Kamis, 11 Juli 2019

Minim Pengawasan, Pembatasan Iklan Rokok Belum Optimal

Pakar komunikasi sarankan pemerintah melarang semua bentuk iklan rokok di berbagai media.
Ady Thea DA
Ilustrasi larangan merokok. Foto: Sgp

Pemerintah telah berupaya membatasi iklan rokok dengan menerbitkan sejumlah regulasi, salah satunya Peraturan Pemerintah (PP) No.109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Kebijakan ini diapresiasi banyak pihak mulai dari organisasi masyarakat sipil sampai lembaga pemerintahan. Namun, implementasinya dinilai belum optimal lantaran minimnya pengawasan.

 

Koordinator Advokasi Yayasan Lentera Anak, Nahla Jovial Nisa menilai pembatasan iklan rokok di internet belum optimal. Periode 16 Juni-7 Juli 2019, Nahla menerima sebanyak 35 laporan masyarakat yang menemukan iklan, promosi, dan sponsor rokok di internet. Iklan itu ditemukan dalam berbagai bentuk platform seperti media sosial, aplikasi pemutar musik, video, dan editing foto. Bentuk iklan yang ditampilkan berupa banner web, pop up, dan konten di media sosial.

 

Nahla menilai iklan rokok yang beredar di berbagai platform daring itu melanggar Pasal 39 PP No.109 Tahun 2012 yang intinya melarang setiap orang menyiarkan dan menggambarkan dalam bentuk gambar atau foto, menayangkan, menampilkan atau menampakkan orang sedang merokok, memperlihatkan batang rokok, asap rokok, bungkus rokok atau yang berhubungan dengan produk tembakau serta segala informasi produk tembakau. Larangan itu berlaku untuk media cetak, media penyiaran, dan media teknologi informasi.

 

Menurut Nahla, laporan masyarakat membuktikan selama ini iklan rokok di internet melanggar aturan. Minimnya pengawasan disinyalir menjadi salah satu sebab maraknya iklan rokok di internet yang melanggar aturan. Untuk itu, Nahla mendukung sikap Menteri Kesehatan yang melayangkan surat tertanggal 10 Juni 2019 kepada Menteri Komunikasi dan Informatika untuk memblokir 114 kanal di internet yang memuat iklan rokok.

 

“Anak dan remaja mudah terpapar iklan rokok di internet karena iklan itu muncul tanpa meminta verifikasi umur pengguna internet,” katan Nahla dalam sebuah diskusi bertagar “#Blokir Iklan Rokok Bukan Perlu, Tetapi Harus!” di Jakarta, Rabu (10/7/2019). Baca Juga: Pemblokiran Iklan Rokok di Internet Dinilai Belum Efektif

 

Menyikapi soal ini, Nahla mengusulkan pemerintah untuk memblokir seluruh iklan rokok yang beredar di internet, media elektronik, dan sosial sebagai upaya melindungi anak dari target pemasaran industri rokok. Selain itu, perlu regulasi yang lebih kuat untuk melarang iklan, promosi, dan sponsor rokok di internet.

 

Senada, Ketua Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI, Nina Armando mendesak pemerintah agar melarang total iklan rokok di berbagai media. Untuk Jakarta, dia menilai pembatasan iklan rokok luar ruang sudah berjalan baik, tapi kondisi serupa tidak ditemui di daerah lain. Belanja iklan industri rokok di media penyiaran jumlahnya sangat besar, periode 2010-2016 tercatat sampai Rp6,3 triliun.

 

“Tapi sekarang trennya turun karena belanja iklan beralih ke internet. Iklan rokok ini menyasar anak muda dan pengguna internet kebanyakan juga anak muda,” paparnya.

 

Nina berpendapat iklan rokok dikemas sangat menarik bagi remaja dan anak muda. Iklan itu sebagai alat bagi industri untuk menggambarkan rokok seolah sebagai produk normal dan mendukung kegiatan anak muda. Hasil studi menunjukan iklan rokok mendorong anak untuk merokok. Oleh karenanya untuk melindungi anak dan remaja dari bahaya rokok, pelarangan iklan rokok tidak bisa dilakukan secara parsial, tapi menyeluruh dan total.

 

Pembatasan iklan rokok melalui PP No.109 Tahun 2012, menurut Nina tidak efektif karena industri rokok selalu mencari celah. Misalnya, regulasi tersebut memuat 11 larangan dalam iklan produk tembakau, salah satunya tidak menggunakan “tokoh kartun” sebagai model iklan. Namu, justru industri rokok menggunakan celah larangan “tokoh kartun” dalam bentuk lain dengan membuat iklan dalam bentuk animasi kartun.

 

“Mereka membuat iklan animasi kartun, tapi tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model,” ungkapnya.

 

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawatty mendukung upaya pemblokiran total terhadap seluruh iklan rokok di media. Pelarangan total itu akan menutup seluruh ruang yang berpotensi digunakan industri rokok memasang iklan, promosi, dan sponsor.

 

Selain itu Sitti merekomendasikan pemerintah dan DPR untuk meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) agar pengaturan terhadap produk tembakau bisa dilakukan secara komprehensif. “Ini penting untuk melindungi anak dari bahaya rokok dan produk tembakau lainnya,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua