Kamis, 14 Maret 2019

Scrutiny, Cara Anyar Pastikan Putusan Arbitrase Asing Dapat Dieksekusi

Kerapkali putusan arbitrase asing dipersoalkan pihak yang kalah, diupayakan sedemikian rupa agar tak bisa dieksekusi. Terlebih, bilamana arbiter yang memutus tidak familiar dengan hukum lokal tempat objek eksekusi tersebut berada.
Hamalatul Qur'ani
Senior Partner Assegaf Hamzah & Partner (AHP) Eri Hertiawan. Foto: RES

Pasca diratifikasinya Konvensi New York melalui Keppres No.34 Tahun 1981, idealnya putusan arbitrase asing dapat dengan mudah dieksekusi di Indonesia mengingat Pasal III Konvensi New York mempersyaratkan agar eksekusi putusan arbitrase asing dari Negara peserta konvensi tidak boleh lebih sulit daripada eksekusi putusan arbitrase domestik. Hanya saja, masih bertebaran anggapan di kalangan stakeholder lokal bahwa arbitral awards asing masih kerap kali terhambat dalam proses eksekusi.

 

Jika ditelusuri, penyebabnya berporos pada keengganan pihak yang kalah untuk menghormati putusan arbitrase asing. Alhasil, berbagai cara dilakukan agar putusan tersebut memperoleh status non excecuatur order (perintah tak dapat dieksekusi dari PN Jakarta Pusat) atau bahkan dimintakan pembatalan. Ditambah lagi, UU arbitrase Indonesia memang membuka ruang bagi pengadilan untuk masuk.

 

Salah satu prasyarat yang kerap digunakan pihak yang kalah agar putusan arbitrase asing tak diakui berdasarkan Pasal 66 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yakni adanya pertentangan dengan public order atau ketertiban umum.

 

Selain itu, syarat pembatalan putusan Arbitrase seperti surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan diakui palsu, terdapat dokumen yang disembunyikan lawan serta putusan diambil dari hasil tipu muslihat turut membuka peluang tersendiri untuk memperpanjang proses eksekusi putusan arbitrase (vide: Pasal 70 UU Arbitrase & APS).

 

Tak sampai di situ, Senior Partner Assegaf Hamzah & Partner (AHP) Eri Hertiawan menyebut kini terdapat perkembangan pemeriksaan arbitrase yang dasarnya adalah gugatan wanprestasi lalu digeser sedemikian rupa seolah-olah ini bukan wanprestasi melainkan perbuatan melawan hukum (PMH) bahkan terkadang juga dibawa ke forum pidana. Sehingga dengan alasan itu, pengadilan kemudian mengadili perkara tersebut.

 

Akan tetapi, katanya, berkat kesakralan Pasal 3 dan Pasal 11 UU Arbitrase & APS, akhirnya putusan Pengadilan Negeri yang memeriksa pokok perkara tersebut dibatalkan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi.

 

(Baca Juga: Eksekusi Arbitrase Terkendala, Usulan Ini Mungkin Bisa Menjadi Solusinya)

 

Untuk itu, sudah semestinya para pihak tak lagi mengajukan pemeriksaan pembatalan yang juga disisipkan di dalamnya upaya agar PN memeriksa dan mengadili pokok perkara atau sengketa para pihak yang telah diselesaikan melalui jalur arbitrase.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua