Jumat, 25 October 2019

Menkumham Diminta Susun Kembali Roadmap Kebijakan Pidana

ICJR juga meminta pembahasan RKUHP dibuka kembali mengingat masih banyak perumusan dalam RKUHP dalam Buku I dan Buku II tidak sesuai prinsip perlindungan HAM termasuk merumuskan kembali berbagai ketentuan yang telah dibatalkan MK.
Aida Mardatillah
Kementerian Hukum dan HAM. Foto: SGP

Saat pengumuman Kabinet Indonesia Maju, Rabu (23/10) kemarin, Presiden Jokowi kembali menunjuk Yasonna H Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) periode 2019-20124. Sebagian kalangan menilai penunjukan Yasonna kurang tepat karena ia berperan besar dalam proses pembentukan sejumlah RUU bermasalah di akhir pemerintahan periode sebelumnya diantaranya RUU KPK, RKUHP, dan RUU Pemasyarakatan.

 

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta Menkumham Yasonna H Laoly menunjukan keseriusannya dalam mewujudkan reformasi hukum sesuai batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Salah satunya, menyusun kembali peta jalan (roadmap) Reformasi Kebijakan Hukum Pidana dan Reformasi Kebijakan Sistem Peradilan Pidana.

 

“ICJR meminta Menteri Yasonna untuk segera menyusun peta jalan (roadmap) reformasi kebijakan pidana,” ujar Direktur Eksekutif ICJR Anggara Suwahju saat dikonfirmasi, Jum’at (25/10/2019). Baca Juga: PSHK: Pemerintahan Jokowi Jilid II, Hukum Sekedar ‘Pelumas’ Investasi

 

Dia menerangkan penyusunan peta jalan reformasi kebijakan pidana yang dimaksud. Pertama, reformasi hukum pidana yang bertumpu pada perlindungan HAM, kebebasan sipil dan politik, humanis dan demokratis. Kedua, reformasi kebijakan sistem peradilan pidana yang yang akuntabel, terbuka, integratif, dan menjamin pemenuhan hak tersangka, terdakwa, saksi, dan korban kejahatan.

 

Roadmap ini diharapkan menjadi acuan dalam mereformasi kebijakan pidana, termasuk pembentukan hukum pidana yang sesuai jaminan perlindungan HAM dan kebebasan sipil berdasarkan prinsip dan jaminan HAM internasional. Selain itu, ada penekanan kejelasan tujuan dan rumusan tindak pidana agar tidak lagi menekankan pada tujuan pemidanaan yang retributif dan berfokus pada pidana penjara serta  perlindungan korban kejahatan.

 

ICJR juga meminta pembahasan RKUHP dibuka kembali mengingat masih banyak perumusan dalam RKUHP dalam Buku I dan Buku II tidak sesuai prinsip perlindungan HAM. Misalnya, pidana mati; perumusan tindak pidana atas perbuatan-perbuatan ranah privat; perumusan tindak pidana tanpa korban (victimless crimes) yang eksesif.

 

Tak hanya itu, Menkumham diminta merumuskan kembali berbagai ketentuan yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai tindak pidana termasuk makar, kejahatan terhadap ideologi negara, dan penghinaan presiden, serta berbagai perbuatan lain yang seharusnya dilindungi negara yang demokratis. “(Karena) Perumusan tindak pidana tersebut mengancam hak asasi manusia dan kebebasan sipil warga masyarakat,” tegasnya.  

 

Aliansi Nasional Reformasi KUHP sendiri mencatat masih ada 17 isu persoalan dalam RKUHP yang perlu diperbincangkan ulang. Karena itu, ICJR memandang pembahasan RKUHP harus dilakukan secara terbuka serta melibatkan berbagai elemen publik, seperti akademisi dan ahli dari seluruh bidang ilmu yang terkait, seperti kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan masyarakat, serta masyarakat sipil.

 

“ICJR juga mendorong agar pemerintah membentuk Komite Ahli dengan keanggotaan yang luas untuk kembali membahas RKUHP,” usulnya.

 

Direktur Pengembangan dan Sumber Daya Penelitian PSHK Rizky Argama menilai penunjukan Yasonna H Laoly untuk kembali menduduki posisi Menkumham merupakan pilihan keliru. Sebab, PSHK menilai Menkumham Yasonna berperan besar dalam proses pembentukan sejumlah RUU bermasalah pada akhir pemerintahan periode sebelumnya, diantaranya RUU KPK, RKUHP, dan RUU Pemasyarakatan.

 

“Selain itu, permasalahan narapidana bebas keluar masuk lapas yang terus berulang sesungguhnya juga tanggung jawab Menkumham Yasonna. Hingga kini tidak ada langkah penanganan tegas yang telah ia lakukan,” kata Rizky Argama.

 

Sebelumnya, Menkumham Yasonna H Laoly mengaku mendapat pesan dari Presiden Joko Widodo untuk terus memperbaiki pelayanan keimigrasian dan juga lembaga pemasyarakatan (lapas). "Pesan Bapak Presiden juga yang kemarin saya menghadap termasuk di dalamnya untuk terus perbaiki pelayanan keimigrasian baik di dalam pelayanan paspor. Pelayanan paspor sudah lebih baik tetapi harus terus ditingkatkan," ujar Yasonna saat sambutan acara serah terima jabatan di gedung Kemenkumham, Jakarta, Rabu (23/10/2019) seperti dikutip Antara.

 

Presiden Jokowi juga meminta agar pelayanan visa dan pelayanan keimigrasian di bandara juga terus ditingkatkan. "Kemudian pelayanan di keimigrasian baik di kantor-kantor imigrasi, pelayanan visa termasuk pelayanan-pelayanan keimigrasian di bandara-bandara. Itu pesan Bapak Presiden kepada saya," lanjut Yasonna.

 

Selain itu, kata dia, Presiden juga memberi perhatian khusus soal perbaikan di lapas. "Berikutnya, lembaga pemasyarakatan mendapat perhatian dari Bapak Presiden, maka Ditjen Pemasyarakatan sebagai bagian terbesar dari kementerian ini harus segera berbenah diri," kata dia.

 

Yasonna menyinggung soal over capacity di lapas yang kontribusi terbesarnya berasal dari narapidana kasus narkotika. "Saya berharap over capacity, saya sampaikan memang ini kontribusi terbesarnya ada di narkoba," ujar Yasonna.

 

Ia juga mengharapkan agar penyelesaian revisi Undang-Undang Narkotika penting dilakukan. "Penyelesaian revisi UU Narkotika menjadi sangat penting kami lakukan karena persoalan di sana cukup besar. Pembenahan, penekanan pada rehabilitasi kemudian peredaran-peredaran narkoba yang masih ditemukan, ini harus menjadi catatan prioritas kami," katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua