Sabtu, 23 November 2019

Polemik Putusan MA dalam Kasus First Travel

 

Meski negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas perkara ini, tapi Tulus mengingatkan jika pemerintah tidak mungkin dibebani dengan tanggung jawab mengembalikan seluruh dana jamaah yang sudah disetor ke First Travel. Hal itu akan menjadi preseden buruk untuk perkara-perkara lain.

 

“Secara moral memang harus begitu negara bertanggung jawab, tapi nanti kalau terjadi lagi kasus seperti ini akan menjadi preseden buruk, nanti pihak-pihak lain juga melakukan hal itu karena nanti negara yang ganti. Jadi tidak bisa segampang itu menuntut karena bisa menjalar ke kasus yang lain,” imbuhnya.

 

Aset yang tersisa, lanjutnya, bisa dimusyawarahkan dan dialihkan ke hal-hal positif yang disepakati oleh jamaah. Seperti diberikan untuk dana sosial yatim piatu atau dana sosial lainnya yang memiliki manfaat kepada umat, bukan untuk disita negara.

 

Sementara itu salah satu jamaah First Travel, Zuherial, mengaku kecewa dengan putusan MA yang memutuskan menyita seluruh aset First Travel untuk negara. Ia mengaku heran atas putusan itu karena negara sama sekali tak dirugikan dalam perkara tersebut.

 

“Itu ‘kan bukan uang korupsi, uang umrah naik haji, ini negara tidak berhak, harus kembali ke jamaah,” kata Zuherial kepada hukumonline.

 

Dari total kerugian kurang lebih Rp908 miliar, Zuherial menyebut aset yang tersisa saat ini hanya sebesar Rp38 miliar. Angka tersebut jika dibagikan kepada seluruh jamaah, kurang lebih hanya mendapatkan Rp50 ribu per jamaah.

 

(Baca: Menyoal Kewenangan Negara dalam Perampasan Aset First Travel)

 

Zulheri berharap Presiden Jokowi dapat memperhatikan kasus ini dan meminta Jokowi untuk mengungkap ulang proses hukum dalam perkara First Travel tersebut. “Kita sudah surati Jokowi minta ungkap ulang. Itu uang dari awal tidak transparan, contoh yang restoran di Nusa Dua Bali, rumah mewah di Sentul dan lain-lain itu tidak ada,” harapnya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua