Jumat, 18 Oktober 2019

Perlindungan-Pemenuhan HAM Diprediksi Masih Suram

Pemerintahan Jokowi periode 2014-2019 gagal menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Dalam periode kedua pemerintahan Jokowi (2019-2024) kebebasan berekspresi, berpendapat, dan penghormatan terhadap HAM masih terancam.
Ady Thea DA
Korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Foto: ilustrasi (Sgp)

Jelang berakhirnya masa jabatan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla banyak catatan yang menjadi perhatian organisasi masyarakat sipil yang fokus di bidang HAM. Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan Atnike Sigiro mencatat dalam 5 tahun terakhir belum ada pemajuan hak perempuan yang signifikan.

 

Meski dirinya mengapresiasi sejumlah UU yang mengakui posisi perempuan seperti UU No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Berikutnya Perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang meningkatkan batas usia perkawinan perempuan dari 16 menjadi 19 tahun.

 

“Tapi secara umum dalam 5 tahun terakhir tidak ada yang baru soal kemajuan gender dan hak perempuan,” kata Atnike dalam diskusi di Jakarta, Kamis (17/10/2019). Baca Juga: 9 Agenda HAM Penting Usai Pemilu

 

Menurut Atnike, kebijakan hukum yang ada belum memadai, aparat hukum dan pemerintah belum memiliki perspektif keadilan gender. Terbukti dari sejumlah kasus hukum yang menimpa perempuan seperti BN (Baiq Nuril), seorang guru honorer yang menjadi korban pelecehan seksual, tapi malah divonis bersalah karena dianggap melakukan perekaman ilegal atas percakapan telepon dengan atasannya serta menyebarnya. BN kemudian mendapat amnesti dari Presiden Jokowi.

 

Banyak kasus serupa dimana perempuan yang menjadi korban, tapi malah terancam pidana. Kasus seperti ini menurut Atnike tidak akan terjadi jika aparat memiliki perspektif gender atau setidaknya menerapkan ketentuan yang diatur Peraturan MA No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

 

Melansir data Komnas Perempuan tahun 2019 menyebutkan ada lebih dari 400 ribu kasus kekerasan yang menimpa perempuan. Melihat kondisi itu dia yakin dalam 5 tahun ke depan situasinya masih sama dimana perlindungan terhadap hak perempuan masih lemah. Indikasi itu dapat dilihat dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang tak disahkan sampai akhir masa jabatan DPR dan pemerintah periode 2014-2019.

 

Program Officer Divisi Advokasi, Riset, dan Kampanye Yappika, Riza Imaduddin menilai kebebasan sipil di Indonesia dalam 5 tahun ke depan semakin kelam. Hal ini dipertegas hasil penilaian Freedom House Index terhadap kebebasan di Indonesia tahun 2018 turun dari 64 menjadi 62 dan masuk kategori partly free. Sedikitnya ada 4 hal yang mempengaruhi penurunan indeks kebebasan ini. Pertama, maraknya pembubaran, intimidasi pertemuan atau diskusi yang membahas topik tragedi 1965 dan isu separatis.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua