Jumat, 10 Mei 2019

Ingat! 2020 Mulai Berlaku Standar Akuntansi Baru PSAK 71,72 dan 73

Baik emiten, stakeholder maupun auditor diharapkan betul-betul telah memahami perubahan pada PSAK baru dan mengkaji dampaknya, salah satunya terkait rekonsiliasi laba akuntansi yang ditarik menjadi laba kena pajak emiten.
Hamalatul Qur'ani
Para pembicara dalam diskusi Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Baru PSAK 71, 72, 73. Foto: HMQ

Sejak resmi dikeluarkan pada 2017 lalu, implementasi atas tiga pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) baru yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) akan mulai berlaku efektif pada awal 2020 mendatang. Tiga PSAK dimaksud terdiri dari PSAK 71 yang menggantikan PSAK 50,55 dan 60, kemudian PSAK 23 dan 34 yang akan digantikan oleh PSAK 72, selanjutnya PSAK 73 yang menggantikan PSAK 30.

 

Untuk diketahui, ketiga PSAK baru tersebut, mengadopsi standar akuntansi keuangan internasional yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board (IASB), yakni International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 diadopsi dalam PSAK 71 terkait instrument keuangan, PSAK 72 mengadopsi IFRS 15 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan PSAK 73 yang mengadopsi IFRS 16 tentang sewa.

 

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, mengatakan adopsi IFRS tersebut merupakan bagian dari penyesuaian SAK dalam negeri terhadap international based practices. Untuk mendorong keberhasilan implementasinya, Ia menyebut terdapattiga pihak yang akan memainkan peranan penting, yaitu entitas manajemen, Auditor dan stakeholders. Entitas manajemen, disebutnya memainkan peranan penting dalam menyusun, menyajikan hingga mempertanggungjawabkan laporan keuangannya sesuai dengan PSAK baru ketika akan dilakukan audit.

 

Umumnya, Ia mengungkapkan bahwa manajemen kerapkali hanya melaporkan hal-hal yang baik saja dari kondisi perusahaan, sementara bagian tidak baiknya tidak dilaporkan. Disitu, auditor harus betul-betul bisa memberikan asuransi atas opini yang diberikannya terhadap laporan keuangan emiten kepada stakeholder, agar stakeholder tidak salah dalam mengambil keputusan.

 

“Di situlah masuk peran pengawasan OJK,” tukasnya.

 

Masalahnya, bila PSAK baru ini tak tersosialisasikan dengan baik, Ia mengkhawatirkan perusahaan-perusahaan kecil, khususnya di daerah akan mengalami kesulitan. Sehingga dampak besar terjadinya ‘Tsunami Akuntansi’ yang dikhawatirkan atas implementasi serentak 3 PSAK baru ini bisa sangat mungkin terjadi, terlebih bila terdapat kekeliruan interpretasi oleh auditor di lapangan.

 

“Kalau belum paham PSAK baru ini bagaimana bisa mengaudit? Bagaimana memberikan opini? Sedangkan per 1 Januari tahun depan sampai seterusnya harus sudah mendasarkan diri pada PSAK baru itu,” katanya.

 

Untuk menyamakan pemahaman antar auditor tersebut, Ia menyebut Kemenkeu telah memfasilitasi adanya Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) yang bertugas membina para auditor agar betul-betul mumpuni dan mengetahui betul implementasi PSAK baru tersebut. Bahkan untuk Dirjen Pajak (DJP), juga ditegaskan Mardiasmo harus juga memahami efek PSAK baru itu terkait pelaporan perpajakan emiten.

 

“Harus ada rekonsiliasi antara ketentuan perpajakan dengan PSAK baru ini,” tukasnya.

 

Lebih lanjut, menurutnya perhitungan laba akuntansi yang telah disesuaikan dengan PSAK untuk ditarik menjadi laba kena pajak perlu dilakukan rekonsiliasi. Ia juga menghimbau agar akuntan pajak dengan DSAK perlu membicarakan dan meneliti kembali pengaruh penerapan PSAK ini terhadap aspek perpajakan. Yang penting, katanya, masyarakat pembayar pajak harus tau akan dampak PSAK baru ini, sehingga ada kepastian bagi masyarakat dunia usaha.

 

“Kalau sudah pasti berarti kan risikonya bisa dimitigasi,” pungkasnya

 

Lapkeu Bisa Berujung Pidana?

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen, menerangkan bahwa OJK sejatinya memiliki fungsi pengaturan, pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen, stakeholder atau investor. Untuk memenuhi hal itu, katanya, OJK juga merujuk pada regulatory framework yang berlaku di seluruh dunia yang terdiri atas 4 pilar. 4 pilar dimaksud terdiri dari pelaksanaan fungsi authorization (perizinan), standard setting, supervision (pengawasan) dan enforcement (penegakan aturan).

 

Soal izin, OJK merupakan otoritas yang berwenang mengeluarkan atau mencabut izin dari suatu entitas bisnis jasa keuangan. Sementara untuk pilar standard setting, OJK dalam menjalankan fungsinya sebagai standard setter juga merujuk pada standard yang sudah ada.

 

Contohnya, dalam penilaian atas penyajian laporan keuangan, OJK akan merujuk kepada PSAK. Disamping itu, OJK disebutnya juga dapat merumuskan standard setternya sendiri yang mengikat kepada industri jasa keuangan dan stakeholder yang ada, terutama emiten. Hal itu bisa dilakukan dalam hal bila ternyata PSAK yang ada tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi.

 

“OJK dalam satu kesempatan juga mengeluarkan suatu ruling untuk penyajian suatu standard setter yang mengikat kepada industri jasa keuangan dan stakeholder, terutama emiten,” jelasnya.

 

Emiten yang dimaksud, katanya, belum tentu harus sebuah perusahaan public (PT tbk), tapi bisa juga bond issuer atau pihak-pihak yang menerbitkan instrument-instrumen keuangan yang penerbitannya harus melalui persetujuan OJK.

 

Selanjutnya, untuk pilar supervisory, OJK melakukan pengawasan dengan 2 jenis pendekatan, pertama, prudential approach. Prudential approach ini, diperuntukkan khusus bagi industri jasa keuangan melalui pemeriksaan dan audit misalnya. Sedangkan diluar industri jasa keuangan, diperuntukkan bagi emiten dalam kategori industri tertentu yang terhadapnya akan diterapkan pendekatan non-prudential atau disclosure.

 

Dalam disclosure, katanya, setidaknya ada 3 dimensi yang akan diperhatikan OJK, yakni terkait dengan kecukupan informasi, akurasi informasi dan ketepatan waktu penyampaian informasi ke public. Kecukupan informasi itu dinilainya sangat penting, bila tidak lengkap, tidak akurat dan tidak tepat waktu, maka suatu laporan keuangan akan dinilai bermasalah. Jika itu terjadi, maka akan dilakukan pemeriksaan, kemudian diteruskan ke penyidikan dan penyelidikan apakah ada unsur pidana atau tidak.

 

“Itu yang menjadi ukuran dari non-prudential supervision kita,” tukasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua