Selasa, 17 September 2019

Proyek Pembangunan Nasional Harus Perhatikan Analisis Risiko Bencana

 

Menurut Rere, pemerintah harus menerbitkan kebijakan tata kelola lingkungan dan tata ruang yang memberi daya dukung dan tampung lingkungan di wilayah rawan bencana. Melalui kebijakan itu diharapkan dapat melindungi masyarakat sekitar dari bencana. “Ketika terjadi bencana, masyarakat bisa memulihkan dirinya karena lingkungan dan ekologi di tempat tinggalnya masih terjaga,” ujarnya.

 

Dia mengingatkan seluruh proyek pembangunan wajib membuat analisa risiko bencana. Rere tidak yakin seluruh proyek yang berjalan di sepanjang pesisir selatan pulau Jawa memiliki analisa risiko bencana. Mengacu UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana antara lain persyaratan analisis risiko bencana. Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana harus dilengkapi dengan analisis risiko bencana.

 

Rere menjelaskan ada ancaman pidana bagi pihak yang melakukan pembangunan, tapi tidak melengkapinya dengan analisis risiko bencana yang kemudian mengakibatkan terjadinya bencana. “Ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun atau paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit Rp300 juta atau paling banyak Rp2 miliar,” ujarnya mengingatkan.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua