Kamis, 24 Oktober 2019

MK Tegaskan Perkara PHI Tidak Bisa Diajukan PK

Putusan No. 34/PUU-XVII/2019 secara otomatis berlaku sebagai pertimbangan dalam permohonan ini. Sebab, norma Pasal 57 dan Pasal 56 huruf c UU PPHI mempunyai tujuan yang sama yaitu berkaitan agar dapat diajukannya upaya hukum PK terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial.
Aida Mardatillah
Gedung MK. Foto: RES

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi Pasal 57 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) dan Pasal 28 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA) terkait permintaan upaya hukum peninjauan kembali (PK) dalam perkara perselisihan hubungan industrial (PHI). Permohonan ini diajukan Marion Kova sebagai mantan pegawai Perusahaan Umum Percetakan RI (Perum Peruri) yang telah mengalami PHK di Perum Peruri.

 

“Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis MK Anwar Usman saat membacakan putusan MK No. 46/PUU-XVII/2019 di ruang sidang MK Jakarta, Rabu (24/10/2019). Baca Juga: Aturan Sidang PHI Diminta Beri Peluang Ajukan PK

Pemohon yang pernah bekerja di Perum Peruri telah diberhentikan (PHK) karena dianggap telah menyebarkan fitnah terhadap para pengurus Perum Peruri sehubungan dengan pengaduan Pemohon kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 4 April 2014 terkait persoalan mesin di Perum Peruri. 

 

Tindakan Pemohon itu, menurut Perum Peruri merupakan tindakan yang dilarang dan harus secara serta-merta dinilai sebagai suatu “kesalahan berat” berdasarkan Pasal 108 ayat (45) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Peruri Periode 2014- 201. Akibatnya, pada 18 Maret 2015 Pemohon dikenakan skorsing dalam rangka pemutusan hubungan kerja oleh Perum Peruri. Selain itu, Pemohon dilaporkan ke kepolisian dengan tuduhan Pasal 310 ayat (2) dan Pasal  311 ayat (1) KUHP (pasal-pasal mengenai penghinaan).

 

Dalam permohonannya, Pemohon berdalih Pasal 57 UU PPHI tidak memberikan kejelasan atau pengaturan mengenai apakah terhadap putusan perkara PHI yang telah berkekuatan hukum tetap juga berlaku ketentuan peraturan induk (hukum acara perdata) mengenai PK sebagaimana diatur Pasal 28 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA dan Pasal 57 UU PPHI. Karena itu, kedua pasal itu dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

 

Menurut Pemohon, ada ketidakjelasan/kekaburan norma dalam Pasal 57 UU PPHI yang mengakibatkan tertutupnya ruang upaya hukum PK terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perselisihan hubungan industrial. Padahal, SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2018, telah menyatakan tidak ada satupun ketentuan maupun pembatasan terhadap upaya PK dalam perkara PHI.

 

Bagi Pemohon, pembatasan yang secara tegas diatur UU PPHI hanya perihal tidak dapat diajukannya upaya banding terhadap seluruh perkara PHI dan upaya kasasi untuk perkara perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh. Pemohon bermaksud mengajukan PK terhadap perkaranya, meskipun PHI pada PN Bandung menerima permohonan PK dan memori PK dari Pemohon.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua