Jumat, 17 May 2019

Problematika Pemilu Serentak, Perlu Evaluasi ‘Radikal’

Mulai banyaknya jatuh korban, dugaan terjadi kecurangan, hingga dua putusan MK yang kontradiksi terkait sistem pemilu serentak.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi: HGW

Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 sudah terlaksana pada Rabu (17/4) lalu. Kini, tahapan rekapitulasi perhitungan surat suara sudah masuk tingkat nasional. Namun, pelaksanaannya menimbulkan banyak masalah. Mulai dugaan pelanggaran, kesalahan prosedur administratif yang berujung pemungutan suara lanjutan atau pemungutan suara ulang di beberapa daerah, dugaan kecurangan penghitungan suara, hingga menelan ratusan korban meninggal dan ribuan jatuh sakit.  

 

Data terakhir hingga 7 Mei 2019, korban meninggal sebanyak 554 dari petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), petugas Panwaslu, hingga aparat kepolisian, dan ribuan korban jatuh sakit. Ironis, pesta demokrasi yang seharusnya dilalui dengan suka cita, malah menimbulkan duka bagi para keluarga korban. Menurut KPU faktor kelelahan dan penyakit bawaan menjadi sebab kematian para korban meninggal dan sakit.

 

Bahkan, Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) telah menetapkan efek penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang menelan banyak korban ini sebagai bencana kemanusiaan. Menyikapi tragedi ini, MER-C, sebagai lembaga sosial kebencanaan dan kegawatdaruratan medis, menilai pemerintah dan KPU telah abai kemanusiaan, melakukan pembiaran, dan tidak melakukan upaya serius yang signifikan menangani kasus ini.            

 

Hal ini mendorong, sejumlah relawan dokter, bahkan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) pada 13 Mei 2019, membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk meneliti sebab-sebab kematian para korban. Bila perlu melakukan bedah mayat klinis untuk mengetahui sebab kematian dengan persetujuan tertulis keluarga korban, atau persetujuan bersama pemerintah daerah, rumah sakit, dan dokter yang merawatnya. Komnas HAM pun membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki sebab-sebab kematian ratusan korban meninggal dunia dari penyelenggara pemilu.                 

 

Persoalan lain yang muncul dalam sistem pemilu serentak, seperti tudingan dugaan kecurangan, mulai surat suara tercoblos pasangan calon presiden tertentu, surat suara dan kotak suara dibakar di beberapa TPS, kesalahan administrasi input data real count dalam sistem informasi perhitungan suara (situng) KPU yang hingga saat ini masih dipersoalkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02. Baca Juga: Telan Banyak Korban, MK: Pemlilu Serentak Harus Jadi Bahan Evaluasi

 

Lalu, dorongan untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 semakin menguat. Bahkan, sejumlah lembaga pemantau pemilu pun “menggugat” aturan sistem pemilu serentak ini melalui pengujian Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta MK membatalkan kedua pasal itu, seraya meminta agar pelaksanaan pemilu kembali pada sistem sebelumnya yang memisahkan antara pilpres dan pileg.

 

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Prof Satya Arinanto mengatakan mengubah sistem pemilu bukan persoalan mudah. Sebab, penyelenggaraan sistem pemilu serentak ini merupakan perbaikan dari sistem pemilu sebelumnya yang telah mempertimbangkan konstitusionalitas dan efisiensi waktu. Karena itu, sistem pemilu serentak sebaiknya tetap dipertahankan. Bahkan, rencana Pemilu 2024 bakal dilaksanakan dengan 7 kotak, ditambah pilkada provinsi dan pilkada kabupaten/kota.  

 

“Jadi jangan karena ada masalah kemudian langsung men-judge sistemnya tidak bagus. Saya mau bilang sistem pemilu serentak ini sudah disesuaikan dengan zamannya. Kalaupun dalam pelaksanaannya timbul masalah, mungkin iya masih ada kekurangan. Ini yang nanti perlu diperbaiki,” ujar Prof Satya Arinanto dalam sebuah seminar bertajuk “Evaluasi Pemilu Serentak” di FHUI Depok, beberapa waktu lalu.

 

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Prof Denny Indrayana menilai ekses negatif penyelenggaraan pemilu serentak ini tak terlepas dari berlakunya aturan ambang batas pencalonan calon presiden (presidential threshold) dalam Pasal 222 UU Pemilu yang sempat diuji, tetapi MK menolak.

 

Sebab, peluang pasangan caprès dan cawapres alternatif seolah tertutup karena syarat pencalonan presiden dinilai cukup berat yakni 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari total suara sah hasil Pemilu 2014 bagi parpol atau gabungan parpol yang mengusungnya. Akibatnya, Pilpres 2019 sama halnya dengan Pilpres 2014 yang hanya diikuti dua pasangan calon tanpa pasangan capres cawapres alternatif.   

 

“Sistem pemilu serentak keliru, masyarakat fokus pada pilpres ketimbang pileg, masa kampanye terlalu lama membuat emosi masyarakat terbelah dan masing-masing pendukung capres seolah saling berhadap-hadapan. Ke depan, aturan presidential threshold dalam UU Pemilu dihapus agar ada peluang bagi calon presiden alternatif. UU Pemilu harus dievaluasi lagi,” harapnya.

 

Senada, mantan Komisioner KPU periode 1998-2001 Umar Husein menilai “kekacauan” penyelenggaraan pemilu serentak lantaran aturannya tidak bagus. Misalnya, aturan masa kampenye selama 8 bulan yang menjadi satu-satunya terlama di dunia. Ke depan, dia mengusulkan masa kampanye cukup dua minggu; menghapus ambang batas pencalonan presiden; dan memisahkan kembali pelaksanaan pilpres dan pileg.

 

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran, Prof Susi Dwi Harijanti menilai efek pemilu serentak pangkal persoalannya terletak pada putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang menghapus norma pelaksanaan pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan pileg dalam UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres pada Januari 2014 silam. Sebab, dalam putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 ini, MK tidak memberi definisi yang jelas dan tuntas apa yang dimaksud dengan pemilu serentak.      

 

Jika dibandingkan dengan putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan pilpres dan pileg digelar terpisah tetap konstitusional. Hanya saja, dalam putusan ini terdapat disentting opinion (pendapat berbeda) dari tiga hakim konstitusi yakni Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar. Ketiganya berpendapat pemilu serentak dapat digelar dalam tingkat nasional yakni DPR, DPD dan dan Presiden serta Wakil Presiden. Sedangkan, pemilu serentak tingkat daerah untuk memilih calon anggota DPRD dan kepala daerah. Artinya, putusan ini memberi definisi “pemilu serentak” dimaksud memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah (lokal).

 

“Dalam putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tidak menjelaskan dan memberi petunjuk dari  ‘pemilu serentak’. Mahkamah justru menyerahkan kepada pembuat UU untuk menafsirkan frasa ‘serentak’ dalam UU Pemilu,” bebernya.  

 

Atas dasar dua putusan MK tersebut, kata Prof Susi, MK tidak konsisten. Padahal aturan yang diuji sama terkait dengan aturan pemilu anggota DPR, DPR, DPR, DPRD dan presiden serta wakil presiden. Semestinya, MK dalam putusan 14/PUU-XI/2013 konsisten dengan putusan 51-52-59/PUU-VI/2008. Apalagi, Prof Maria Farida kala itu memiliki pendapat berbeda dengan memegang teguh putusan MK 51-52-59/PUU-VI/2008.

 

“Menurut saya kedua putusan MK itu kontradiksi. Kalau MK terlalu banyak hal-hal yang sangat politik, dia akan terbangun menjadi politic court. Jadi MK tidak konsisten penentuan sistem pemilu. Dan ini berbahaya, karena sistem ini pemilu berkaitan dengan penyelenggaraan negara,” kritiknya. Baca Juga: Aturan Pemilu Serentak Diuji ke MK

 

Evaluasi radikal

Menurut Susi, beragam persoalan yang muncul dalam penyelengaraan pemilu serentak perlu dilakukan evaluasi secara “radikal”. Dimulai dengan menghapus/meniadakan aturan ambang batas pencalonan presiden. Ketika ketiadaan electoral atau ambang batas, maka perlu dilakukan simulasi terlepas apakah sistem pemilunya serentak atau tidak. Namun, bila pemilu tetap digelar secara serentak, MK mesti memberikan petunjuk kepada pembuat UU.

 

Misalnya bisa merujuk pada pandangan Prof Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar bahwa pemilu serentak nasional digelar pada pemilu calon anggota DPR, DPD dan presiden serta wakil presiden. Sementara pemilu lokal serentak digelar untuk pemilihan calon anggota DPRD tingkat I dan II, serta calon kepala daerah.

 

Tak hanya itu, dia menilai lembaga penyelenggara pemilu pun mesti dievaluasi sebagai bagian dari budaya hukum di Indonesia. Baginya, hal yang wajar jika berbagai perangkat penyelenggara pemilu mulai hulu hingga hilir pun dilakukan evaluasi. Terlebih, Pemilu Serentak 2019 ini banyak menelan korban meninggal dan jatuh sakit.

 

Senada, Ketua Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fitra Arsil mendorong sistem penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 perlu dievaluasi secara total agar bisa diketahui usulan perbaikannya. Misalnya, teknis proses pelaksanaan pilpres dan pileg serentak dipisah menjadi pemilu nasional dan pemilu lokal (daerah).

 

“Tata kelola manajemen penyelenggaraan pemilu pun mesti dievaluasi. Agak aneh, kenapa teknis penyelenggaraan pemilu serentak malah banyak korban jiwa meninggal dan jatuh sakit?”

 

Tak kalah penting, kata Fitrah, integritas penyelenggara pemilu pun perlu dievaluasi. “Kan bisa saja masalah muncul dari kelalaian, kesengajaan, atau bisa terencana dari penyelenggara pemilu? Ini juga perlu dievaluasi,” ujarnya.

 

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Univesitas Andalas, Charles Simabura menilai sudah semestinya penyelenggaraan Pemilu 2019 dievaluasi. Padahal, penyelenggaraan Pilpres 2014 yang juga diikuti dua pasangan calon presiden yang sama tidak memakan korban. “MK juga wajib kembali merapikan tafsir-tafsir konstitusional soal kepemiluan. Jangan-jangan sistem pemilu yang lalu lebih baik?”

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua