Rabu, 02 Oktober 2019

Pelemahan KPK Bisa Mengurangi Kepercayaan Investor

Investor-investor asing yang bonafit jelas memperhitungkan indeks pemberantasan korupsi sebagai determinan sebelum menanamkan modalnya.
Fitri Novia Heriani
Foto: RES

DPR dan pemerintah mendapatkan sorotan tajam dari publik setelah memutuskan untuk mengesahkan revisi UU KPK. Menyusul komentar dari Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, yang mengklaim jika revisi UU KPK dilakukan agar tak menghambat investasi yang masuk ke Indonesia.

 

Pernyataan Moeldoko itu kemudian menjadi tanda tanya besar bagi banyak pihak. Apakah benar pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan oleh KPK membuat Indonesia menjadi tak menarik di mata investor?

 

Wakil Direktur Visi Integritas Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengkritik pernyataan Moeldoko. Pertama, dia menilai yang disampaikan Moeldoko sangat tidak mendasar dan tanpa disertai dengan data atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan ini seakan menjadi alasan yang dicari-cari sebagai pembenar untuk melakukan revisi.

 

Faktanya, keberadaan KPK selama beberapa tahun terakhir ini justru menunjukkan hal yang positif bagi dunia usaha dan investasi. Hal tersebut tercermin dari Indeks Kemudahan Berbisnis (IKB) yang dikeluarkan Bank Dunia dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis Transparency International. Ada kenaikan Indeks Kemudahan Berbisnis seiring dengan membaiknya Indeks Persepsi Korupsi. 

 

Dalam IPK 2018, Indonesia naik ke posisi 89 dari 180 negara. Terkahir IKB Indonesia juga mengalami kenaikan siginifikan dalam 4 tahun terakhir.  Pada tahun 2018, IBK Indonesia adalah 66,54. Kedua indeks ini menunjukkan bahwa korupsi dinilai menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat investasi, lantaran menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

 

Kedua, pernyataan tersebut juga memperkuat asumsi bahwa pemerintah selama ini terganggu dengan kinerja KPK khususnya melakukan penindakan KPK. Menurutnya, pernyataan pemerintah yang menyudutkan KPK, bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada tahun 2006, Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah meminta KPK tidak asal memberantas korupsi sehingga justru bisa menghambat pertumbuhan ekonomi.

 

Lalu pada tahun 2016 Jusuf Kalla juga memberikan tanggapan bahwa upaya pemberantasan korupsi memberikan dampak ketakutan berlebihan di pemerintah. Terakhir pada Desember 2018, Jokowi menyatakan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak diukur dari seberapa banyak orang yang ditangkap dan dipenjarakan. Sejumlah pihak mengkaitkan pernyataan Jokowi ini dengan masifnya OTT yang dilakukan oleh KPK.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua