Rabu, 10 Juli 2019

Calon Anggota DPD Maluku Utara Minta Hitung Suara Ulang

Dalam pekan ini, MK menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap 260 perkara sengketa PHPU 2019.
Aida Mardatillah
Gedung MK Jakarta. Foto: RES

Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang perdana sejumlah perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Legislatif 2019, Selasa (9/7/2019). Sidang pemeriksaan pendahuluan ini memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan untuk 5 provinsi yakni Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku Utara, dan Papua. Permohonan ini terdiri dari 64 permohonan sengketa PHPU DPR, DPRD Provinsi, dan DPD.

 

Pada Rabu (10/6) ini juga disidangkan untuk 9 provinsi yakni Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Banten, Sulawesi Utara, Lampung, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Selanjutnya, Kamis (11/6), MK menjadwalkan sidang untuk 9 provinsi yakni Sumatera Utara, Maluku, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, DI Yogyakarta, Papua Barat, Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur. 

 

Pada Jumat (12/6), MK menggelar sidang perdana untuk 11 provinsi yakni Jambi, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Riau dan Kalimantan Selatan.

 

Seperti diketahui, MK telah meregistrasi 260 sengketa PHPU 2019 yang terdiri dari 250 perkara PHPU DPR RI/DPRD dan 10 perkara PHPU DPD RI. Dari 250 perkara PHPU DPR RI/DPRD, terdapat 249 perkara yang diajukan oleh partai politik dan 1 perkara diajukan masyarakat adat Papua. Baca Juga: Tiga Majelis Panel yang Adili Sengketa Pemilu Legislatif

 

MK menyidangkan sengketa PHPU 2019 ditangani tiga majelis panel berdasarkan provinsi dengan jumlah perkara secara proporsional. Panel I terdiri dari Hakim Konstitusi Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat menangani 82 perkara DPR RI/DPRD dan 3 perkara DPD dari Jawa Timur, Sumatera Utara, Papua Barat, NTT, Aceh, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, dan Jambi. 

 

Panel II yang terdiri dari Hakim Konstitusi Aswanto, Saldi Isra, dan Manahan Sitompul menangani 86 perkara DPR RI/DPRD dan 3 perkara DPD dari Jawa Tengah, Papua, Maluku, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Yogyakarta, Bali, Gorontalo, dan Bengkulu. 

 

Panel III terdiri dari Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams menangani 82 perkara DPR RI/DPRD dan 4 perkara DPD dari Jawa Barat, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara.

 

Salah satu sidang perdana, Majelis Panel memeriksa dua perkara terkait DPD untuk Provinsi Maluku Utara. Kedua permohonan tersebut meminta agar MK memerintahkan KPU menggelar perhitungan suara ulang di seluruh daerah Provinsi Maluku Utara. Permohonan bernomor 01-32/PHPU-DPD/XVII/2019 ini diajukan Tjatur Sapto Edy.

 

Mantan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengklaim memperoleh suara sebesar 42.863 suara. Namun, Termohon (KPU) justru menetapkan perolehan jumlah suara Pemohon sebesar 32.315 suara. Dia menuding ada penggelembungan suara yang menyebabkan ia tidak dapat lolos menjadi anggota DPD RI. “Penggelembungan terjadi di Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, dan Kabupaten Kepulauan Morotai,” ujar Kuasa Hukum Pemohon, Syamsir.

 

Dia mengklaim memperoleh 12.170 suara di Kabupaten Halmahera Utara. Namun Termohon hanya menetapkan sebesar 1.651 suara. Karena itu, MK diminta menetapkan perolehan suara Pemohon sebesar 42.863 suara dan memerintahkan KPU melakukan penghitungan suara ulang di Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, dan Kabupaten Kepulauan Morotai.

 

“Pemohon juga meminta MK menetapkan Tjatur Sapto Edy lolos sebagai anggota DPD RI periode 2019 – 2024,” ujar Syamsir membacakan petitum permohonan.

 

Selain itu, calon anggota DPD Ikbal Djabid turut dalam sidang perdana ini mempermasalahkan pemilih yang tidak berhak memilih, tetapi menggunakan hak pilih di TPS. Dirinya mengklaim ada pengrusakan dan penghilangan surat suara oleh KPPS. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan surat suara yang tak sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.  

 

“Ini terjadi di Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara,” ujar Kuasa Hukum Pemohon Aries Surya dalam Perkara Nomor 02-32/PHPU-DPD/XVII/2019.

 

Ketua Tim Kuasa Hukum KPU Ali Nurdin mengatakan pihaknya tidak akan menutupi-nutupi bila ada kesalahan di lapangan. Pihaknya, sudah memetakan semua dalil para Pemohon. "Kami sudah mendapat arahan menghadirkan seluruh alat bukti, kita bersikap jujur itu yang penting. Sikap KPU tidak akan menutupi persoalan yang ada di lapangan, bersikap jujur apa adanya," kata Ali.

 

Dia mengatakan Tim Kuasa Hukum KPU terus berkoordinasi secara intens dengan KPU provinsi hingga kabupaten agar bisa menghadirkan alat bukti yang kuat. "Kami sudah berkoordinasi dengan KPU masing-masing provinsi, termasuk KPU masing-masing kabupaten/kota untuk memetakan dalil Pemohon dan alat bukti yang diperlukan," ujarnya.

 

Nurdin mengaku sejumlah alat bukti tersebut sudah diserahkan ke MK pada Jumat (5/7/2019) kemarin. Bukti itu meliputi dokumen-dokumen formulir C-1 plano, berita acara, hingga sertifikasi hasil rekapitulasi suara di setiap TPS. "C-1 yang merupakan sertifikasi hasil rekapitulasi atau dokumen C yang merupakan berita acara atau dokumen C-2 yang merupakan pernyataan keberatan atau secara khusus. Karena yang digugat tidak hanya TPS, kami masuk pada level berikutnya yaitu pada level kecamatan," katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua