Jumat, 12 Juli 2019

Ini Peran Akuntansi Forensik Dalam Pembuktian Fraud di Pengadilan

​​​​​​​Pola kerja akuntan forensik lebih spesifik, yakni menentukan apakah fraud benar-benar terjadi, siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus itu, berapa jumlah kerugian yang dihasilkan, keuntungan apa yang terjadi atas kasus tersebut dan sebagainya.
Hamalatul Qur'ani
Kolase: Resa Topobroto (kiri) dan Sudimin Mina (kanan). Foto: RES

Hasil audit akuntansi forensik dijadikan bukti ke pengadilan sebetulnya sudah dilakukan sejak abad ke-18 di Kanada, Persisnya dalam kasus Meyer vs Sefton (1817). Kasus itu diketahui merupakan kali pertama seorang akuntan forensik dimintai keterangan sebagai ahli di Pengadilan, mengingat sifat pembuktian yang begitu kompleks. Yang paling terkenal, pelibatan bukti akuntansi forensik yang digunakan untuk mengungkap skandal dunia hitam dalam kasus Al Capone di Chicago (1931).

 

Seiring berkembangnya berbagai model fraud, untuk bisa membuktikan kecurangan dalam laporan keuangan maupun penyimpangan aset perusahaan tak bisa lagi hanya bergantung pada angka-angka yang tersaji dalam laporan keuangan. Dibutuhkan upaya-upaya untuk mengetahui ‘apa’ yang ada di balik angka-angka itu.

 

Perkembangan terkini, diungkapkan oleh Director of software asset management & compliance Microsoft Indonesia, Sudimin Mina, bahwa kini ada jenis fraud yang terjadi karena perkembangan teknologi. Sehingga teknik untuk membongkar kecurangan itu tak lagi bisa sekadar menggunakan teknik lama. Menurutnya, teknologi perlu dilawan dengan teknologi pula. Kecanggihan teknik akuntansi forensik ikut berkembang karenanya, sehingga tak heran bila pengembangan cyber security gencar dilakukan.

 

“Orang yang melakukan kecurangan juga berevolusi dengan teknologi, perlawanannya juga harus berevolusi dengan teknologi,” ujarnya dalam workshop Hukumonline bertajuk “Peran Akuntansi Forensik terkait Kepatuhan, Fraud, Investigasi Internal dan Litigation Support (Angkatan Kedua)”, Kamis (11/7).

 

Namun perlawanan menggunakan teknologi hanya satu bagian dari banyaknya variable dalam menguasai teknik dan skema fraud dalam akuntansi forensik. Lebih jelasnya, akuntansi forensik merupakan ilmu akuntansi yang digunakan untuk supporting proses hukum, mengingat di dalamnya ada informasi yang sifatnya debatable dan sifat penelusurannya investigatif. Outputnya, hasil temuan akuntan forensik bisa dijadikan sebagai alat pembuktian di pengadilan.

 

“Dalam bisnis, untuk membuktikan fraud jelas butuh analisis dan investigasi laporan perusahaan, dan ujung dari suatu proses investigasi adalah pengadilan,” katanya.

 

Baca:

 

Begitu eratnya hubungan antara fungsi audit dengan akuntan forensik, kerap memunculkan bias pemahaman dalam membedakan akuntan forensik dan akuntan atau auditor. Sekalipun sama-sama berada dalam bidang akuntansi pemeriksaan, ia menegaskan, bahwa fungsi keduanya sangat berbeda.

 

Bedanya, akuntan atau auditor bekerja di kantor akuntan publik dan melakukan general audit. Di situ, akuntan hanya bersandar pada angka-angka yang tercantum dalam laporan perusahaan, sehingga penekanannya lebih kepada kesalahan (errors) dan keteledoran (ommisions). Sementara akuntasi forensik lebih menekankan pada keanehan, anomaly dan pola tindakan kesalahan. Prosedur utama akuntansi forensik juga lebih menekankan pada analytical review dan teknik wawancara mendalam (in depth review).

 

Jadi, pola kerja akuntan forensik bisa dikatakan lebih spesifik, yakni menentukan apakah fraud benar-benar terjadi, siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus itu, berapa jumlah kerugian yang dihasilkan, keuntungan apa yang terjadi atas kasus tersebut dan sebagainya. Ia mencontohkan, dalam suatu laporan keuangan, memang transaksinya tercatat dengan baik, ada di pembukuan, tapi ini palsu. Apalagi dalam pemalsuan catatan itu juga ternyata melibatkan pihak lain seperti vendor, manajemen dan lainnya.

 

Baca Juga Artikel Mengenal Akuntansi Forensik:

 

Biasanya, general auditor hanya meminta laporan dan bukti, sedangkan fraud examiner tidak berhenti sampai di buktinya, melainkan juga masuk memeriksa ke skema-skema bagaimana kecurangan dan/atau penyimpangan itu dilakukan. Penyimpangan aset itu banyak variasinya, bisa dalam bentuk uang maupun barang, namun menjadi fraud yang paling mudah dideteksi. Hal ini dikarenakan sifat aset yang nyata serta dapat diukur atau dihitung.

 

Sedangkan jenis fraud yang paling sulit dideteksi adalah korupsi, mengingat unsur kerja sama antar para pihak saling menikmati keuntungan satu sama lain, sehingga kerja sama saling menutup-nutupi kejahatan kerap dilakukan dengan sangat hati-hati. Lantas apa kontribusi yang bisa diberikan in-house lawyer khususnya dalam akuntansi forensik? Sudimin menyebutkan, setidaknya ada 4 kontribusi in-house lawyer di sini, yakni sebagai dish washer atau stamp chopper atau risk mitigation atau trusted partner.

 

Sementara itu,Director of Legal Affairs Microsoft Indonesia, Reza Topobroto, menjelaskan bahwa akuntansi forensik adalah salah satu bagian dari sistem compliance. Biasanya, kata Reza, akuntansi forensik dilakukan setelah kejadian, sehingga jika in-house lawyer membangun sistem compliance yang tepat di perusahaannya maka dapat mempermudah akuntan forensik untuk melakukan investigasi terhadap dokumen maupun pelaku.

 

Reza menganalogikan peran lawyer dalam akuntan forensik ini dengan peran orang hukum dalam forensic patology. “Forensic patology kan dikerjakan oleh dokter, bukan lawyer. Tapi dokter-dokter itu bekerja membuat forensic patology untuk kepentingan orang-orang hukum seperti polisi, jaksa, hakim. begitupula halnya dengan lawyer di perusahaaan yang membutuhkan akuntan forensik untuk meng-investigasi fraud, misalnya,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua