Rabu, 07 August 2019

Kamus 3 in 1 Karya Sang Pengadil

Hakim harus mengkomunikasikan putusan melalui putusan yang menggunakan kata dan bahasa yang mudah dipahami.
Muhammad Yasin
Ilustrasi. Foto: RES

Desain sampul buku tebal itu memperlihatkan bangunan gedung berpadu dengan potongan peta, kompas, dan lantai satu gedung yang tertutup tulisan ‘Kamus Hukum & Yurisprudensi’. Inilah salah satu kamus hukum teranyar yang terbit dan diperjualbelikan di toko-toko buku.  Bukan hanya teranyar, tetapi juga terbilang lebih tebal dibandingkan kamus hukum lain: 1182 halaman.

 

Ditulis oleh HM Fauzan dan Baharuddin Siagian, kamus hukum ini terasa istimewa. Bukan saja karena tebalnya lebih dari seribu halaman, tetapi juga karena isinya menggabungkan tiga pokok sekaligus. Bagian pertama, Kamus Hukum Lengkap, memuat tak kurang dari 24 ribu entri. Buku kedua, Kamus Hukum Yurisprudensi, memuat lebih dari 1.600 kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung. Buku ketiga, Kamus Hukum Ekonomi Syariah, memuat istilah-istilah dalam ekonomi syariah dilengkapi dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait syariah, dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

 

Kamus ini memudahkan pembaca mencari definisi dan yurisprudensi yang relevan. Sebagai contoh, lema ‘aanbreng’ dari bahasa Belanda, yang dapat bermakna harta bawaan suami-istri mas kawin; atau uang peminangan. Ini diatur antara lain dalam Pasal 165 BW (KUH Perdata): “Baik oleh suami dan istri hanya penyatuan untung dan rugi, maupun penyatuan hasil dan pendapatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 155 dan 164, namun segala barang bergerak milik masing-masing suami dan istri ketika mereka kawin, harus dengan tegas dicantumkan dalam akta perjanjian tersendiri, atau dalam sebuah surat pertelaan, yang ditandatangani notaris dan para pihak berkepentingan dan dilekatkan pada akta asli perjanjian kawin, dalam mana hal itu harus dicatat pula; tanpa bukti demikian barang bergerak tadi dianggap sebagai keuntungan”.

 

Baca:

 

Yurisprudensi yang relevan dengan lema aanbreng adalah putusan Mahkamah Agung No. 1459 K/Pdt/1986 tanggal 9 September 1987. Kaidah hukum dalam yurisprudensi ini adalah: berdasarkan Pasal 35 ayat (2)  UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bawaan dari masing-masing suami-istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dengan demikian suami-istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya dalam kasus ini penghibahan oleh Tergugat I kepada Tergugat II.

 

Makna, dasar hukum, dan kaidah yurisprudensi itu dapat ditemukan sekaligus dalam kamus yang disusun Fauzan dan Baharuddin. Itu sebabnya kamus yang cetak pertamanya terbit pada Desember 2017 ini juga disebut Kamus Hukum 3 in 1. Menggabungkan tiga aspek ke dalam satu buku bertujuan memudahkan pembaca melakukan penelusuran, seperti yang dibayangkan kedua penulis.

 

HM Fauzan, seorang hakim, menjelaskan proses pengumpulan bahan dan penulisan bahan untuk kamus ini sudah dimulai sejak 2004 ketika ia menjadi asisten hakim agung pada Mahkamah Agung (2004-2009). Terus berlanjut ketika ia ditunjuk sebagai sekretaris pimpinan pada Mahkamah Agung (2009-2012), dan kemudian diangkat menjadi Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama pada Mahkamah Agung. Sejak 2018 diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua