Senin, 06 May 2019

Kominfo Dorong Lagi Konsolidasi Operator Seluler

 

(Baca: Perang Tarif Seluler Sudah pada Tahap Mengkhawatirkan)

 

Namun jika ketentuan aturannya demikian, otomatis perusahaan yang hendak melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi hanya akan membeli perusahaan kosong (tanpa frekuensi).

 








Pasal 24:



(1) Pemegang izin stasiun radio yang telah habis masa perpanjangannya dapat memperbaharui izin stasiun radio melalui proses permohonan izin baru.



(2) Pemegang izin stasiun radio sebagimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh prioritas dalam proses permohonan izin baru.



Pasal 25:



(1) Pemegang alokasi frekuensi radio tidak dapat mengalihkan alokasi frekuensi radio yang telah diperolehnya kepada pihak lain.



(2) Izin stasiun radio tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali ada persetujuan dari Menteri.



Pasal 26:



Frekuensi radio yang tidak digunakan lagi wajib dikembalikan kepada Menteri.


 

Untuk itu, Rudiantara menyebut pihaknya tengah menyusun aturan merger dan akuisisi untuk sektor telekomunikasi. Termasuk frekuensi tidak akan diambil pemerintah jika ada aksi korporasi satu operator mengakuisisi operator lain. Aturan ini disebutnya tengah dipersiapkan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

 

Ketua BRTI sekaligus Direktur Jenderal Sumber Daya dan perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI), Ismail, menjabarkan ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan terkait upaya konsolidasi tersebut.

 

Pertama, soal tujuan konsolidasi yakni untuk menyehatkan industri. Menurutnya, kondisi pasar yang terlalu ketat dengan jumlah operator yang sudah banyak membuat persaingan menjadi tidak sehat. Akibatnya, keberlangsungan yang salah satunya terkait pembangunan infrastruktur menjadi berkurang.

 

Kedua, soal frekuensi. Pada dasarnya, Ia mengatakan bahwa frekuensi akan dievaluasi oleh pemerintah bila terjadi merger. Kemudian evaluasi yang paling pas untuk jumlah perusahaan baru itu pada frekuensi berapa akan diterbitkan. Dalam hal ini, BRTI tengah membahas formulasi mengenai cara regulator dalam melakukan evaluasi agar transparan, sehingga operator bisa melakukan perhitungannya sendiri ketika merger dilakukan.

 

Ketiga, Isu Pelanggan. Dengan adanya merger, katanya, pelanggan akan diuntungkan lantaran terwujudnya perusahan yang sehat dalam memberikan pelayanan publik.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua