Senin, 15 July 2019

Pidato Visi Jokowi Dinilai Abaikan Pentingnya Hukum dan HAM

 

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) juga menyesalkan isi pidato itu karena tidak menyinggung pentingnya membangun negara berdasarkan hukum dan memperkuat HAM. Pembangunan negara hukum adalah condition sine qua non bagi terwujudnya kepastian berusaha di Indonesia.

 

ICJR mengingatkan Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945 menyebutkan “Indonesia adalah negara hukum”, aspek terpenting negara hukum yakni adanya jaminan HAM. “Semestinya Presiden meletakkan pembangunan negara berdasar hukum (rule of law) sebagai prioritas pertama pemerintahannya,” ujar Direktur Eksekutif ICJR Anggara dalam keterangannya.

 

Mengacu rule of law index yang diterbitkan World Justice Project, ICJR mencatat empat tahun terakhir skor Indonesia cenderung stagnan yakni 0.52 dari skala 0-1. Ini menandakan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah ke depan. Pada 2018, ICJR mengeluarkan Laporan Penilaian Penerapan fair trial menunjukan banyak tantangan untuk memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia.

 

Tantangan itu meliputi 4 indikator yakni pemenuhan hak tersangka selama proses Peradilan; pemenuhan prinsip persamaan di muka hukum; pemenuhan prinsip peradilan yang kompeten, independen, dan imparsial; dan pemenuhan prinsip pendampingan oleh Penasihat Hukum.

 

“Konteks pidato Presiden Jokowi tersebut, ICJR mengingatkan pembangunan negara hukum sekali lagi harus menjadi agenda prioritas pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Pembangunan negara hukum bukan hanya bagian agenda kerja pemerintahan, namun juga merupakan kewajiban konstitusional bagi Presiden.”     

 

Cakup korupsi dan HAM

Terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai "Visi Indonesia" yang disampaikan Presiden Joko Widodo mencakup pula pemberantasan korupsi dan perlindungan HAM meski tidak disampaikan secara eksplisit (jelas/terang).

 

"Jadi begini, semua tidak disampaikan dalam kata-kata. Presiden mengatakan bahwa semua anggaran dalam APBN harus dapat dipastikan, itu sebuah bentuk agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan korupsi, jadi cara memahaminya saya pikir lebih luas," kata Moeldoko di Gedung KSP Jakarta, Senin (15/7) seperti dikutip Antara.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua