Senin, 15 July 2019

Pidato Visi Jokowi Dinilai Abaikan Pentingnya Hukum dan HAM

 

Kelima, penggunaan APBN tepat sasaran. Jokowi mengingatkan APBN harus memberikan manfaat ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai kelima agenda tersebut, hal utama yang harus dilakukan yakni mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Jokowi juga menekankan tidak ada toleransi bagi pihak yang mengganggu ideologi Pancasila. Seluruh warga negara harus menghargai perbedaan dan keberagaman.

 

Demokrasi yang dibangun di Indonesia menurut Jokowi harus dinikmati oleh seluruh rakyat. Sekaligus menegaskan semua orang punya hak yang sama di hadapan hukum. Baca Juga: Enam Alasan YLBHI Minta Tim Asistensi Hukum Dibubarkan

 

Kecewa

Dosen STIH Jentera Bivitri Susanti kecewa terhadap pidato itu karena tidak ada pesan negara hukum, apalagi pembangunan negara hukum. Substansi pidato kebanyakan menyinggung soal investasi dan infrastruktur. “Ada 2 isu hukum penting yang seharusnya disampaikan yakni HAM dan pemberantasan korupsi, tapi sayangnya dua hal itu tidak disebut dalam pidato,” kata Bivitri ketika dihubungi Senin (15/7/2019).

 

Soal reformasi birokrasi, perempuan yang disapa Bibip itu menilai selama ini tidak ada terobosan dalam reformasi birokrasi yang dilaksanakan pemerintah. Reformasi birokrasi hanya bagian kecil dari program pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ada hal lain yang seharusnya diperhatikan dalam pemberantasan korupsi yakni pencegahan dan penindakan korupsi di sektor korporasi.

 

Bibip mengajak kalangan hukum harus kritis terhadap pemerintahan yang berjalan karena 5 tahun ke depan soal hukum berpotensi terpinggirkan. Dia khawatir hukum hanya menjadi dalih atau digunakan pemerintah sekedar untuk menjalankan sejumlah agenda prioritas tersebut.

 

“Dalam pidato itu seakan hukum yang dipahami itu izin investasi, izin berusaha, kerangka hukum untuk pembangunan infrastruktur,” kritiknya.

 

Menurut Bibip, dalam 5 tahun pemerintahan ke depan bidang hukum akan luput dari perhatian. Karena itu, semua kalangan yang bergerak di bidang hukum harus mengawal pemerintah agar kebijakan yang diterbitkan selaras dengan pembangunan negara hukum yang diamanatkan konstitusi.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua