Kamis, 26 September 2019

Kesiapan Pemerintah Terapkan Kewajiban Sertifikasi Halal Dipertanyakan

Ada kekhawatiran pemerintah belum siap menampung lonjakkan jutaan pelaku usaha yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal. Mereka juga khawatir ada kriminalisasi apabila memenuhi kewajiban ini.
Mochamad Januar Rizki
Acara diskusi soal sertifikasi halal, Rabu (25/9). Foto: MJR

Menjelang kewajiban sertifikasi halal pada 17 Oktober mendatang, masih ditanggapi keraguan berbagai pihak termasuk dunia usaha. Pemerintah dianggap masih belum siap menjalankan aturan tersebut sehingga menghambat proses bisnis. Selain itu, pelaku usaha juga mengkhawatirkan tidak berjalannya komunikasi antar lembaga pemerintah justru menimbulkan ketidakpastian hukum.

 

Regulasi kewajiban sertifikasi halal tercantum dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 sebagai ketentuan pelaksanaannya. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Peraturan Menteri Agama (PMA) sebagai aturan teknis program tersebut. 

 

Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Ahmad Suaedy menjelaskan kehadiran aturan baru ini akan mengubah proses sertifikasi yang selama ini berlaku. Menurutnya, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) belum memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanan program wajib sertfikasi halal kepada seluruh pelaku usaha nasional.

 

Pasalnya, terdapat lonjakan besar jutaan pelaku usaha mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikasi halal. Namun, komponen penting seperti auditor, lembaga penjamin halal serta aturan teknis belum terpenuhi hingga saat ini. “Kami sejak 2016 pantau persiapan Kemenag mengenai implementasi jaminan produk halal. Kami temukan LPH dan kantor wilayah BPJPH belum siap yang seharusnya tersebar di daerah. Lalu juga auditor belum merata masing-masing wilayah. Aturannya (teknis) juga belum ada harus dipersiapkan,” jelas Suaedy saat ditemui di Jakarta, Rabu (25/9).

 

Menurut Suaedy kondisi tersebut akan mengganggu dunia usaha sebab pemerintah tidak mampu melayani pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi halal. “Ini (aturan) belum komprehensif. Bagaimana dengan usaha mikro dan UMKM? Kami tanya ada 70 juta UMKM ternyata baru 1 juta yang terfasilitasi,” jelas Suaedy.

 

Sejak berlakunya aturan ini, pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikasi halal akan mendapatkan sanksi pidana dan denda. Lebih lanjut, Suaedy mengkhawatirkan akan ada jutaan pelaku usaha terancam sanksi akibat belum memenuhi kewajiban tersebut. Dia mengimbau agar pemerintah menyosialisasikan tenggat waktu kepada para pihak agar tidak terjadi kriminalisasi.

 

“Kami khawatir kalau ada main hakim sendiri. Jangan sampai masyarakat yang paham UU menyatakan bagi mereka yang belum ada label halal digeruduk (kriminalisasi). Ini harus diwaspadai jangan sampai merugikan masyarakat,” tambahnya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua