Rabu, 02 October 2019

Pelemahan KPK Bisa Mengurangi Kepercayaan Investor

Investor-investor asing yang bonafit jelas memperhitungkan indeks pemberantasan korupsi sebagai determinan sebelum menanamkan modalnya.
Fitri Novia Heriani
Foto: RES

DPR dan pemerintah mendapatkan sorotan tajam dari publik setelah memutuskan untuk mengesahkan revisi UU KPK. Menyusul komentar dari Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, yang mengklaim jika revisi UU KPK dilakukan agar tak menghambat investasi yang masuk ke Indonesia.

 

Pernyataan Moeldoko itu kemudian menjadi tanda tanya besar bagi banyak pihak. Apakah benar pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan oleh KPK membuat Indonesia menjadi tak menarik di mata investor?

 

Wakil Direktur Visi Integritas Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengkritik pernyataan Moeldoko. Pertama, dia menilai yang disampaikan Moeldoko sangat tidak mendasar dan tanpa disertai dengan data atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan ini seakan menjadi alasan yang dicari-cari sebagai pembenar untuk melakukan revisi.

 

Faktanya, keberadaan KPK selama beberapa tahun terakhir ini justru menunjukkan hal yang positif bagi dunia usaha dan investasi. Hal tersebut tercermin dari Indeks Kemudahan Berbisnis (IKB) yang dikeluarkan Bank Dunia dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis Transparency International. Ada kenaikan Indeks Kemudahan Berbisnis seiring dengan membaiknya Indeks Persepsi Korupsi. 

 

Dalam IPK 2018, Indonesia naik ke posisi 89 dari 180 negara. Terkahir IKB Indonesia juga mengalami kenaikan siginifikan dalam 4 tahun terakhir.  Pada tahun 2018, IBK Indonesia adalah 66,54. Kedua indeks ini menunjukkan bahwa korupsi dinilai menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat investasi, lantaran menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

 

Kedua, pernyataan tersebut juga memperkuat asumsi bahwa pemerintah selama ini terganggu dengan kinerja KPK khususnya melakukan penindakan KPK. Menurutnya, pernyataan pemerintah yang menyudutkan KPK, bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada tahun 2006, Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah meminta KPK tidak asal memberantas korupsi sehingga justru bisa menghambat pertumbuhan ekonomi.

 

Lalu pada tahun 2016 Jusuf Kalla juga memberikan tanggapan bahwa upaya pemberantasan korupsi memberikan dampak ketakutan berlebihan di pemerintah. Terakhir pada Desember 2018, Jokowi menyatakan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak diukur dari seberapa banyak orang yang ditangkap dan dipenjarakan. Sejumlah pihak mengkaitkan pernyataan Jokowi ini dengan masifnya OTT yang dilakukan oleh KPK.

 

Ketiga, pemerintah terkesan terpukul dari hengkangnya investasi dari Cina. Dalam rapat kabinet yang dilaksanakan pada 4 September 2019 lalu, Jokowi mengungkapkan kekecewaan karena investor dari Cina lebih memilih masuk ke negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Thailand.

 

(Baca: Ekonom Tolak Pernyataan KPK Hambat Investasi)

 

Padahal sebelumnya pada Mei 2019 KPK telah mengingatkan jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar berhati-hati saat berhadapan dengan investasi dari Cina. Menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, berdasarkan data Foreign Corruption Practices Act – Amerika Serikat menyebutkan Cina menjadi salah satu negara dengan tingkat pembayaran tidak wajar atau improper payment yang paling tinggi sejak 2009 hingga 2018.

 

“Ada dua hal yang bisa dijelaskan bahwa tidak benar KPK menghambat investasi, dan kedua adalah tidak benar bahwa revisi UU KPK ini bertujuan untuk memperkuat KPK,” kata Emerson dalam diskusi di Jakarta, Selasa (1/10).

 

Emerson menegaskan jika asumsi yang selalu dibangun oleh Pemerintah dan DPR bahwa Revisi UU KPK dianggap memperkuat KPK pada akhirnya dapat dipatahkan dengan keterangan dari KPK yang menyatakan terdapat 26 isu krusial dalam Revisi UU KPK yang justru membuat posisi KPK lemah.

 

Ketika KPK dilemahkan melalui revisi UU KPK, lanjutnya, justru akan membuat iklim dunia usaha menjadi tidak sehat, muncul ketidakpastian hukum, praktik suap menyuap akan kembali tumbuh subur dan membuat investor luar negeri yang bersih akan hengkang atau mengurungkan niatnya berinvestasi di Indonesia. Investor yang busuk – yang menghalakan pembayaran tidak wajar atau improper payment nantinya yang akan berkuasa. Singkatnya pelemahan terhadap KPK justru akan menghambat investasi di Indonesia.

 

Senada, pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menegaskan jika ketidakpastian hukum dan secara otomatis akan berdampak terhadap investasi. Maka, gonjang-gajing politik harus segera diselesaikan untuk mengembalikan kepercayaan investor.

 

Adapun salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan regulasi yang memberikan kepastian hukum. “Ini menurut saya menjadi tugas DPR yang baru dilanitk untuk segera menyusun atau memperbaiki UU KPK yang dianggap tidak kredibel, diperbaiki, yang tidak tuntas diselesaikan dengan cara kerja yang lebih baik, libatkan semua banyak orang, ahli, pelaku usaha dll, itu akan lebih bagus,” katanya pada acara yang sama.

 

Selanjutnya, buruknya iklim usaha dan ketidakpastian hukum akan berdampak pada capital outflow. Hal ini, menurut Yustinus harus diantisipasi oleh pemerintah, karena di sisi lain ekonomi global tengah mengalami resesi atau stagnasi. Jika pemerintah gagal membaca peluang dan ancaman tersebut, maka hal yang paling dikhawatirkan adalah terjadinya capital outflow dan kehilangan likuiditas di saat Indonesia mengalami current account defisit.

 

“Ini berbahaya untuk perekonomian, maka janga main-main dengan situasi ini. Persepsi itu penting karena mempengaruhi bagaimana investor mengambil keputusan. Nah jika investor-investor ini berasal dari negara maju yang sudah melek dengan hal seperti ini dan mereka di negaranya masing-masing juga akan bikin insentif supaya uang pulang ke negara mereka. Kita harus hati-hati,” tambahnya.

 

Meski kemungkinan untuk terjadi krisis ekonomi masih jauh, namun Yustinus mengingatkan jika pelemahan KPK ini lebih memberikan dampak buruk ketimbang baik untuk perekonomian Indonesia. Pasalnya, investor-investor bonafit asing jelas memperhitungkan faktor korupsi sebagai determinan (faktor menentukan) dalam menanamkan modalnya. Jika Presiden Jokowi tidak segera mengambil keputusan untuk membatalkan UU KPK terbaru, maka jelas akan menimbulkan distrust dari investor.

 

“Ada resesi global, dan kita belum kesana (krisis). Saran saya pemerintah menutup kemungkinan untuk terjadinya krisis. Faktor-faktor seperti ini (pemberantasan korupsi) harus dipelihara oleh pemerintah, bukan justru dilemahkan. Jika tidak dicabut maka akan terjadi distrust. Jangan harap ada investor masuk, jangan harap ada pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

 

Maka, Emerson dan Yustinus sepakat jika Presiden Jokowi masih memiliki waktu untuk segera melakukan koreksi sebagai langkah penyelamatan KPK dan ekonomi Indonesia lewat Perppu.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua