Jumat, 25 October 2019

Menkumham Diminta Susun Kembali Roadmap Kebijakan Pidana

ICJR juga meminta pembahasan RKUHP dibuka kembali mengingat masih banyak perumusan dalam RKUHP dalam Buku I dan Buku II tidak sesuai prinsip perlindungan HAM termasuk merumuskan kembali berbagai ketentuan yang telah dibatalkan MK.
Aida Mardatillah
Kementerian Hukum dan HAM. Foto: SGP

Saat pengumuman Kabinet Indonesia Maju, Rabu (23/10) kemarin, Presiden Jokowi kembali menunjuk Yasonna H Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) periode 2019-20124. Sebagian kalangan menilai penunjukan Yasonna kurang tepat karena ia berperan besar dalam proses pembentukan sejumlah RUU bermasalah di akhir pemerintahan periode sebelumnya diantaranya RUU KPK, RKUHP, dan RUU Pemasyarakatan.

 

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta Menkumham Yasonna H Laoly menunjukan keseriusannya dalam mewujudkan reformasi hukum sesuai batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Salah satunya, menyusun kembali peta jalan (roadmap) Reformasi Kebijakan Hukum Pidana dan Reformasi Kebijakan Sistem Peradilan Pidana.

 

“ICJR meminta Menteri Yasonna untuk segera menyusun peta jalan (roadmap) reformasi kebijakan pidana,” ujar Direktur Eksekutif ICJR Anggara Suwahju saat dikonfirmasi, Jum’at (25/10/2019). Baca Juga: PSHK: Pemerintahan Jokowi Jilid II, Hukum Sekedar ‘Pelumas’ Investasi

 

Dia menerangkan penyusunan peta jalan reformasi kebijakan pidana yang dimaksud. Pertama, reformasi hukum pidana yang bertumpu pada perlindungan HAM, kebebasan sipil dan politik, humanis dan demokratis. Kedua, reformasi kebijakan sistem peradilan pidana yang yang akuntabel, terbuka, integratif, dan menjamin pemenuhan hak tersangka, terdakwa, saksi, dan korban kejahatan.

 

Roadmap ini diharapkan menjadi acuan dalam mereformasi kebijakan pidana, termasuk pembentukan hukum pidana yang sesuai jaminan perlindungan HAM dan kebebasan sipil berdasarkan prinsip dan jaminan HAM internasional. Selain itu, ada penekanan kejelasan tujuan dan rumusan tindak pidana agar tidak lagi menekankan pada tujuan pemidanaan yang retributif dan berfokus pada pidana penjara serta  perlindungan korban kejahatan.

 

ICJR juga meminta pembahasan RKUHP dibuka kembali mengingat masih banyak perumusan dalam RKUHP dalam Buku I dan Buku II tidak sesuai prinsip perlindungan HAM. Misalnya, pidana mati; perumusan tindak pidana atas perbuatan-perbuatan ranah privat; perumusan tindak pidana tanpa korban (victimless crimes) yang eksesif.

 

Tak hanya itu, Menkumham diminta merumuskan kembali berbagai ketentuan yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai tindak pidana termasuk makar, kejahatan terhadap ideologi negara, dan penghinaan presiden, serta berbagai perbuatan lain yang seharusnya dilindungi negara yang demokratis. “(Karena) Perumusan tindak pidana tersebut mengancam hak asasi manusia dan kebebasan sipil warga masyarakat,” tegasnya.  

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua