Senin, 28 Januari 2019

Penegakan Hukum Lingkungan Belum Optimal Jerat Korporasi

Penegakan hukum lingkungan hidup cukup berhasil melalui mekanisme gugatan perdata yang dimenangkan KLHK terkait kasus kerugian dan pemulihan lingkungan hidup totalnya mencapai Rp 18 triliun. Tapi belum ada yang dieksekusi.
Ady Thea DA
Ilustrasi kebakaran hutan. Foto: RES

Konstitusi mengamanatkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selaras dengan itu, pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi untuk melindungi lingkungan hidup seperti UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

 

Regulasi ini bisa menjerat pelaku perusak lingkungan hidup baik secara individu maupun korporasi. Sayangnya, proses penegakan hukum lingkungan hidup selama ini belum berjalan sesuai harapan. Manajer Kajian dan Kebijakan Eksekutif Nasional Walhi, Boy Even Sembiring menilai pemerintah telah melakukan berbagai upaya menegakkan hukum lingkungan hidup. Misalnya, melakukan audit perizinan yang berakibat ada sebagian izin yang dicabut.

 

Ada juga yang diproses secara hukum seperti dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, pencemaran, dan penebangan liar. Meski demikian, Boy melihat upaya penegakan hukum yang dilakukan belum maksimal atau optimal karena yang ditindak kebanyakan individu bukan korporasi. Seperti dalam kasus pembalakan liar, yang diproses hanya supir truk pengangkut kayu.

 

Padahal, kata Boy, jika menggunakan UU P3H dan UU No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), pihak yang bisa dijerat bukan hanya individu ,tapi juga korporasi. “Semestinya dalam penegakan hukum lingkungan hidup ini yang ditindak bukan hanya individu, tapi juga korporasi,” kata Boy dalam acara diskusi di Jakarta, Senin (28/1/2019). Baca Juga: Debat Capres II Diminta ‘Bongkar’ Problem Isu Lingkungan dan SDA

 

Walhi mencatat penegakan hukum pidana lingkungan yang ditangani Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ada sekitar 127 kasus siap dilimpahkan ke pengadilan. Dari 127 kasus itu, 79 kasus pembalakan liar, 20 kasus perambahan hutan, 26 kasus peredaran ilegal tumbuhan, dan satwa liar, 2 kasus pencemaran, dan 1 kasus kebakaran hutan/lahan. Hanya saja, mayoritas perkara itu, menyasar pertanggungjawaban pidana subyek hukum perorangan.

 

Sementara, proses hukum untuk korporasi yang diduga melakukan kejahatan lingkungan tergolong lamban. Misalnya, Walhi telah melakukan laporan terhadap kasus pencemaran akibat tumpahan minyak di teluk Balikpapan sekitar Maret-April 2018. Laporan yang dilayangkan Walhi kepada Polri dan KLHK terkait kasus pencemaran itu sampai sekarang belum mendapat respon.

 

Tapi, penegakan hukum lingkungan hidup cukup berhasil melalui mekanisme perdata. Walhi juga mencatat periode 2015-2018, KLHK mengantongi deposit kemenangan terhadap korporasi sebesar Rp16,94 triliun akibat kerugian pencemaran lingkungan hidup dan Rp1,37 triliun untuk biaya pemulihan. Sekalipun menang, tapi belum ada satu pun putusan yang dieksekusi.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua