Senin, 09 September 2019

Ini Pokok Perubahan di Perma Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Putusan KPPU

KPPU menilai Perma 3/2019 menyempurnakan proses keberatan, lebih efiseian dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
Fitri Novia Heriani
Gedung KPPU di Jakarta. Foto: RES

Mahkamah Agung (MA) baru saja menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU. Perma 3/2019 ini menyempurnakan Perma No.3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.

 

Kabiro Hukum KPPU, Ima Damayanti, menyampaikan apresiasi terhadap lahirnya Perma 3/2019. Menurutnya, Perma 3/2019 tersebut menyempurnakan proses keberatan dengan lebih efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dalam aturan terbaru ini, beberapa pasal memperjelas pasal-pasal yang multi interpretasi dalam Perma 3/2005.

 

“Dengan adanya Perma ini kita (KPPU) terimakasih dengan MA karena Perma ini menyempurnakan proses keberatan, lebih efiseian dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Di Perma yang baru itu diperjelas sehingga jelas dan terang bagi kedua belah pihak yang menjalankannya, yakni KPPU dan pihak yang keberatan dengan keputusan KPPU,” kata Ima di Jakarta, Senin (3/9).

 

Misalnya saja defenisi keberatan. Di Perma 3/2005, lanjut Ima, definisi keberatan hanya ditujukan bagi upaya hukum pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU. Sementara di Perma yang terbaru, defenisi keberatan lebih diperjelas menjadi permohonan yang dijaukan kepada pengadilan negeri yang diajukan oleh terlapor.

 

Pasal 2:

  1. Keberatan hanya dapat diajukan oleh Terlapor.
  2. Keberatan diperiksa dan diputus oleh hakim majelis.
  3. Dalam hal diajukan Keberatan, KPPU merupakan pihak termohon

 

“Jadi kata-kata pelaku usaha diganti jadi terlapor. Kalau pelaku usaha kan bisa siapa saja asal pelaku usaha, sekarang jelas yang bisa mengajukan keberatan hanya pihak terlapor saja yang tidak menerima putusna KPPU,” tambahnya.

 

(Baca: Mengenal Perubahan Perilaku: Bisa Kurangi Hukuman Tapi Harus Mengaku Bersalah)

 

Selain itu, Perma 3/2019 juga memperjelas tenggat waktu pengajuan keberatan. Dalam Perma 3/2005 keberatan diajukan dalam tenggat waktu 14 hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan keputusan KPPU atau diumumkan melalui website KPPU.

 

Sementara di Perma 3/2019, tenggat waktu pengajuan keberatan diperjelas yakni terhitung sejak pembacaan putusan oleh KPPU jika pihak terlapor hadir atau setelah tanggal pemberitahuan keputusan jika terlapor tidak hadir dalam sidang pembacaan utusan.

 

Pasal 4:

  1. Keberatan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pembacaan putusan KPPU jika Terlapor hadir, atau setelah tanggal pemberitahuan Putusan KPPU jika Terlapor tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan.
  2. Keberatan diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri sesuai dengan tata cara pendaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan Keberatan kepada KPPU.
  3. Keberatan dapat diajukan dengan menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Dalam hal Keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Terlapor untuk Putusan KPPU yang sama di Pengadilan Negeri yang sama, perkara tersebut didaftarkan dengan nomor yang sama.

 

Kemudian Perma 3/2019 juga mengatur administrasi peradilan secara elektronik di mana hal tersebut tidak diatur dalam Perma yang lama. Kemudian juga ada penegasan mengenai penghentian beberapa perkara melalui penetapan.

 

Hal ini berlaku jika ada beberapa pelaku usaha yang mengajukan keberatan ke beberapa pengadilan negeri di beberapa domisili pelaku usaha tersebut, kemudian perkara harus dijadikan satu. Dalam konteks ini, KPPU mengajukan permohonan MA untuk menunjuk salah satu pengadilan negeri tempat yang bisa dijadikan untuk proses keberatan dijadikan satu.

 

Pasal 5:

  1. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Keberatan terhadap Putusan KPPU yang sama di Pengadilan Negeri yang sama tetapi terdaftar dengan nomor yang berbeda, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk salah satu majelis hakim untuk menangani penggabungan Keberatan tersebut dan memberikan tembusan penunjukan kepada majelis hakim yang tidak menangani Keberatan.
  2. Majelis hakim yang tidak menangani Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Pasal 6:

  1. Dalam hal Keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Terlapor untuk Putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilan Negeri mana yang akan memeriksa Keberatan tersebut.
  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan oleh KPPU kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri yang menerima permohonan Keberatan.
  3. Pengadilan Negeri yang menerima tembusan permohonan tersebut harus menghentikan pemeriksaan dan menunggu penunjukan Mahkamah Agung.
  4. Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari menunjuk Pengadilan Negeri yang memeriksa Keberatan tersebut.
  5. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara beserta sisa panjar biaya perkara ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk.

Pasal 8:

  1. Setelah menerima Keberatan, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim yang mempunyai pengetahuan cukup dibidang hukum persaingan usaha.

 

“Nah pengadilan negeri yang sebelumnya menangani itu prosesnya dihentikan, di Perma lama itu tidak secara jelas disebutkan. Surat kuasa itu dulu tidak diatur, di Perma baru itu ada pasal khusus yang mengatur tentang surat kuasa, pemohon wajib menyerahkan surat kuasa dulu dan salinan berkas dulu, kalau belum lengkap panitera berhak mengembalikan berkas kepada pemohon. Kalau dulu berkasnya belum lengkap tetap harus diproses karena tidak ada pasal yang mengatur tentang itu,” pungkasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua