Sabtu, 09 March 2019

Kasus Robertus Robet Dianggap Bentuk Kriminalisasi

Karena dianggap mengancam kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi, demokrasi, dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.
Ady Thea DA
Jaringan Solidaritas Korban untuk Kekerasan (JSKK) saat aksi Kamisan di depan Istana Negara Jakarta beberapa waktu lalu.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak Polri untuk menghentikan kasus yang menimpa aktivis HAM sekaligus dosen UNJ, Robertus Robet yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Robet ditangkap Rabu (6/3) malam hari dengan dugaan kasus mengkritik dan menghina TNI saat aksi Kamisan di depan Istana Negara Jakarta, beberapa waktu lalu.

 

Atas kasus ini, Robet dijerat Pasal 28 ayat (2) juncto 45A ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui melalui UU No.19 Tahun 2016. Kemudian Pasal 14 ayat (2) jo Pasal 15 UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP.

 

ICJR dan LBH Pers mendesak Polri untuk menghentikan kasus Robert karena telah melanggar HAM (hak kebebasan berekspresi) dan mengancam demokrasi. Presiden Joko Widodo dan Kapolri diminta mengevaluasi kinerja penyidik yang telah memproses hukum Robertus Robet sebagai bentuk keseriusan menjaga amanat konstitusi, reformasi, dan demokrasi.

 

“Kita minta Polri mengikuti peraturan perundang-undangan dan memperhatikan HAM terkait kebebasan berekspresi,” demikian ICJR dan LBH Pers dalam keterangan tertulisnya yang diterima Hukumonline, Kamis (7/3/2019). Baca Juga: Kasus Robertus Robet Dinilai Ancaman bagi Kebebasan Sipil di Masa Reformasi

 

ICJR dan LBH Pers berpendapat kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia (HAM) yang dijamin konstitusi. Pasal 28 E ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat. Pasal 23 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM lebih dalam mengatur kebebasan berekspresi. Secara internasional kebebasan berekspresi juga dijamin Pasal 19 Kovenan Sipol yang telah diratifikasi melalui UU No.12 Tahun 2005.

 

Pasal 28 ayat (2) UU ITE untuk menjerat Robet tidak masuk akal karena tindakan Robet yang dituduhkan itu tidak melalui sistem elektronik, tapi secara offline. Rumusan pasal ini sama seperti Pasal 156 KUHP terkait ujaran kebencian. Kedua pasal itu memiliki syarat bahwa perbuatan ujaran kebencian itu harus bersifat propaganda dan penghasutan, bukan sekedar “penghinaan” atau “tuduhan.”

 

Selain itu, Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 156 KUHP mendasari pidana kepada perbuatan berbasis SARA dan/atau golongan dalam masyarakat. Sementara pejabat pemerintah dan lembaga negara tidak masuk kategori ujaran kebencian ini. “Bagi ICJR dan LBH Pers penggunaan pasal ini bisa dilihat sebagai upaya kriminalisasi terhadap Robet,” sebutnya.

 

Sementara pasal berita bohong atau Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana harus memperhatikan 3 unsur penting. Pertama, harus ada berita dan pemberitaan dimana ujaran itu harus memiliki informasi di dalamnya. Kedua, ada unsur keonaran di masyarakat. Ketiga, patut menduga bahwa berita dan/atau pemberitaan itu bohong.

 

Dalam ketentuan itu yang dimaksud “keonaran di masyarakat” yakni lebih hebat daripada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Tapi dalam kasus ini tidak tepat jika refleksi yang disampaikan Robet dalam aksi Kamisan itu dikategorikan mengakibatkan keonaran.

 

Justru, ICJR dan LBH Pers menilai isu dwifungsi TNI yang mengakibatkan keonaran di masyarakat. Buktinya, banyak penolakan terhadap rencana diaktifkan kembali Dwifungsi TNI. Selain itu, tidak ada nilai informasi dalam ujaran Robet karena yang disebutkannya itu telah lama digunakan dalam gerakan mahasiswa 1998, sehingga tidak relevan menyebut apakah nyanyian itu berita bohong atau tidak.

 

Pasal tuduhan tidak tepat

Sedangkan, tuduhan Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia juga tidak tepat. Putusan MK No.013-022/PUU-IV/2006 dalam pertimbangannya menyebut pemberlakuan Pasal 207 KUHP, penuntutan hanya dilakukan atas dasar pengaduan dari penguasa. Karena itu, jika Polri atau TNI merasa terhina, harusnya yang berhak melakukan pengaduan adalah Kapolri atau Panglima TNI sebagai pejabat struktural.

 

Tuntutan yang sama juga disuarakan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Tim Advokasi Kebebasan Berekspresi. Mereka berpendapat Robet tidak menghina institusi TNI. Dalam refleksi yang disampaikan Robet pada aksi Kamisan itu Robet justru mendorong TNI menjadi profesional. Sebab, rencana pemerintah menempatkan TNI di luar fungsi pertahanan akan mengganggu profesionalitas TNI seperti telah dipraktikan selama Orde Baru.

 

Tim Advokasi menilai pasal yang dikenakan kepada Robet adalah pasal yang selama ini kerap digunakan untuk merepresi kebebasan berekspresi. Berbagai pasal yang dikenakan untuk menjerat Robet itu dirasa tidak tepat. Misalnya, Pasal 207 KUHP, aparat harusnya mengacu putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006.

 

Menurut Tim Advokasi, Robet tidak menyebarkan informasi apapun melalui elektronik karena yang dianggap bermasalah adalah refleksinya. Refleksi yang memberi komentar, apalagi atas kajian akademis suatu kebijakan tidak dapat dikategorikan kebencian atau permusuhan. TNI bukan individu dan tidak bisa “dikecilkan” menjadi kelompok masyarakat tertentu karena TNI adalah lembaga negara.

 

“Penangkapan terhadap Robertus Robet tidak memiliki dasar dan menciderai negara hukum dan demokrasi,” ujar Tim Advokasi yang terdiri dari KontraS, YLBHI, LBH Jakarta, Imparsial, Indonesian Legal Roundtable, Lokataru Kantor Hukum dan HAM, AJAR, Amnesty Internasional Indonesia, Protection Internasional, hakasasi.id, Perludem, Elsam, sorgemagz.com, Solidaritas Perempuan, dan Jurnal Perempuan.

 

Kebebasan berekspresi

Dukungan terhadap Robertus Robet juga mengalir dari kalangan jurnalis. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) berpandangan orasi yang disampaikan Robet merupakan kebebasan berekspresi warga negara yang dijamin konstitusi dan tercantum dalam Deklarasi Universal HAM. “Penangkapan Robertus Robet ini juga membuat rezim saat ini tidak ada bedanya dengan rezim Orde Baru yang mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat,” ujar Ketua AJI Indonesia, Abdul Manan.

 

Ketua Bidang Advokasi AJI, Sasmito Madrim mengecam penangkapan Robertus Robet karena tidak memiliki dasar jelas. Kritik Robet terhadap rencana pemerintah menempatkan kembali prajurit aktif TNI di jabatan sipil pada dasarnya dijamin oleh peraturan perundang-undangan. “Mendesak penghapusan seluruh pasal karet dalam UU ITE dan KUHP yang kerap digunakan untuk mengkriminalisasi para perjuang HAM, termasuk para jurnalis,” tegas Sasmito.

 

Dalam sebuah video sebagaimana ramai diberitakan, Robertus Robet telah mengklarifikasi dan pernyataan maaf jika orasinya itu menimbulkan salah paham. Dia menjelaskan lagu yang dinyanyikan itu bukan hasil ciptaannya, tapi lagu populer kala reformasi 1998. Sebelum orasi Robet sudah menjelaskan asal-usul lagu tersebut, tapi penjelasan itu tidak ada dalam video yang ramai di media sosial.

 

“Itu kritik terhadap ABRI di masa lampau, bukan TNI di masa sekarang, apalagi dimaksudkan menghina TNI,” kata Robet dalam video tersebut. Selaras itu Robet mengapresiasi reformasi yang telah dilakukan TNI selama ini karena tergolong sudah cukup maju.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua