Kamis, 11 July 2019

Mengintip Memori Kasasi Terdakwa BLBI yang Diputus Lepas

Dalam memori kasasinya, Syafruddin melalui para kuasa hukumnya menyebut kasus ini ranah perdata atau administrasi.
Aji Prasetyo
Gedung MA. Foto: RES

Menyusun nota keberatan (eksepsi), nota pembelaan (pledoi), hingga memori banding ataupun kasasi hal lumrah bagi para advokat untuk membela kliennya. Walaupun memang harus diakui eksepsi, pledoi, ataupun memori banding, hingga kasasi yang disusun para penasehat hukum terdakwa suatu perkara pidana kurang menarik perhatian masyarakat. 

 

Tapi, apa jadinya jika salah satu hal tersebut justru berujung lepasnya seorang terdakwa dan menjadi pemberitaan di sejumlah media massa? Apalagi terdakwa itu terjerat kasus mega korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti putusan kasasi yang melepaskan Syafruddin Arsyad Temenggung dari segala tuntutan hukum. Ini pertama kali seorang terdakwa korupsi yang ditangani KPK lolos dari jerat hukum. 

 

Di pengadilan tingkat pertama, dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, eksepsi dan pledoi dari tim kuasa hukum Syafruddin, terdakwa kasus pemberian Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SK BLBI) ini mentah di hadapan majelis hakim.   

 

Majelis menganggap Syafruddin terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti serta Sjamsul dan Itjih Nursalim dan melanggar Pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ia divonis selama 13 tahun dan denda Rp700 juta subsider 3 bulan kurungan. 

 

Syafruddin melalui penasehat hukumnya mengajukan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Memori banding diajukan, namun tidak membuahkan hasil. Bahkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional ini dihukum lebih berat yakni dengan pidana selama 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan.    

 

Tak puas, ia bersama penasihat hukumnya yang menamakan diri Tim Penasihat Hukum (TPH) Syafruddin Arsyad Tumenggung, para advokat yang memilih domisili hukum kantor di Menara Sudirman, lantai 9, Jakarta ini mengajukan dan melayangkan memori kasasi ke Mahkamah Agung (MA).  

 

Di luar dugaan, memori kasasi ini ternyata diadopsi majelis hakim agung yang mengadili dan memutus perkara kasasi ini. Putusan kasasi MA memang belum membeberkan secara rinci dan detail apa pertimbangan yang membuat Syafruddin dianggap tidak melakukan perbuatan pidana korupsi, sehingga harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Baca Juga: Empat Fakta Lepasnya Terdakwa BLBI di MA

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua