Kamis, 14 Maret 2019

Scrutiny, Cara Anyar Pastikan Putusan Arbitrase Asing Dapat Dieksekusi

Kerapkali putusan arbitrase asing dipersoalkan pihak yang kalah, diupayakan sedemikian rupa agar tak bisa dieksekusi. Terlebih, bilamana arbiter yang memutus tidak familiar dengan hukum lokal tempat objek eksekusi tersebut berada.
Hamalatul Qur'ani
Senior Partner Assegaf Hamzah & Partner (AHP) Eri Hertiawan. Foto: RES

Pasca diratifikasinya Konvensi New York melalui Keppres No.34 Tahun 1981, idealnya putusan arbitrase asing dapat dengan mudah dieksekusi di Indonesia mengingat Pasal III Konvensi New York mempersyaratkan agar eksekusi putusan arbitrase asing dari Negara peserta konvensi tidak boleh lebih sulit daripada eksekusi putusan arbitrase domestik. Hanya saja, masih bertebaran anggapan di kalangan stakeholder lokal bahwa arbitral awards asing masih kerap kali terhambat dalam proses eksekusi.

 

Jika ditelusuri, penyebabnya berporos pada keengganan pihak yang kalah untuk menghormati putusan arbitrase asing. Alhasil, berbagai cara dilakukan agar putusan tersebut memperoleh status non excecuatur order (perintah tak dapat dieksekusi dari PN Jakarta Pusat) atau bahkan dimintakan pembatalan. Ditambah lagi, UU arbitrase Indonesia memang membuka ruang bagi pengadilan untuk masuk.

 

Salah satu prasyarat yang kerap digunakan pihak yang kalah agar putusan arbitrase asing tak diakui berdasarkan Pasal 66 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yakni adanya pertentangan dengan public order atau ketertiban umum.

 

Selain itu, syarat pembatalan putusan Arbitrase seperti surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan diakui palsu, terdapat dokumen yang disembunyikan lawan serta putusan diambil dari hasil tipu muslihat turut membuka peluang tersendiri untuk memperpanjang proses eksekusi putusan arbitrase (vide: Pasal 70 UU Arbitrase & APS).

 

Tak sampai di situ, Senior Partner Assegaf Hamzah & Partner (AHP) Eri Hertiawan menyebut kini terdapat perkembangan pemeriksaan arbitrase yang dasarnya adalah gugatan wanprestasi lalu digeser sedemikian rupa seolah-olah ini bukan wanprestasi melainkan perbuatan melawan hukum (PMH) bahkan terkadang juga dibawa ke forum pidana. Sehingga dengan alasan itu, pengadilan kemudian mengadili perkara tersebut.

 

Akan tetapi, katanya, berkat kesakralan Pasal 3 dan Pasal 11 UU Arbitrase & APS, akhirnya putusan Pengadilan Negeri yang memeriksa pokok perkara tersebut dibatalkan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi.

 

(Baca Juga: Eksekusi Arbitrase Terkendala, Usulan Ini Mungkin Bisa Menjadi Solusinya)

 

Untuk itu, sudah semestinya para pihak tak lagi mengajukan pemeriksaan pembatalan yang juga disisipkan di dalamnya upaya agar PN memeriksa dan mengadili pokok perkara atau sengketa para pihak yang telah diselesaikan melalui jalur arbitrase.

 

“Karena pengadilan sama sekali enggak berwenang memeriksa pokok perkara, pengadilan harus stay away untuk memeriksa substansi, mereka hanya punya kewenangan sebatas fiat eksekusi,” jelasnya dalam Alternative Dispute Resolution Seminar: 2019 Indonesian ADR Outlook yang diselenggarakan di Kantor AHP, Rabu, (13/3). 

 

Pasal 3:

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Pasal 11:

  1. Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
  2. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

 

Termasuk pemeriksaan saksi dan ahli yang berkaitan langsung dengan pokok perkara, disebut Eri juga tak dibenarkan, mengingat semua persoalan sudah di disclose, diperiksa dan semua sudah diadili di forum arbitrase. Kecuali, katanya, jika pemeriksaan ahli yang bersangkutan berkaitan dengan formalitas bisa diterima atau tidaknya eksekusi suatu putusan arbitrase.

 

Dalam konteks eksekusi itu, sambungnya, barulah mulai berlaku hukum acara perdata, bukan lagi arbitration rules. Mulai dari penentuan apakah suatu putusan dapat dieksekusi atau tidak hingga procedural mengeksekusi suatu objek sengketa yang telah diputus dalam proses arbitrase. Eksekusi berdasarkan hukum acara perdata, jelasnya, disesuaikan dengan lokasi objek eksekusi.

 

(Baca juga: Tak Penuhi Syarat dan Prosedur Ini, Putusan Arbitrase Asing Terancam Tak Bisa Dieksekusi)

 

Dia mencontohkan objek eksekusi terdapat di wilayah Bandung, maka PN Jakpus dalam hal ini mendelegasikan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase tersebut ke PN Bandung. “Begitu sudah dibuat putusan, arbitration rules ini jadi enggak berlaku lagi, diganti oleh HIR/hukum acara perdata. Di situlah baru masuk wilayahnya pengadilan,” katanya.

 

Pada ranah eksekusi inilah kerapkali putusan arbitrase asing dipersoalkan pihak yang kalah, diupayakan sedemikian rupa agar tak bisa dieksekusi. Terlebih, bilamana arbiter yang memutus tidak familiar dengan hukum lokal tempat objek eksekusi tersebut berada.

 

Hal itulah yang akhirnya melatarbelakangi International Court of Arbitration (ICA) yang dinaungi oleh International Chambers of Commerce (ICC) untuk melahirkan sebuah metode anyar untuk menjamin agar seluruh arbitral awards yang dihasilkan oleh arbitral tribunal nya dapat dengan mudah dieksekusi. Metode tersebut dikenal dengan Scrutiny.

 

Sekjen ICA ICC, Alexander G Fessas menjelaskan bahwa scrutiny merupakan review terhadap draft arbitral awards yang langsung dilakukan oleh tim bentukan ICC yang familiar dan menguasai local law untuk memastikan enforceability dari setiap awards yang dikeluarkan arbitral tribunal. Proses pelaksanaannya, arbitral tribunal mengirimkan draft awards kepada secretariat ICC, selanjutnya ICC akan melakukan review atas draft tersebut dalam 3 tahapan.

 

 

Sekjen ICA ICC Alexander G Fessas

 

Pertama, the council of the secretariat akan membaca draft awards dan menghimpun dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk memberikan poin-poin pertimbangan untuk diperhatikan oleh arbitral tribunal. Kedua, dilakukan review penguat oleh secretariat ICC yang berada dalam level manajemen yang meliputi seluruh managing council sebagai finalisasi review dari ICC untuk kemudian dikirim kepada ICA (court).

 

Ketiga, Court akan menerima hasil review tersebut sekitar 1 (satu) minggu sebelum dijatuhkannya arbitral awards. Di tahap ini, court juga akan meninggalkan komentar terkait draft awards tersebut yang bisa saja mencakup pertimbangan atas substansi perkara. Nantinya, court akan sampai pada kesimpulan apakah menyetujui atau tidak menyetujui awards.

 

Jika tidak menyetujui, maka court akan meninggalkan komentar kepada tribunal. Seterusnya, menjadi kemerdekaan tribunal sesuai wewenangnya apakah akan merevisi pertimbangan atau draft awardsnya sesuai catatan pertimbangan court atau tidak menggunakannya.

 

“Jadi pertimbangan ICC maupun court tidak akan mengintervensi atau melanggar kemerdekaan arbiter dalam menjatuhkan arbitral awards. Justru dengan begitu potensi awards tak dapat dieksekusi di Negara tujuan akan sangat kecil,” tukasnya.

 

Scrutiny ini, sambung Alex, hanya untuk memastikan bahwa proses arbitrase telah dilakukan dengan clear manner, well reason dan memastikan bahwa semua klaim telah dimasukkan dalam pertimbangan secara matang, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangkan. Sehingga validitasnya dapat diterima dan dapat dengan jelas memastikan bahwa due process telah dilakukan.

 

“Jika segala perhitungan dalam pokok perkara sudah dipastikan betul, identitas para pihak juga sudah betul dan seluruh rangkaian prosedur telah dilakukan secara benar dan jelas termasuk pilihan tempat melakukan arbitrasenya juga benar, maka kemungkinan arbitral awards yang dikeluarkan non-excecutable akan sangat kecil sekali,” tegasnya saat disambangi hukumonline, Rabu, (13/3).

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua