Kamis, 05 September 2019

Tantangan Industri Fintech, dari Risiko TPPU Hingga Kualitas SDM

 

“Ekonomi digital secara khusus adalah job masa depan. Ada yang tinggal enggak muncul lagi, ada yang baru dan akan lahir lagi. Fintech adalah salah satu area di mana job masa depan terus diciptakan,” katanya.

 

Selain itu, pertumbuhan digital di Indonesia yang semakin meningkat yakni dengan adanya nilai transaksi online mencapai Rp47,16 miliar pada 2018 atau naik sebesar 281,39 persen dari 2017 yaitu Rp12,38 miliar yang menandakan bahwa pemerintah harus terus memberikan fasilitas pendukung terhadap fintech agar dapat melaju dengan berbagai inovasinya.



Darmin melanjutkan melalui SDM yang berkualitas maka akan turut serta membantu pemerintah dalam memfasilitasi ekosistem pendukung fintech tersebut seperti perkembangan teknologi, big data, dan infrastruktur pendukung lainnya.

 

“Diperlukan ekosistem yang baik dengan lembaga keuangan dan regulator kalau secara backbone untuk digital di Indonesia pemerintah sudah menyelesaikan sekitar 100 persen di kawasan timur Palapa Ring jadi kecepatan dan kualitasnya bagus di setiap daerah,” katanya.

 

Kenali Calon Nasabah

Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Institute Sukarela Batunanggar menyarankan para pelaku financial technology (fintech) mengkaji secara mendalam calon nasabahnya sebelum melakukan transaksi agar terhindar dari praktik pencucian uang.

 

“Fintech harus memenuhi know your customer untuk anti-money laundering dan antiterorisme, itu secara standar harus kenali nasabah siapa, dananya untuk apa, dan dari mana,” katanya.

 

Sukarela mengatakan hal tersebut sebenarnya sudah ada di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan alias POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua