Selasa, 25 Juni 2019

Pas di Hari Ulang Tahun, BJ Habibie Orasi Ilmiah di UI

Fakultas Ilmu Administrasi UI luncurkan Habibie Institute for Public Policy and Governance.
Muhammad Yasin
Habibie menyampaikan orasi pada ulang tahun ke-83 sekaligus memperingati empat tahun FIA UI. Foto: MYS

Presiden ketiga Republik Indonesia, BJ Habibie, menyampaikan orasi ilmiah bertajuk ‘Demokrasi, Pembangunan, dan Governansi di Indonesia’. Dalam orasinya, Habibie mengakui bahwa mungkin masih banyak persoalan demokrasi yang harus diperbaiki; mungkin masih banyak pembangunan yang perlu disorot, dan governansi yang perlu ditata. Kuncinya adalah bagaimana membuat kebijakan yang ditempuh lebih berpihak pada kepentingan rakyat. “Seluruh kebijakan yang Anda buat harus untuk kepentingan rakyat,” ujar Habibie di kampus Universitas Indonesia, Depok, (25/6).

Habibie menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka ulang tahun keempat Fakultas Ilmu Administrasi UI, dan bertepatan dengan hari ulang tahun Habibie yang ke-83. Rektor Universitas Indonesia, Muhammad Anis, Dekan FIA Universitas Indonesia, Eko Prasojo, sejumlah guru besar, dan para pejabat pemerintahan tampak hadir mengikuti orasi ilmiah tersebut.

Seusai memberikan orasi ilmiah, dilaksanakan penandatangan dokumen pembentukan Habibie Institute for Public Policy and Governance (HIPPG). Menurut Eko Prasojo, lembaga ini dibentuk sebagai pusat kajian guna mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang demokratis. HIPPG didirkan untuk menjawab tantangan bangsa berkenaan dengan pembentukan tata kelola pemerintahan Indonesia. Meskipun beberapa kebijakan inovatif telah dilahirkan, namun pekerjaan rumah –seperti disampaikan Habibie—belum usai. Misalnya, perubahan lingkungan yang dinamis, rendahnya kualitas kepemimpinan, kebijakan publik yang tidak adaptif, dan rendahnya akuntabilitas dan transparansi.

Ditambahkan Eko Prasojo, HIPPG dapat berperan untuk banyak hal. Pertama, memproduksi pengetahuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Kedua, advokasi kebijakan. Ketiga, sebagai poros pengetahuan dalam proses kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Keempat, melatih dan memberikan asistensi bagi pembuat kebijakan dan analis kebijakan.

(Baca juga: Orasi Ilmiah di FIA UI, Boediono Singgung Penataan Institusi Hukum dan Politik).

Dekan FIA UI itu menyebutkan ketika menjadi Presiden, Habibie telah memperlihatkan suatu pemerintahan yang transformatif. Menjabat sebagai Presiden dalam periode Mei 1998 hingga Oktober 1999, Habibie telah menandatangani sejumlah Undang-Undang yang berusaha menjembatani transformasi yang sedang berlangsung. Pada masa Habibie lahir antara lain UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Beberapa perundang-undangan yang lahir pada era kepemimpinan Habibie mencerminkan pentingnya menyelenggarakan tata pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berpuluh tahun stelah era Habibie, perjuangan menyelenggarakan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme belum juga berakhir.

Sumber Daya Manusia

Berkaitan dengan pengembangan demokrasi, pembangunan, dan governansi, Habibie menguraikan panjang lebar tentang peran sumber daya manusia (SDM). Tantangan Indonesia di masa mendatang semakin berat, dan sudah pasti membutuhkan SDM yang mumpuni. Bagi Presiden (1998-1999) BJ Habibie, SDM yang dikehendaki adalah SDM yang merdeka dan bebas.

“Merdeka yang bertanggung jawab dan berbudaya. Bebas yang bertanggung jawab dan berbudaya,” tegasnya. “Manusia yang unggul adalah manusia merdeka,” sambungnya.

(Baca juga: Pembaru Hukum Harus Berani Ambil Keputusan Cermat Bagi Kemajuan Bangsa).

Habibie mengaitkan pengembangan SDM di masa mendatang dengan kebudayaan. Setinggi apapun target pembangunan, sehebat apapun demokrasi yang ingin dibangun, pengembangan SDM tak dapat dilepaskan dari anasir budaya. “Manusia harus berprilaku sesuai dengan budayanya”.

Budaya khas suatu daerah diyakini telah ada sejak manusia pendukung kebudayaan itu ada. Masyarakat yang masih menganut animisme, belum mengenal agama yang sekarang, sudah ada budayanya. Sebagian budaya itu berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan adat istiadat masyarakat.

Sejalan dengan pergaulan antarmasyarakat, maka terjadi akulturasi budaya, yang pada akhirnya membentuk budaya masyarakat Indonesia. Habibie menyebutnya sebagai konvergensi perilaku (masyarakat) Indonesia. Hasil budaya masyarakat Indonesia itulah yang kemudian dijadikan pedoman hidup sebagai bangsa dan negara Indonesia. Dalam ketatanegaraan, pedoman itu menjadi Pancasila dan UUD 1945. Habibie mengatakan dalam pengembangan SDM Indonesia ke depan, tetap harus kembali ke Pancasila dan UUD 1945.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua