Senin, 09 September 2019

Ini Pokok Perubahan di Perma Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Putusan KPPU

 

Sementara di Perma 3/2019, tenggat waktu pengajuan keberatan diperjelas yakni terhitung sejak pembacaan putusan oleh KPPU jika pihak terlapor hadir atau setelah tanggal pemberitahuan keputusan jika terlapor tidak hadir dalam sidang pembacaan utusan.

 








Pasal 4:




  1. Keberatan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pembacaan putusan KPPU jika Terlapor hadir, atau setelah tanggal pemberitahuan Putusan KPPU jika Terlapor tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan.

  2. Keberatan diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri sesuai dengan tata cara pendaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan Keberatan kepada KPPU.

  3. Keberatan dapat diajukan dengan menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  4. Dalam hal Keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Terlapor untuk Putusan KPPU yang sama di Pengadilan Negeri yang sama, perkara tersebut didaftarkan dengan nomor yang sama.


 

Kemudian Perma 3/2019 juga mengatur administrasi peradilan secara elektronik di mana hal tersebut tidak diatur dalam Perma yang lama. Kemudian juga ada penegasan mengenai penghentian beberapa perkara melalui penetapan.

 

Hal ini berlaku jika ada beberapa pelaku usaha yang mengajukan keberatan ke beberapa pengadilan negeri di beberapa domisili pelaku usaha tersebut, kemudian perkara harus dijadikan satu. Dalam konteks ini, KPPU mengajukan permohonan MA untuk menunjuk salah satu pengadilan negeri tempat yang bisa dijadikan untuk proses keberatan dijadikan satu.

 








Pasal 5:




  1. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Keberatan terhadap Putusan KPPU yang sama di Pengadilan Negeri yang sama tetapi terdaftar dengan nomor yang berbeda, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk salah satu majelis hakim untuk menangani penggabungan Keberatan tersebut dan memberikan tembusan penunjukan kepada majelis hakim yang tidak menangani Keberatan.

  2. Majelis hakim yang tidak menangani Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.



Pasal 6:




  1. Dalam hal Keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Terlapor untuk Putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilan Negeri mana yang akan memeriksa Keberatan tersebut.

  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan oleh KPPU kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri yang menerima permohonan Keberatan.

  3. Pengadilan Negeri yang menerima tembusan permohonan tersebut harus menghentikan pemeriksaan dan menunggu penunjukan Mahkamah Agung.

  4. Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari menunjuk Pengadilan Negeri yang memeriksa Keberatan tersebut.

  5. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara beserta sisa panjar biaya perkara ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk.



Pasal 8:




  1. Setelah menerima Keberatan, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim yang mempunyai pengetahuan cukup dibidang hukum persaingan usaha.


 

“Nah pengadilan negeri yang sebelumnya menangani itu prosesnya dihentikan, di Perma lama itu tidak secara jelas disebutkan. Surat kuasa itu dulu tidak diatur, di Perma baru itu ada pasal khusus yang mengatur tentang surat kuasa, pemohon wajib menyerahkan surat kuasa dulu dan salinan berkas dulu, kalau belum lengkap panitera berhak mengembalikan berkas kepada pemohon. Kalau dulu berkasnya belum lengkap tetap harus diproses karena tidak ada pasal yang mengatur tentang itu,” pungkasnya.

 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua