Jumat, 13 December 2019

Benang Kusut Penataan Regulasi, Bagaimana Solusinya?

Beragam permasalahan penataan regulasi bermuara pada lemahnya kelembagaan yang menangani pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah diminta segera membentuk badan/lembaga regulasi pemerintahan untuk mengatasi persoalan penataan regulasi.
Aida Mardatillah
Sejumlah narasumber diskusi di Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, Kamis (13/12). Foto: AID

Penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) terkait penataan regulasi menunjukkan kurun waktu Oktober 2014 s.d. Oktober 2018 ada total 8.945 regulasi yang dibentuk di tingkat nasional meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri. Apabila dirata-rata, 6 regulasi lahir setiap hari di Indonesia. Jumlah regulasi/peraturan yang terus menggunung (hiper regulasi) dan substansinya tumpang tindih ini tentunya berdampak bagi masyarakat dan dunia usaha.  

 

Direktur Pengembangan dan Sumber Daya Penelitian PSHK Rizky Argama mengatakan ada lima persoalan penataan regulasi yang menyebabkan hiper regulasi dan tumpah tindih regulasi. Pertama, perencanaan legislasi dengan perencanaan pembangunan tidak sinkron. Kedua, isi peraturan tidak sejalan dengan ketentuan materi muatan. Ketiga, mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap regulasi belum terlembaga. Keempat, hiper regulasi dan pengaturan tumpah tindih Kelima, kewenangan lembagaan masih tumpah tindih.

 

“Banyaknya regulasi yang dibuat pemerintah tidak dibarengin evaluasi terkait regulasi tersebut, sehingga tumpah tindih regulasi semakin meningkat. hal ini tentu berdampak bagi kehidupan masyarakat termasuk (ketidakpastian) dunia usaha dan investasi,” kata Rizky dalam diskusi mengenai penataan regulasi di Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, Kamis, (13/12/2019). Baca Juga: Omnibus Law Mestinya Jadi Pintu Masuk Pembenahan Hiper Regulasi

 

Rizky Argama menerangkan tidak sinkronnya perencanaan legislasi dan pembangunan perlu upaya perbaikan kualitas regulasi dengan mengintegrasikan proses untuk menghindari dualisme kelembagaan dalam menyusun perencanaan pembangunan dan perencanaan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, selama ini perencanaan pembentukan regulasi dan penyusunan prolegnas tidak terencana dengan baik (sistematis).   

 

“Faktanya justru banyak pembuatan regulasi yang muncul di luar perencanaan,” kritiknya.  

 

Terkait isi peraturan tak sejalan dengan ketentuan materi muatan, Rizky menilai tidak spesifiknya penentuan materi muatan turut berdampak pada lahirnya produk peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih. Seperti, banyak topik permasalahan yang sebenarnya dapat diatur dengan satu produk peraturan perundang-undangan, tetapi kenyataanya justru diatur dalam beberapa produk peraturan.

 

Penyebab lain, kata pria yang akrab disapa Gama ini, karena ada frasa “pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat” dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dapat dimaknai sangar luas, sehingga banyak terbitnya peraturan. “Ditambah tidak ada lembaga yang secara khusus mengawasi ketaatan proses pembentukan peraturan, seperti kesesuaian materi muatan,” lanjutnya.  

 

Menurutnya, selama ini peraturan perundang-undangan tidak ada mekanisme dievaluasi secara terlembaga dalam siklus legislasi (baku). Selama ini siklus pembentukan peraturan hanya meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan publikasi. Hal itu yang mengakibatkan hiper regulasi dan tumpah tindih regulasi. Tercatat hingga akhir 2018, tercatat sebanyak 7.621 Peraturan Menteri; 765 Peraturan Presiden; 452 Peraturan Pemerintah, 107 UU.

 

“Ini karena tidak ada lembaga yang melakukan monitoring dan evaluasi termasuk melakukan harmonisasi,” tegasnya.

 

Gama menilai berbagai permasalahan dalam penataan regulasi itu bermuara pada lemahnya kelembagaan yang menangani pembentukan peraturan perundang-undangan. Selama ini lembaga yang menangani pembentukan peraturan banyak, sehingga tidak fokus. Selain masalah tumpang tindih, kata Gama, timbul masalah lain yaitu sengketa kewenangan diantara lembaga itu. (Baca Juga: Lima Langkah Penataan Regulasi untuk Pemerintahan Jokowi Jilid II)

 

Padahal, UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah mengamanatkan agar dibentuk lembaga/badan regulasi pemerintahan, tetapi hingga kini belum terbentuk. “Sejak awal kampanye, Presiden Jokowi ingin membentuk satu lembaga yang khusus mengurusi pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mengatasi hiper regulasi ini, namun sampai saat ini belum terealisasi.”

 

Ada kepastian berusaha

Direktur Analisa Peraturan Perundang-Undangan Kementerian PPN/Bappenas Diani Sadiawati mengakui lemahnya kebijakan regulasi menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, kualitas regulasi di Indonesia masih sangat lemah dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara.

 

Karena itu, pemerintah tengah membentuk omnibus law yang diarahkan pada kemudahan berusaha dan investasi, seperti RUU Cipta Lapangan Kerja. Nantinya, pembentukan omnibus law ini menghasilkan 5 RUU terkait dengan 177 UU lain. “Nanti berbagai UU itu bisa dicabut atau digabungkan. Yang terpenting efek pembuatan regulasi itu harus memberi dampak yang baik bagi masyarakat. “Ini tentunya juga menjadi tugas Bappenas untuk mengawal dan melakukan perbaikan,” kata dia.

 

Founding Partner Assegaf Hamzah & Partners (AHP), Ahmad Fikri Assegaf menilai selama ini skor pentaaan regulasi di Indonesia, khususnya dalam hal kepastian hukum dunia usaha masih nol. Hal ini menimbulkan tingkat frustasi pengusaha di Indonesia sangat luar biasa dengan resiko investasi dan hak-hak yang tidak dijamin di Indonesia. Dia mencatat perusahaan yang masuk ke Indonesia hanya perusahaan yang benar-benar berani mengambil resiko.

 

“Sejak dulu, pemerintah tidak pernah serius memperhatikan (regulasi) kegiatan ekonomi. Selain itu, regulasi ini selalu ada ketentuan (wilayah) ‘abu-abunya’,” kata Fikri dalam kesempatan yang sama.  

 

Menurut Fikri, problem ketidaksinkronan regulasi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak ada jaminan transparansi. Dia berharap ada angin segar terkait regulasi terkait dunia bisnis. Sebab, perusahaan yang ingin melakukan investasi di Indonesia itu butuh regulasi yang menimbulkan keamanan dan kenyamanan dalam berusaha. “Perusahaan maunya jangka panjang, bukan proyek 2-3 tahun.”

 

Fikri berharap program Online Single Submission (OSS) dan Omnibus Law yang tengah dibuat pemerintah lebih mempermudah kemudahan berusaha dan betul-betul berdampak positif bagi masyarakat. “Saya rasa pemerintah perlu mengundang pelaku usaha dalam membuat kebijakan, karena yang mengetahui bagaimana dunia bisnis ini kan pelaku usaha. Jangan berpikir dengan mengundang pelaku usaha dalam membuat regulasi nanti dapat mengintervensi pembuatan regulasinya. Tidak juga seperti itu, karena pemerintah juga harus mendengar dari sisi pelaku usaha dalam membuat kebijakan,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua