 

Peneliti Puskapa UI, Putri Kusuma Amanda, melihat Pasal 26 RKUHP membatasi anak yang menjadi korban untuk menyampaikan pengaduan secara langsung karena harus diwakilkan. Kemudian pengaturan mengenai narkotika masih berorientasi penghukuman, bukan rehabilitasi. “Pengaturan tetkait narkotika dalam RKUHP masih berpotensi mempidanakan anak pecandu narkotika,” kata dia.

 

Putri melanjutkan Pasal 446 RKUHP berpotensi mempidanakan anak korban kekerasan seksual dan perkawinan anak. Begitu pula Pasal 502 RKUHP, berpeluang mempidanakan anak korban kekerasan seksual. Meski demikian, Putri mengapresiasi RKUHP karena mulai mengakomodir mekanisme ganti rugi untuk korban tindak pidana. “Ketentuan yang perlu diatur selanjutnya mengenai kemudahan bagi korban untuk mengaksesnya,” sarannya.

 

Direktur Program ICJR, Erasmus Napitupulu, mengingatkan jangan sampai ancaman hukuman pidana dinaikan, tapi melupakan hak korban. Dia mencatat dalam beberapa kasus seperti Perppu No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang kemudian disahkan menjadi UU menaikan ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak, tapi tidak ada satu ketentuan yang mengatur hak korban. “RKUHP harus memperhatikan pemenuhan hak korban,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua