Selasa, 12 November 2019

KPU Dorong Revisi UU Pilkada Terkait Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada

 

Anggota Komisi II DPR Johan Budi Sapto Pribowo menyatakan persetujuannya perlunya memasukan norma larangan mantan narapidana korupsi maju dalam pilkada dalam Revisi UU Pilkada. Sebab praktiknya, masih terdapat eks narapidana kasus korupsi yang maju dalam pilkada, kemudian kembali berurusan lagi dengan KPK.

 

“Ini (aturan larangan) bukan hanya persoalan integritas seorang calon kepala daerah, tapi juga agar ada efek jera bagi siapapun yang hendak maju dalam pilkada. Jadi orang tidak main-main. Kalau saya korupsi, saya nggak bisa dipilih lagi. Jadi ada efek jeranya,” ujar mantan Jubir KPK itu.

 

Dia membandingkan dengan larangan eks narapidana menjadi calon anggota legislatif DPR, DPRD, DPD dalam Pemilu 2019 lalu yang pernah menjadi polemik. Namun berbeda dengan persyaratan pilkada ini yang nantinya kepala daerah memiliki banyak kewenangan yang rentan disalahgunakan. “Karena itu, aturan larangan ini perlu agar mendapat pemimpin daerah yang bersih dari praktik korupsi.”  

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua