Selasa, 15 October 2019

Tiga Kemungkinan Jika Presiden Terbitkan Perppu KPK

Tergantung isi Perppunya, apakah Perppu pencabutan, Perppu revisi sebagian, atau Perppu penundaan. Semua punya akibat (hukum) yang berbeda-beda. Namun, jika Perppu KPK ditolak DPR, Presiden tidak perlu khawatir karena bisa menempuh cara lain yakni judicial review.
Aji Prasetyo
Ilustrasi: Hol

Kurang lebih sekitar 2 hari lagi batas akhir bagi Presiden Joko Widodo untuk menandatangani Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK sejak RUU KPK disahkan menjadi UU pada 17 September lalu. Artinya, sesuai Pasal 73 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, batas waktu 30 hari sejak disahkan dalam rapat paripurna DPR, Perubahan UU KPK itu secara otomatis berlaku efektif pada 17 Oktober 2019 terlepas Presiden Jokowi menandatangani atau tidak?

 

Atau pilihannya, Presiden Jokowi justru akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang pencabutan materi muatan Perubahan RUU KPK. Presiden memang sempat menolak mengeluarkan Perppu KPK, tetapi pernyataannya kemudian berubah setelah bertemu sejumlah tokoh nasional di Istana Negara Jakarta beberapa waktu lalu.  

 

Ia mengatakan Perppu KPK berpeluang diterbitkan, tetapi masih harus dipertimbangkan secara matang, terutama dari sisi politik. Hingga hari ini, keputusan mengeluarkan Perppu KPK atau tidak berikut dasar pertimbangannya belum jelas. Kalaupun Presiden ingin mempertimbangkan dari sisi aspek politik, lalu bagaimana dari sisi aspek hukum? Apa dan bagaimana akibat hukum seandainya Presiden mengeluarkan Perppu KPK?

 

“Tergantung isi Perppunya, apakah Perppu pencabutan, Perppu revisi sebagian, atau Perppu penundaan. Semua punya akibat (hukum) yang berbeda-beda,” ujar Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono saat dikonfirmasi Hukumonline. Baca Juga: Kemungkinan Nasib Uji Materi RUU KPK

 

Seandainya Perppu pencabutan yang diterbitkan, menurut Bayu sama dengan yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono saat mengeluarkan Perppu terkait UU Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Setelah UU Pilkada ditandatangani, Presiden mengeluarkan Perppu yang berarti UU tersebut tidak lagi berlaku seluruhnya. Kalau revisi sebagian, artinya Perppu itu menghapus sebagian pasal-pasal tertentu dalam Perubahan UU KPK yang dianggap tidak sesuai dengan kehendak Presiden serta masyarakat.

 

Nantinya yang berlaku adalah Perubahan UU KPK yang sudah disahkan dan Perppu yang memuat pasal-pasal tertentu. Sementara jika Perppu penundaan, berarti Perubahan UU KPK yang disahkan tersebut tidak bisa berlaku dalam jangka waktu tertentu, dan selama jangka waktu tertentu itu, Presiden dan DPR membahas kembali Revisi Perubahan UU KPK.

 

Lalu bagaimana jika nantinya Perppu tidak disetujui DPR? “Perppu itu sifatnya sementara, jika mendapat persetujuan DPR (dalam masa sidang berikutnya), maka berlaku terus. Kalau tidak disetujui, maka dicabut dengan UU Pencabutan Perppu,” terangnya.

 

Presiden harus berani

Terpisah, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas Feri Amsari berpendapat masyarakat saat ini ingin melihat posisi Presiden yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Karena itu, Perppu tentang KPK seharusnya tetap dikeluarkan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

 

Feri tidak mempermasalahkan jika nantinya DPR bakal menolak Perppu itu. Alasannya, ada masa sekitar 2-3 bulan sebelum pembahasan masa sidang berikutnya mengenai persetujuan Perppu yang dikeluarkan. Pada masa itu, bisa membantu KPK dalam melaksanakan tugasnya memberantas korupsi serta kembalinya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

 

“Secara politik, tentu tekanan publik jelas yang bermasalah DPR, bukan presiden. Yang paling ditunggu public standing Presiden dimana, kalau DPR menolak ya tidak apa, kan bisa menempuh cara lain seperti judicial review,” ujarnya.

 

Dia melanjutkan Presiden sebenarnya bisa mengeluarkan Perppu meskipun belum menandatangani Perubahan UU KPK yang telah disahkan bersama dalam rapat paripurna DPR. Alasannya, syarat Perppu itu bukan hanya harus ada UU, tetapi juga UU tidak ada (ada kekosongan hukum). Atau UU sudah ada, tetapi tidak menyelesaikan masalah dan belum berlaku efektif juga bisa menjadi alasan Perppu dikeluarkan.

 

“Presiden bisa mengeluarkan Perppu sebelum diundangkannya Perubahan UU KPK, tapi kalau mau diundangkan terlebih, terus keluar Perppu itu lebih baik untuk menghindari perdebatan.”

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua