Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyambut baik disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban oleh Presiden pada 1 Maret 2018 lalu.
Dengan adaya PP ini diharapkan semakin memperkuat upaya perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban dimana pada PP sebelumnya, yakni PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, ditemukan beberapa kendala dan permasalahan.
"Seiring dengan perkembangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak korban, maka aturan terkait upaya tersebut pun harus berkembang, termasuk adanya PP baru tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban," kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai pada sebuah kegiatan di Bandung yang dirilis LPSK, Jumat (9/3/2018) seperti dikutip Antara.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi sudah banyak yang berubah. Termasuk diantaranya adanya perluasan tindak pidana yang korbannya mendapatkan prioritas perlindungan. Adanya perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban tersebut tentunya harus didukung aturan turunan, termasuk PP, yang bisa mendukung implementasi UU Perlindungan Saksi dan Korban.
"Karenanya disahkannya PP ini sangat positif dalam mendukung upaya perlindungan saksi dan korban yang terus berkembang," ujar Semendawai. Baca Juga: Begini Isi Revisi PP Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi Korban
Perkembangan yang ada dalam PP ini diantaranya adalah penjabaran secara rinci komponen restitusi (ganti rugi dari pelaku untuk korban), hingga terkait perluasan korban tindak pidana yang berhak mendapatkan bantuan. Terkait rincinya komponen penghitungan restitusi dianggap penting karena bisa menjadi dasar hukum besaran restitusi yang diajukan.
Sebelumnya, ada perdebatan soal dasar nilai besaran restitusi yang dihitung LPSK, karena dianggap tidak ada dasar yang jelas. Akibatnya tidak jarang besaran tersebut dikurangi saat vonis, atau bahkan ditolak oleh hakim.