Kamis, 10 October 2019

Pemerintah Diminta Cabut Aturan Tata Cara Penempatan Buruh Migran

Karena substansi Permenaker No.9 Tahun 2019 ini dianggap bertentangan dengan UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Jika tidak, Koalisi akan mengajukan uji materi ke MA.
Ady Thea DA
Ilustrasi pelayanan untuk buruh migran di bandara. Foto: SGP

Terbitnya UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) membawa harapan baru bagi buruh migran Indonesia yang bekerja di luar Negeri. Beleid itu diyakini memuat ketentuan yang lebih baik dalam melindungi buruh migran ketimbang regulasi sebelum yakni UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN).

 

Sayangnya, upaya pemenuhan hak dan perlindungan bagi pendulang devisa negara itu belum dapat berjalan efektif karena sampai sekarang pemerintah belum menerbitkan seluruh peraturan pelaksana UU PPMI. Sekalipun sebagian peraturan telah diterbitkan, salah satunya Permenaker No.9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia, tapi substansinya dinilai masih jauh dari harapan.

 

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Migrant Care, SBMI, dan Jaringan Buruh Migran (JBM) menilai Permenaker No.9 Tahun 2019 cacat formil dan materil. Divisi Advokasi Kebijakan Migrant Care Siti Badriyah menilai Permenaker ini cacat formil karena proses penerbitannya mendahului Peraturan Pemerintah (PP) yang seharusnya menjadi acuan terlebih dahulu. Pembahasan permenaker itu juga tidak melalui proses konsultasi publik.

 

Selain itu, Permenaker itu dinilai cacat materil karena sedikitnya ada 5 substansi Permenaker No.9 Tahun 2019 yang bertentangan dengan UU PPMI. Pertama, Pasal 7 Permenaker mengatur tahapan orientasi prapenempatan (OPP). Koalisi menilai tahapan ini ditujukan untuk mengganti pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) yang pernah berlaku sebelumnya sebagaimana amanat UU No.39 Tahun 2004.

 

Menurut Siti, ketentuan PAP ini dihapus melalui UU PPMI karena tahapan ini membuka ruang dan peluang bisnis perusahaan penempatan pekerja migran sebagai pelaku utama. Sebab, semangat UU PPMI meminimalisir peran swasta dalam pengelolaan, perlindungan, dan penempatan buruh migran dan peran ini harus dilakukan oleh pemerintah.

 

Kedua, Pasal 12 mengatur pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI). Aturan ini bertentangan dengan amanat UU PPMI yang membebaskan PMI untuk menentukan pilihan dalam pemeriksaan Kesehatan. Lagi-Lagi ketentuan ini membuka peluang bisnis perusahaan.

 

“Permenaker No.9 Tahun 2019 ini ingin mengembalikan lagi peran swasta dalam tata kelola perlindungan dan penempatan buruh migran. Pengelolaan yang dilakukan swasta selama ini terbukti menimbulkan banyak masalah,” kata Siti dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (10/10/2019). Baca Juga: Beragam Solusi Atasi Persoalan Perlindungan Pekerja Migran

 

Ketiga, Pasal 40 Permenaker memunculkan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) yang telah dihapus UU PPMI. Ini menunjukkan Permenaker No.9 Tahun 2019 mereproduksi peraturan sebelumnya yang bertentangan dengan UU PPMI.

 

Keempat, Pasal 24 tidak sinkron dan tidak lengkap dalam memuat perlindungan pada saat bekerja sebagaimana Pasal 21 UU PPMI. Ketentuan yang tercantum dalam Permenaker ini hanya mengatur laporan kedatangan dan kepulangan, verifikasi, dan pembinaan.

 

Siti menegaskan Pasal 21 UU PPMI mengatur 8 bentuk perlindungan bagi pekerja migran pada saat bekerja di negara penempatan antara lain fasilitasi pemenuhan hak pekerja migran Indonesia, dan penyelesaian kasus ketenagakerjaan. “Ini menunjukan substansi UU PPMI direduksi dan dikesampingkan,” daihnya.

 

Kelima, Pasal 38 mengatur Menaker dapat membentuk Tim khusus dalam pengendalian dan peningkatan kualitas pengawasan. Ketentuan ini seharusnya tidak diatur dalam Permenaker, tapi PP atau Perpres. "Kami mendesak pemerintah segera mencabut Permenaker No.9 Tahun 2019. Jika itu tidak dilakukan kami akan menguji materi ke Mahkamah Agung (MA)," tegas Siti.

 

Koordinator Database Serikat Buruh Migran Indonesia Rianti menyatakan organisasinya mendesak pemerintah mencabut Permenaker No.9 Tahun 2019. Dia yakin regulasi itu akan membebani buruh migran Indonesia karena ongkos pemeriksaan kesehatan akan mahal karena diselenggarakan oleh swasta. “Kami mendesak Permenaker ini dihapus karena merugikan buruh migran Indonesia,” tegasnya.

 

Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo menekankan selain bertentangan dengan UU PPMI, permenaker No.9 Tahun 2019 juga tidak sejalan dengan konvensi PBB 1990 yang diratifikasi melalui UU No.6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

 

“Permenaker ini bentuk kepanikan atas hilangnya bisnis penempatan yang selama ini dikelola swasta,” tudingnya.

 

Wahyu menjelaskan UU PPMI membenahi pengelolaan perlindungan dan penempatan buruh migran yang selama ini bersifat terpusat. UU PPMI memberikan kewenangan terhadap masing-masing pihak mulai dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sampai tingkat desa. Karena itu, peraturan pelaksana UU PPMI sangat penting untuk segera diterbitkan untuk menjadi acuan, khususnya bagi pemerintah daerah. PP atau Perpres ini merupakan konsekuensi karena UU PPMI meminimalisir peran swasta.

 

“Semangat UU PPMI itu mengubah pengelolaan yang selama ini bersifat bisnis karena dikelola swasta menjadi pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah,” ujar Wahyu mengingatkan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua