Rabu, 10 July 2019

Calon Anggota DPD Maluku Utara Minta Hitung Suara Ulang

Dalam pekan ini, MK menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap 260 perkara sengketa PHPU 2019.
Aida Mardatillah
Gedung MK Jakarta. Foto: RES

Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang perdana sejumlah perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Legislatif 2019, Selasa (9/7/2019). Sidang pemeriksaan pendahuluan ini memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan untuk 5 provinsi yakni Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku Utara, dan Papua. Permohonan ini terdiri dari 64 permohonan sengketa PHPU DPR, DPRD Provinsi, dan DPD.

 

Pada Rabu (10/6) ini juga disidangkan untuk 9 provinsi yakni Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Banten, Sulawesi Utara, Lampung, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Selanjutnya, Kamis (11/6), MK menjadwalkan sidang untuk 9 provinsi yakni Sumatera Utara, Maluku, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, DI Yogyakarta, Papua Barat, Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur. 

 

Pada Jumat (12/6), MK menggelar sidang perdana untuk 11 provinsi yakni Jambi, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Riau dan Kalimantan Selatan.

 

Seperti diketahui, MK telah meregistrasi 260 sengketa PHPU 2019 yang terdiri dari 250 perkara PHPU DPR RI/DPRD dan 10 perkara PHPU DPD RI. Dari 250 perkara PHPU DPR RI/DPRD, terdapat 249 perkara yang diajukan oleh partai politik dan 1 perkara diajukan masyarakat adat Papua. Baca Juga: Tiga Majelis Panel yang Adili Sengketa Pemilu Legislatif

 

MK menyidangkan sengketa PHPU 2019 ditangani tiga majelis panel berdasarkan provinsi dengan jumlah perkara secara proporsional. Panel I terdiri dari Hakim Konstitusi Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat menangani 82 perkara DPR RI/DPRD dan 3 perkara DPD dari Jawa Timur, Sumatera Utara, Papua Barat, NTT, Aceh, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, dan Jambi. 

 

Panel II yang terdiri dari Hakim Konstitusi Aswanto, Saldi Isra, dan Manahan Sitompul menangani 86 perkara DPR RI/DPRD dan 3 perkara DPD dari Jawa Tengah, Papua, Maluku, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Yogyakarta, Bali, Gorontalo, dan Bengkulu. 

 

Panel III terdiri dari Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams menangani 82 perkara DPR RI/DPRD dan 4 perkara DPD dari Jawa Barat, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua