Senin, 04 March 2019

DPR Janji Rampungkan Lima RUU Ini Sebelum Pemilu

Pemerintah dalam hal ini Kemenkumham perlu juga memprioritaskan penyelesaian persoalan ini.
Rofiq Hidayat
Suasana sidang paripurna DPR. Foto: RES

Jelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 pada pertengahan April mendatang, kerja-kerja legislasi di DPR dan pemerintah terus menjadi sorotan. Sebab, pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilu legislatif membuat sejumlah anggota DPR terkesan lebih mementingkan pencalonannya kembali ketimbang melaksanakan kerja-kerja legislasi yang sudah ditargetkan tahun ini atau lazim disebut prolegnas.   

 

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan anggota DPR harus berupaya keras merampungkan pembahasan berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah ditargetkan. Dia mengakui sejumlah anggota DPR yang kembali maju dalam pencalonan anggota legislatif lebih mementingkan untuk mempertahankan kursinya dibanding kerja legislasi untuk beberapa waktu ke depan.

 

“Namun, pembahasan RUU yang masuk prolegnas prioritas mesti tetap berjalan, meskipun terseok-seok,” kata Bambang dalam pidato pembukaan masa persidangan IV Tahun Sidang 2018-2019 dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senin (4/3/2019). Baca Juga: DPR Setujui Tiga RUU Ini Menjadi UU

 

Dia tak henti-hentinya meminta agar anggota DPR yang berjumlah 560 orang itu tidak mengabaikan kewajibannya terutama dalam kerja-kerja di bidang legislasi. Sebab, anggota DPR yang masih menjabat saat ini masih digaji oleh negara. Karena itu, anggota DPR petahana yang kembali maju dalam pemilu legislatif harus dapat membagi waktunya yakni waktu di daerah pemilihan (dapil) dan di parlemen.

 

“Mari kita rampungkan RUU yang sudah berlarut-larut dan sudah sangat dinantikan rakyat Indonesia,” pintanya dalam pidato pembukaan masa persidangan IV Tahun Sidang 2018-2019 dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senin (4/3/2019).

 

Dalam kesempatan ini, dia juga mengingatkan pihak pemerintah. Sebab, pembahasan sebuah RUU dilakukan bersama antara DPR dan pemerntah. Bamsoet, begitu biasa disapa, meminta pemerintah mesti memberi jalan keluar terhadap pembahasan-pembahasan RUU yang mengalami kebuntuan.

 

Lebih lanjut politisi Partai Golkar itu merasa perlu kesamaan cara pandang dalam pembahasan setiap RUU agar pembahasan bisa lebih cepat. Ujungnya, RUU dapat segera disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna. “Jika komitmen pemerintah sama dengan DPR, maka pembahasan setiap RUU akan lebih mudah untuk diselesaikan,” ujarnya.

 

Saat ini kerja-kerja di bidang legislasi, kata Bamsoet, DPR memiliki 34 RUU yang masih dalam tahap pembahasan pembicaraan tingkat pertama. Dibutuhkan komitmen keseriusan DPR dan pemerintah untuk merampungkan pembahasan RUU hingga Oktober mendatang. Apalagi sejumlah RUU yang pembahasannya sudah mulai matang untuk dapat dirampungkan.

 

Namun, terdapat lima RUU yang optimis dapat diselesaikan pembahasannya oleh DPR dan pemerintah sebelum Pemilu. Pertama, RUU tentang Perkelapasawitan. Kedua, RUU tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Ketiga, RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Keempat, RUU tentang Ekonomi Kreatif. Kelima, RUU tentang Pertanahan.

 

Terpisah, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Hukum (PSHK) Indonesia, M Nur Sholikin    menilai RUU yang sudah masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas semestinya dapat diselesaikan. Namun demikian, komitmen DPR dalam merampungkan pembahasan lima RUU yang bakal dikebut hingga masa pilpres patut diapresiasi. Namun, pembahasan tetap perlu terbuka (transparan).

 

Caranya, dengan membuka akses seluas-luasnya, tak hanya sebatas forum diskusi, namun  menjangkau berbagai komponen masyarakat. Terpenting, pembahasan sebuah RUU dengan pendeknya waktu target, DPR tetap mengedepankan prosedur aspirasi masyarakat. Maklum saja, molornya pembahasan dan jauhnya hasil produk UU dari target Prolegnas prioritas akibat dari perencanaan legislasi yang menjadi problem di lingkungan pemerintah, seperti ego sektoral, muatan kepentingan politik, dan lainnya.

 

“Menurut saya, pemerintah dalam hal ini Kemenkumham perlu juga memprioritaskan penyelesaian persoalan ini,” ujarnya.

 

Sholikin menekankan pentingnya penyelesaian RUU terletak pada kualitas perencanaan dalam menyusun RUU. Misalnya, membuat RUU sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan realistis untuk dapat diterapkan. Dengan begitu, dalam merencanakan RUU Prolegnas tidak sekedar persoalan identifikasi, namun juga proses analisa dan evaluasi. Dengan begitu, sedari awal sudah dapat memprediksi RUU atas kebutuhan masyarakat. “Masalah-masalah ini hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah dan DPR,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua