Sabtu, 20 Juli 2019

Perlu Payung Hukum Bisnis Travel Umrah Berbasis Digital

Munculnya umrah digital dikhawatirkan bakal menjadi ancaman bagi dunia usaha agen perjalanan umrah konvensional tersebut.
Rofiq Hidayat
Foto: cendekia.sch.id

Langkah pemerintah Indonesia yang menandatangani nota kesepahaman dengan Arab Saudi terkait kerja sama penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di bidang digital menuai kritik. Kerja sama tersebut ditandatangani langsung oleh Menkominfo Rudiantara dan Arab Saudi yang diwakili Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Adullah Alswaha di Riyad awal Juli lalu.

 

Kerja sama tersebut berupa kolaborasi Indonesia dengan Saudi berupa umrah digital enterprise. Kedua belah pihak yakin mampu mengatasi banyak permasalahan di rantai umrah. Kemenkominfo pun menggandeng dua unicorn asal Indonesia, Traveloka dan Tokopedia. Soal aplikasi umrah, Kemenkominfo bakal berkordinasi dengan Kementerian Agama. Nantinya, aplikasi umrah memiliki satu sistem yang terintegrasi. Mulai keuangan, perjalanan, hingga pengiriman air zam-zam dan kurma.

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Khatibul Umam Wiranu mengatakan, keterlibatan Traveloka dan Tokopedia dalam kancah bisnis umrah ini diperlukan aturan khusus sebagai payung hukumnya. Tujuannya agar persaingan usaha agen perjalanan umrah melalui system digital bisa berjalan secara adil dengan memperhatikan agen umrah yang ada atau konvensional.

 

“Duduk bersama dengan seluruh stakeholder, cari jalan keluar dan siapkan regulasi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan diperlakukan tidak adil,” ujar Umam melalui keterangan tertulis kepada hukumonline, Sabtu (20/7).

 

Penerapan aturan khusus dalam kancah bisnis umrah digital ini penting mengingat belum ada regulasi yang mengaturnya selama ini. Ibadah umrah cenderung dilakukan oleh travel agen yang memberikan pelayanan mulai tiket pesawat, hotel, makan, hingga manasik secara konvensional.

 

Munculnya umrah digital dikhawatirkan bakal menjadi ancaman bagi dunia usaha agen perjalanan umrah konvensional tersebut. Apalagi, agen umrah konvensional terdapat di seluruh wilayah Indonesia. Dampak keterlibatan dua perusahaan besar tersebut dipastikan bakal menggulung bisnis travel di Indonesia. “Hanya travel besar yang bisa bertahan,” ujarnya.

 

Dalam menjalankan bisnis haji dan umrah, lanjut politisi Partai Demokrat itu, setiap pelaku usaha wajib merujuk UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dalam UU tersebut, tidak ada pengaturan mengenai bisnis umrah secara digital. Ia menyayangkan, kerja sama tersebut seperti terburu-buru tanpa melihat regulasi yang berlaku.

 

“UU No. 8 Tahun 2019 tidak memberi ruang penyelenggara perjalanan ibadah haji dengan basis digital. Ini yang dilupakan oleh pemerintah saat memfasilitasi dua unicorn tersebut,” katanya.

 

Baca:

 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Ferdian Andi berpendapat, pemerintah harus belajar dari sejumlah peristiwa atas gesekan dan ekses negatif yang muncul akibat keberadaan digital dan teknologi. Seperti yang terjadi di transportasi daring maupun di teknologi finansial.

 

Menurutnya, kunci dari berbagai persoalan yang muncul dari digital dan teknologi ini adalah persoalan di regulasi. Pemerintah tampak gagap dalam merespons perubahan di sektor publik. Padahal, tugas pemerintah dan badan negara pembuat UU seperti DPR semestinya sigap dan cekatan dalam menangkap gejala sosial ini.

 

Dia berpendapat, dalam konteks rencana fasilitasi umrah berbasis digital ini, pemerintah harus menjelaskan secara detail terkait rencana tersebut. Bisnis digital seperti apa yang hendak dimasuki oleh dua unicorn tersebut, karena UU No. 8 Tahun 2019 telah rigid mengatur dari hulu hingga hilir penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umroh.

 

“Prinsip dasar dalam hukum administrasi negara, tindakan pemerintah dalam hal ini administratur negara, harus terhindar dari kesalahan, paksaan, dan dipastikan taat pada UU,” ujarnya.

 

Bagi Ferdian, kampanye diskursus revolusi 4.0 selama lima tahun terakhir ini tak berbanding lurus dengan ketersediaan regulasi dan aturan yang benar-benar memiliki visi berbasiskan digital dan teknologi. Kekisruhan yang muncul di lapangan ekses dari digital dan teknologi disebabkan ketiadaan regulasi yang berkarakter disruptif.

 

Hingga berita ini diturunkan, Hukumonline mencoba menghubungi Direktur Eksekutif Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Ali Basuki, tapi belum memberikan respons.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua