Jumat, 08 Pebruari 2019

Ini 15 Putusan MK yang Dikabulkan Selama 2018

Mulai dari verifikasi parpol lama dan baru, larangan pengurus parpol menjadi anggota DPD, perjanjian internasional harus melibatkan DPR, perintah pembentuk UU mengubah batas usia perkawinan bagi perempuan, hingga penegasan keberadaan KIP Aceh yang satu kesatuan Hierarki dengan KPU yang merujuk pada UU Pemerintahan Aceh.
Aida Mardatillah
Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: RES

Sepanjang tahun 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan baik sebagian ataupun seluruhnya terhadap 15 perkara pengujian undang-undang (PUU) dari total sekitar 114 perkara PUU yang telah diputuskan. Dari jumlah 114 perkara PUU yang diputus itu, sebanyak 42 perkara PUU dinyatakan ditolak; 47 perkara tidak dapat diterima; 1 perkara PUU dinyatakan gugur; 7 perkara ditarik kembali; dan 2 perkara lain MK tidak berwenang untuk memeriksa. Lalu, sebanyak 32 perkara PUU diputus tanpa melalui tahap proses pemeriksaan persidangan.

 

Berikut uraian singkat inti sari putusan 15 perkara PUU yang dikabulkan MK sepanjang 2018:

 

  1. Partai Politik Lama dan Baru Harus Verifikasi

Pada tanggal 23 Juli 2018, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 173 ayat (1) dan (3), Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang diajukan Partai Idaman. Dalam Putusan MK No. 53/PUU-XI/2017, MK hanya mengabulkan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu terkait verifikasi partai politik (parpol) yang menghapus frasa “telah ditetapkan” dalam pasal itu bertentangan dengan UUD 1945. (Baca Juga: MK Putuskan Seluruh Partai Politik Harus Verifikasi Faktual)

 

Artinya, pasca putusan MK ini, seluruh parpol harus diverifikasi termasuk parpol lama yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014 (parpol yang saat ini ada di DPR) untuk menjalani verifikasi faktual agar bisa lolos sebagai peserta Pemilu 2019. Dalam putusan ini terdapat dua hakim konstitusi yang berbeda pendapat (dissenting opinion) yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra terkait pertimbangan pengujian Pasal 222 UU Pemilu terkait aturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang seharusnya dikabulkan oleh MK.

 

  1. MA Wajib Tunda Uji Materi Jika Ada Pengujian UU Di MK

Dalam Putusan MK No. 93/PUU-XV/2017, MK mengabulkan uji materi Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK terkait penghentian proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. MK memutuskan bahwa Mahkamah Agung (MA) harus menunda pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU jika ada proses uji materi UU terkait hingga ada putusan MK. (Baca Juga: MA Tunda Uji Materi Jika Ada Proses Pengujian UU)

 

  1. Advokat Boleh Tangani Sengketa Pajak Tanpa Syarat

Melalui Putusan MK No. 63/PUU-XV/2017, MK mengabulkan uji materi Pasal 32 ayat (3a) UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) terkait sertifikasi bagi kuasa hukum (advokat) perpajakan yang syaratnya diatur Menteri Keuangan untuk membela kliennya. Intinya, putusan MK ini menegaskan kuasa hukum wajib pajak, dalam hal ini advokat, tidak dapat dibatasi memberi bantuan dan bertindak sebagai kuasa wajib pajak tanpa harus memenuhi syarat dan hak-kewajiban yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan.

 

  1. Anggota KPUD Harus 5 Orang

Dalam Putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018, MK mengabulkan sebagian uji materi beberapa pasal dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu khususnya Pasal 468 ayat (2). Dalam pengujian pasal itu, MK memutuskan bahwa jumlah anggota atau komisioner KPU kabupaten/kota (KPUD) diubah dari 3 orang menjadi 5 orang orang dan frasa “hari” dalam Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu diubah menjadi “hari kerja” dalam proses pemeriksaan hingga ada keputusan di Bawaslu. (Baca Juga: Alasan MK Putuskan Komisioner KPUD Harus 5 Orang)

 

  1. MK Kembali Tegaskan KPUD 5 Orang

Dalam Putusan MK No. 38/PUU-XVI/2018 ini, MK merujuk Putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018. MK mengabulkan sebagian uji materi Pasal 10 ayat (1) huruf c dan ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu. Dalam Putusan ini, MK hanya mengabulkan Pasal 10 ayat (3) yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat yang harus merujuk pada Pasal 10 ayat (1) huruf c sesuai Putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018.

 

Artinya, keberadaan Lampiran 1 UU Pemilu sepanjang rincian tabel “jumlah anggota komisi pemilihan umum kabupaten/kota” tidak relevan lagi dipertahankan. Dengan demikian, Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu sepanjang frasa “Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota dan Lampiran 1 sepanjang rincian tabel “Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah beralasan menurut hukum.   

 

  1. MK Hapus Panggil Paksa dan Wewenang MKD

Melalui putusan MK No. 16/PUU-XVI/2018, MK menghapus Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 122 huruf l UU No.  2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Dalam putusan ini, MK menghapus kewenangan DPR melakukan pemanggilan paksa terhadap warga negara melalui bantuan kepolisian; menghapus kewenangan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) melakukan langkah hukum terhadap masyarakat yang merendahkan kehormatan DPR. Hal ini dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana ini tidak diperlukan persetujuan MKD, tetapi tetap dengan persetujuan Presiden. (Baca juga: MK Hapus ‘Panggil Paksa’ dan Pangkas Wewenang MKD)

 

  1. MK Larang Pengurus Parpol Rangkap Anggota DPD

Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 mengenai uji materi Pasal 182 huruf I UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait syarat perseorangan yang ingin menjadi calon anggota DPD yang dimohonkan Muhammad Hafidz. Dalam putusan ini, Pasal 182 huruf I UU Pemilu mengenai syarat perseorangan yang ingin menjadi calon anggota DPD ini dinyatakan inkonstitusional bersyarat bahwa keanggotaan DPD tidak boleh diisi oleh pengurus partai politik (parpol) mulai Pemilu 2019 dan pemilu berikutnya.

 

Sebenarnya sikap MK dalam putusan-putusan sebelumnya selalu menegaskan bahwa aturan pencalonan anggota DPD tidak boleh berasal dari anggota/pengurus parpol. Khusus untuk kondisi saat ini terdapat anggota parpol yang juga mengisi jabatan sebagai anggota DPD, maka MK menyatakan keanggotaannya tetap konstitusional atau sah. Sebab, putusan MK berlaku prospektif atau ke depan dan tidak boleh berlaku surut (retroaktif).

 

Karenanya, MK menegaskan untuk Pemilu 2019 ini, dalam proses pendaftaran calon anggota DPD dapat diberikan kesempatan memilih bagi yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah mengundurkan diri dari kepengurusan parpol politik yang dibuktikan pernyataan tertulis. (Baca Juga: MK ‘Haramkan’ Pengurus Parpol Jadi Anggota DPD)

 

  1. Perjanjian Internasional Harus Libatkan DPR

Dalam Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018, MK mengabulkan sebagian uji materi sejumlah pasal dalam UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian International terkait kewenangan DPR dalam perjanjian internasional, khususnya Pasal 10. Dalam putusannya, Pasal 10 UU Perjanjian Internasional dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang hanya jenis-jenis perjanjian internasional tertentu harus mendapat persetujuan DPR dengan sebuah UU.

 

Namun, tafsir norma itu diperluas sepanjang berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan nasional Indonesia pun mesti dengan persetujuan DPR, sehingga jenis-jenis perjanjian internasional tidak terbatas hal-hal yang diatur Pasal 10 UU Perjanjian Internasional tersebut. (Baca Juga: MK: Perjanjian Internasional Ini Harus Libatkan DPR)

 

  1. Pembentuk UU Diminta Ubah Batas Usia Perkawinan bagi Perempuan

Melalui Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, MK mengabulkan uji materi Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas usia perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun yang dimohonkan Endang Wasrinah, Maryanti, Rasminah yang diwakili pengacara publik yang tergabung dalam koalisi 18+. Dalam amar putusannya, MK memerintahkan pembentuk UU merevisi UU Perkawinan dalam jangka waktu tiga tahun, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

 

Mahkamah beralasan perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi gender yang berdampak tidak terpenuhinya hak perempuan. Meski, beralasan menurut hukum, MK tidak serta merta menyamaratakan batas usia perkawinan anak laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Sebab, hal ini menjadi kewenangan pembentuk UU untuk merumuskannya. (Baca Juga: Pembentuk UU Diperintahkan 'Rombak' Batas Usia Perkawinan!)

 

  1.  MK Larang Pengurus IDI Jadi Anggota KKI 

Melalui Putusan MK No. 10/PUU-XV/2017, MK mengabulkan sebagian uji materi sejumlah pasal dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran terkait susunan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). MK hanya mengabulkan pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf a UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam putusannya, MK menyatakan anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus KKI.

 

Mahkamah beralasan IDI sebagai organisasi profesi dokter merupakan salah satu institusi asal dari keanggotaan KKI. Keadaan ini menimbulkan potensi benturan kepentingan (conflict of interest) dari sisi IDI. Sebab, IDI bertindak sebagai regulator dalam menjalankan fungsi sebagai anggota KKI. Pada saat yang sama juga menjadi objek regulasi yang dibuat oleh KKI. Karena itu, IDI tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus KKI. (Baca Juga: MK ‘Larang’ Pengurus IDI Jadi Anggota KKI)

 

  1.  MK Hapus Pasal Krminalisasi Jaksa dalam UU SPPA

Dalam Putusan MK No. No. 68/PUU-XV/2017 tanggal 23 Mei 2018, MK mengabulkan permohonan sejumlah jaksa atas uji materi Pasal 99 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terkait pemidanaan bagi jaksa ketika menangani anak. Dalam putusannya, MK menghapus berlakunya Pasal 99 UU SPPA karena bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

 

Pasal 99 UU SPPA berbunyi, “Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.” Pasal 34 ayat (3) berbunyi, “Dalam hal jangka waktu (penahanan maksimal 10 hari) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.”

 

Dengan begitu, kini jaksa tidak dapat lagi dijatuhi sanksi pidana hanya karena tidak melepaskan tahanan anak demi hukum lantaran melewati jangka waktu penahanan bagi anak. (Baca Juga: MK Hapus Pasal Kriminalisasi Jaksa dalam UU SPPA)

 

  1.  LPS Boleh Hapus Buku dan Piutang Bank Likuidasi Saat Krisis

Dalam Putusan MK No. 1/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018, MK mengabulkan sebagian uji materi Pasal 6 ayat (1), Pasal 81 ayat (3), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS). Pasal-pasal itu mengatur wewenang pengelolaan kekayaan/aset yang dimiliki LPS yang dimohonkan Kepala Eksekutif LPS, Fauzi Ichzan.

 

Dalam putusannya, MK mengabulkan secara inkonstitusional bersyarat atas pengujian Pasal 6 ayat (1) UU LPS sepanjang tidak dimaknai termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).

 

Dengan putusan ini, berarti LPS berwenang menghapus buku dan hapus tagih aset piutang (tagihan utang) debitur bank ketika pengelolaan aset bank dalam likuidasi (sistemik maupun nonsistemik) terutama ketika dalam keadaan krisis dengan sejumlah persyaratan. (Baca Juga:  MK: LPS Boleh Hapus Buku dan Piutang Bank Likuidasi Saat Krisis)

 

  1.  Perintah Pengenaan Pajak Penerangan Listrik Harus Diatur UU Tersendiri

Melalui Putusan MK No. 80/PUU-XV/2017, tanggal 13 Desember 2018, MK mengabulkan sebagian uji materi Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimohonkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Dalam putusannya, MK menyatakan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

 

Misalnya, Pasal 1 angka 28 dan Pasal 52 ayat (1) UU PDRD, Mahkamah menilai meski aturan itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, bukan berarti penggunaan tenaga listrik tidak dapat dikenai pajak. Mahkamah menegaskan penggunaan tenaga listrik baik dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh sumber lain, prinsipnya tetap dapat dikenai pajak atau tetap dapat dijadikan sebagai objek pajak.

 

Namun, pengenaan pajaknya harus diatur dalam UU dengan nomenklatur atau istilah yang lebih tepat agar tidak menimbulkan kerancuan atau kebingunan bagi masyarakat terutama subjek pajak dan wajib pajak. Selain itu, pengunaan tenaga listrik dapat dikenai pajak tanpa membedakan asal atau sumber pasokan tenaga listrik tersebut, apakah dibangkitkan sendiri oleh pengguna atau dibangkitkan oleh pihak selain pengguna.

 

Terkait Pasal 52 ayat (2) serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU PDRD, Mahkamah berpendapat pemahaman ketentuan dimaksud tidak dapat dilepaskan dari Pasal 52 ayat (1) jo Pasal 1 angka 28 seperti pertimbangan sebelumnya. Menurut MK, keberadaan ketiga ketentuan itu tergantung pada Pasal 1 angka 28 dan Pasal 52 ayat (1) UU PDRD terutama pada istilah “pajak penerangan jalan”. Sebab, Pasal 52 ayat (2) serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU PDRD keberadaannya berkaitan dengan Pasal 1 angka 28 dan Pasal 52 ayat (1) UU PDRD, sehingga Mahkamah juga harus menyatakan Pasal 52 ayat (2) serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU PDRD bertentangan dengan UUD 1945.

 

Untuk menghindari kekosongan hukum dalam hal pengenaan pajak, Mahkamah memerintahkan kepada pembentuk UU untuk membentuk ketentuan baru sebagai dasar bagi pengenaan pajak terhadap penggunaan listrik, khususnya penerangan jalan baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain selain yang dihasilkan oleh pemerintah (PT PLN), dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak putusan ini diucapkan.

 

  1.  Penegasan Keberadaan Penyelenggara Pemilu di Aceh yang Satu Kesatuan Hierarki dengan KPU

Dalam Putusan MK No. 61/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018, MK mengabulkan sebagian uji materi Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait kelembagaan penyelenggara pemilu di Aceh yang dimohonkan warga Aceh. Namun, Mahkamah hanya mengabulkan uji materi Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu dengan menghapus pasal tersebut karena bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

 

Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu berbunyi, “Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang (Pemilu) ini.”

 

Dalam putusannya, Mahkamah berpendapat jika Komisi Independen Pemilihan (KIP) provinsi Aceh dan KIP kabupaten/kota serta Panitia Pengawas Pemilih (Paswalih) provinsi Aceh dan Panswalih kabupaten/kota tidak memiliki hubungan hierarkis dengan KPU dan Bawaslu, maka akan timbul problem konstitusional. Sebab, KIP dan Paswalih Aceh, juga bertindak sebagaimana halnya penyelenggara pemilu baik pemilu presiden dan wakil presiden maupun pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD. Namun, susunan keanggotaan penyelenggara pemilu di Aceh merujuk pada UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh  

 

  1.  Keanggotaan Penyelenggara Pemilu di Aceh merujuk UU Pemerintahan Aceh

Sementara dalam Putusan MK No. 66/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018, Mahkamah mengabulkan sebagian uji materi Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Namun, MK hanya menghapus Pasal 571 huruf d UU Pemilu karena bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

 

Pasal 571 huruf d UU Pemilu berbunyi, “Pada saat undang-undang (Pemilu) ini mulai berlaku……d. Pasal  57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

 

Artinya, keberadaan Pasal 57 dan Pasal 60 UU Pemerintahan Aceh terkait keanggotaan KIP dan Paswalih Aceh ini tetap dinyatakan berlaku. Sehingga, khusus untuk Provinsi Aceh, keanggotaan penyelenggara pemilu baik KIP maupun Panwaslih merujuk UU Pemerintahan Aceh, bukan UU Pemilu.       

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua