Rabu, 10 April 2019

Mengenal Kebijakan Local Currency Settlement dalam Transaksi Perdagangan Bilateral

Kebijakan penggunaan mata uang lokal (LCS) diharapkan mampu meredam dominasi Dolar Amerika Serikat. Ada empat negara termasuk Indonesia menerapkan ketentuan ini.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: BAS

Penggunaan mata uang lokal atau local currency settlement (LCS) dalam perdagangan bilateral khususnya kawasan ASEAN sedang digencarkan Bank Indonesia (BI). Langkah ini bertujuan mengurangi tekanan nilai tukar mata uang terhadap Dolar Amerika Serikat. Kemudian, kesepakatan ini menyebabkan efesiensi biaya transaksi karena perbankan bisa langsung membeli mata uang negara tujuan tanpa perlu membeli dolar terlebih dahulu.

 

Terdapat beberapa negara yaitu Malaysia, Thailand dan paling baru Filipina yang telah menjalin kesepakatan tersebut dengan Indonesia. Komitmen dengan Filipina baru tercapai pada sela-sela rangkaian pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral se-ASEAN pada Jumat (5/4/2019) di Chian Rai, Thailand.

 

Untuk Malaysia dan Thailand, BI telah menerbitkan ketentuan penyelesaian transaksi perdagangan tersebut dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 19/11/PBI/2017 tentang Penyelesaian Transaksi Perdagangan Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal (LCS) melalui Bank. Ketentuan tersebut mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan LCS antara Indonesia dan Thailand yang menggunakan mata uang Rupiah dan Baht, dan pelaksanaan LCS antara Indonesia dan Malaysia yang menggunakan Rupiah dan Ringgit.

 

Dalam pelaksanaannya, LCS akan dilakukan melalui bank umum. Untuk itu, ketentuan ini memuat mengenai aturan pelaksanaan kegiatan dan transaksi keuangan yang dapat dilakukan oleh Bank Appointed Cross Currency Dealer (Bank ACCD).

 

Bank AACD yang ditunjuk oleh Bank Indonesia dan bank sentral negara mitra akan memperoleh pengecualian beberapa ketentuan dan fleksibilitas dalam melakukan kegiatan dan transaksi keuangan tertentu di pasar valas seperti pembukaan rekening mata uang lokal dan negara mitra, transaksi Rupiah terhadap mata uang negara mitra, pembiayaan perdagangan dalam mata uang negara mitra dan transfer dana.

 

Direktur Departemen Internasional BI Wahyu Pratomo menjelaskan kesepakatan ini merupakan salah satu bentuk pelonggaran penggunaan Rupiah dan mata uang lokal sebagai transaksi perdagangan bilateral.

 

“Rupiah masih dilarang diperdagangkan di luar negeri karena takutnya jadi alat spekulasi. Tapi, kami sadar perlu ada pelonggaran aturan,” jelas Wahyu saat dijumpai di Gedung BI, Selasa (9/4).

 

(Baca Juga: Antisipasi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, BI Gandeng Bank Sentral Thailand)

 

Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan penggunaan mata uang lokal (LCS) terus didorong di kawasan ASEAN. Selain Malaysia, Thailand dan Filipina, terdapat negara lain seperti Vietnam, Kamboja dan Laos berpotensi menjalin kesepakatan serupa.

 

Kesepakatan perdagangan mata uang lokal antarnegara (LCS) semakin marak dilakukan di kawasan dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia sudah menjalin kesepakatan LCS dengan Thailand, Malaysia, dan terbaru adalah Filipina. Namun, kegiatan LCS masih dibatasi untuk difasilitasi oleh hanya sekitar lima hingga enam bank. BI menargetkan 10 negara ASEAN akan mengadopsi kesepakatan ini hingga akhir tahun.

 

Kesepakatan penggunaan mata uang lokal ini didasari semakin meningkatnya transaksi perdagangan kawasan ASEAN. Tercatat, perdagangan Indonesia dan Malaysia yang menggunakan mata uang lokal (LCS) pada 2018 mencapai US$ 130 juta. Jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah mengingat, transaksi perdagangan Indonesia-Malaysia dengan LCS sudah mencapai US$ 50 juta pada kuartal I 2019.

 

Kemudian, transaksi perdagangan skema LCS antara Indonesia dan Thailand mencapai US$ 50 juta. Sedangkan, pada kuartal I 2019, jumlah transaksi tersebut telah mencapai US$ 10 juta.

 

Sumber: Bank Indonesia

 

Sementara itu, Deputi Direktur Departemen Internasional BI, Haris Munandar menambahkan penggunaan LCS ini merupakan alternatif bagi pelaku usaha dalam transaksi perdagangan bilateral. Menurutnya, tidak terdapat sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memanfaatkan LCS ini. Namun, dia menjelaskan ketentuan ini perlu didorong agar mengurangi ketergantungan terhadap Dolar AS.

 

Haris menambahkan BI merupakan salah satu inisiator dalam penyusunan panduan penerapan LCS dalam perdagangan ASEAN. Panduan LCS ini rencananya akan disahkan pada Pertemuan Bank Sentral dan Menteri Keuangan ASEAN pada April 2020 di Filipina.

 

“Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, Bangko Sentral ng Pilipinas, dan Bank of Thailand berkomitmen untuk terus mendorong kerangka kerja sama penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dalam mata uang lokal di kawasan,” jelas Haris.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua