Senin, 08 April 2019

Pemilu Makin Dekat, Ingat Kasus OTT Serangan Fajar

KPK terus menghitung jumlah riil uang yang ada dalam amplop. Tanpa jempol dikonfirmasi.
Aji Prasetyo
Bowo Sidik Pngarso di gedung KPK usai diperiksa. Foto: RES

Pemilihan umum tinggal menghitung hari. Para calon anggota legislatif berusaha dengan beragam cara menarik suara pemilih. Tak cukup dengan iklan luar ruang, banyak kandidat mendatangi para pemilih. Bahkan mungkin membagi sembako atau bagi-bagi uang. Untuk yang terakhir ini, sebaiknya para kandidat berhati-hati. Ingatlah kasus OTT anggota DPR Bowo Sidik Pangarsoi.

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memberikan klarifikasi dan konfirmasi atas tanda jempol pada amplop yang berhasil disita dari kantor konsultan di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Tanda jempol pada amplop itu ditarik-tarik sebagai simbol salah satu pasangan kontestan pemilu 2019. KPK menegaskan amplop itu diduga akan dibagikan untuk kepentingan pemilihan anggota legislatif karena Bowo Sidik Pangarso akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari daerah pemilihan Jawa Tengah.

 

Bowo Sidik Pangarso, anggorta DPR dari Fraksi Partai Golkar telah ditetapkan sebagai tersangka. Dua tersangka lain adalah Indung, karyawan PT Inersia, dan jadi orang kepercayaan Bowo; dan Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia, Asty Winasti. Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Bowo dan Indung akan dipersangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 

Diduga sebagai pemberi suap, Asty Winasti, disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 

KPK mengakui tindakan Bowo berkaitan dengan pemilu, yakni rencana menyebar uang kepada para pemilih, yang lazim diidentifikasi sebagai ‘serangan fajar’. Indikasinya, uang miliaran rupiah sudah dipecah ke dalam nominal 20 ribu dan 50 ribu, dan disebar ke dalam ratusan ribu amplop. ‘Serangan fajar’ dimaksudkan untuk ‘membeli’ suara pemilih agar pemilih mencoblos gambar Bowo di bilik suara. Cara tidak terhormat ini diyakini sudah berurat akar dalam perpolitikan di Indonesia, melalui berbagai modus.

 

(Baca juga: 66 Pidana Pemilu Sudah Berkekuatan Hukum Tetap)

 

Padahal memberikan uang kepada pemilih agar memilih calon tertentu atau tidak memilih calon lain adalah tindak pidana. Pasal 515 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengancam pidana 3 tahun penjara dan denda maksimal 36 juta rupiah ‘setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah’.

 

Meskipun ada larangan dalam UU Pemilu, KPK sesuai kewenangannya menetapkan kasus Bowo sebagai kasus tindak pidana korupsi. Komisi antirasuah menengarai duit yang telah disita berasal dari pemberian pihak lain. Dalam konteks inilah KPK menetapkan Asty Winasti sebagai tersangka pemberi suap. Bowo dapat saja berdalih temuan 400-an ribu amplop berisi uang dalam 84 kardus sebagai pidana pemilu, tetapi KPK menelusuri asal muasal uang tersebut.

 

"Diduga anggota DPR Rl yang juga mencalonkan diri di Daerah Pemilihan Jawa Tengah ll pada Pemilu 2019 justru terlibat korupsi dan bahkan diduga telah mengumpulkan uang dari sejumlah penerimaan-penerimaan terkait jabatan yang dipersiapkan untuk 'serangan fajar' pada Pemilu 2019 nanti," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Kantornya, Kamis (28/3).

 

Dalam Pemilu legislatif 2019 nanti Bowo berada di Daerah Pemilihan II Jawa Tengah dengan tiga daerah pemilihan yaitu Kudus dengan 622.127 pemilih, Jepara 858.209 pemilih dan Demak 862.128 pemilih sehingga total menjadi 2.342.464 pemilih. Sementara total uang yang diamankan sekitar Rp8 miliar.

 

Kronologis perkara ini yaitu tim KPK mendapatkan informasi akan ada penyerahan uang dari Asty Winasti (AWI) Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) kepada lndung (IND) pihak swasta di kantor PT HTK di Gedung Granadi, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Diduga penyerahan uang tersebut merupakan realisasi penerimaan ke-7 yang telah menjadi komitmen sebelumnya. 

 

Indung diduga merupakan orang dekat atau selaku perwakilan Bowo yang menerima uang dari Asty sejumlah Rp89,4 juta pada sore hari di kantor PT. HTK. Selanjutnya, tim KPK menuju sebuah apartemen dI daerah Permata Hijau, Jakarta Selatan dan mengamankan sopir Bowo sekltar pukul 16.30 WIB. 

 

Di lokasi yang sama tim mengamankan Siesa Darubinta sekitar pukul 20.00 WIB. Mereka kemudian dibawa ke kantor KPK untuk proses pemeriksaan lebih lanjut dan setelah itu tim KPK menelusuri keberadaan Bowo yang diketahui berada di rumahnya lalu diamankan pada pukul 02.00 WIB.

 

Bowo kemudian dibawa ke ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. "Karena diduga penerimaan-penerimaan sebelumnya disimpan di sebuah lokasi di Jakarta, maka tim bergerak menuju sebuah kantor di Jakarta untuk mengamankan uang sekitar Rp8 miliar dalam pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu yang telah dimasukkan dalam 400 ribu amplop pada 84 kardus," terang Basaria. 

 

Selang waktu yang cukup lama antara penangkapan Bowo dengan supirnya menimbulkan pertanyaan tersendiri apakah ia memang sengaja melarikan diri. Sang supir ditangkap pada Rabu (27/3) Pukul 16.30 WIB sedangkan Bowo pada Kamis (28/3) dini hari. Basaria membenarkan. "Supirnya memang diambil di apartemen daerah Permata Hijau sekitar 16.30 WIB, saat ditungguin tim kita tau yang bersangkutan ada di kamar berapa tapi kan sulit untuk masuk apartemen sehingga makan waktu cukup lama, lamanya waktu dimanfaatkan yang bersangkutan keluar apartemen, kemudian bisa ditemukan di rumahnya," terangnya.

 

Kasus ini berkaitan dengan perjanjian kerjasama penyewaan kapal antara PT HTK sudah dlhentlkan, namun terdapat upaya agar kapal-kapal HTK dapat dugunakan kembali untuk kepentingan distribusi pupuk PT Pupuk Indonesia. Untuk merealisasikan hal tersebut, pihak PT HTK meminta bantuan Bowo selaku anggota Komisi VI DPR.

 

Pada tanggal 26 Februari 2019 dllakukan nota kesepahaman antara PT PILOG (Pupuk lndonesia Logistlk) dengan HTK yang salah satu materinya adalah pengangkutan Kapal milik HTK yang digunakan oleh  Pupuk Indonesia. Dari nota kesepahaman ini Bowo diduga meminta fee kepada HTK atas biaya angkut yang diterima sejumlah AS$2 per metrik ton. "Diduga sebelumnya telah terjadi 6 kali penerimaan di berbagai tempat seperti Rumah Saklt, Hotel dan Kantor HTK sejumlah Rp221 juta dan AS$85,130," ujarnya. 

 

Uang yang diterima tersebut diduga telah diubah menjadi pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu sebagaimana ditemukan tim KPK dalam amplop di kantor PT Inersia di Salihara, Pejaten, Jakarta Selatan. Selama penerimaan terkait dengan kerjasama pengangkutan dl Bidang Pelayaran antara PILOG dengan HTK, KPK juga mendapatkan bukti telah terjadi penenmaan-penerimaan lain terkait dengan jabatan Bowo. 

 

Para tersangka di tempat terpisah selama 20 hari. "Ditahan untuk 20 hari pertama untuk kepentingan pemeriksaan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua