Kamis, 05 September 2019

Tantangan Industri Fintech, dari Risiko TPPU Hingga Kualitas SDM

Pemerintah dan otoritas perlu memitigasi risiko, namun tetap mengadakan ruang inovasi sehingga bisa diseimbangkan satu dengan lainnya.
M. Agus Yozami
Menko Perekonomian Darmin Nasution. Foto: RES

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengimbau kepada pemerintah dan otoritas agar dapat mengantisipasi berbagai tantangan yang muncul dari adanya perkembangan financial technology (fintech) di Indonesia. Salah satu tantangan yang harus disadari adalah risiko terhadap adanya praktik pencucian uang.

 

“Perkembangan fintech rentan risiko pencucian uang,” kata Darmin seperti dikutip Antara di Jakarta, Rabu (4/9).

 

Selain itu, fenomena pemain industri yang berkuasa akan mengambil semua peluang yang ada di pasar dan membiarkan sisanya gugur dan pada umumnya terjadi pada industri dagang sektor e-commerce juga harus bisa diantisipasi oleh regulator dan otoritas.

 

Menurutnya, regulator juga harus bisa menyiapkan langkah mitigasi agar potensi risiko penyalahgunaan data pribadi para pelaku fintech bisa dicegah sehingga akhirnya tidak akan terjadi. “Indikasi penyalahgunaan data ini sudah banyak,” ujarnya.

 

Darmin menjelaskan dalam mendukung pertumbuhan fintech di Indonesia, pemerintah dan otoritas perlu memitigasi risiko namun tetap mengadakan ruang inovasi sehingga bisa diseimbangkan satu dengan lainnya.

 

“Tidak hanya mengantisipasi tapi ruang inovasi tetap harus ada di samping perlunya pemahaman mengenai lanskap ekosistem, dan dinamika industri,” katanya.

 

Ia melanjutkan semua langkah dan keputusan regulator dalam mengantisipasi berbagai tantangan tersebut sangat penting sehingga perlu dikaji secara mendalam karena era digital yang menyebabkan adanya perubahan kegiatan perekonomian dan keuangan melalui digital sudah tidak bisa dicegah.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua