Sabtu, 21 Desember 2019

Dewan Pengawas Siap Luruskan Kepastian Hukum Penindakan KPK

Presiden Jokowi berharap penguatan KPK itu betul-betul nyata pemberantasan korupsi bisa sistematis sehingga betul-betul memberikan dampak yang baik bagi perekonomian.
RED/ANT
Lima anggota Dewan Pengawas KPK. Foto: RES

Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean mendukung dan meluruskan kepastian hukum dalam penindakan oleh KPK. "Kami tentunya sangat-sangat akan mendukung dan akan meluruskan dan memberikan kepastian hukum di dalam penyelenggaraan penindakan ataupun pencegahan yang dilakukan oleh KPK, itu amanah undang-undang," kata Tumpak yang pernah sebagai pimpinan KPK Jilid I, dikutip dari Antara, Jumat (20/12).

 

Ia pun meminta dukungan agar tugas dan fungsi dewas dapat terlaksana dengan baik. "Singkatnya kami mohon kiranya kami berlima sebagai organ yang baru ada di sini dapat diterima dengan baik dan mohon doa restunya supaya apa yang disebut di dalam undang-undang itu dapat dilaksanakan dengan baik," kata Tumpak.

 

Tumpak sadar bahwa pengesahan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang terdapat kehadiran Dewas KPK telah menimbulkan masalah yang pelik. Akan tetapi, kata dia, undang-undang sudah disahkan, sudah dimuat dalam Lembaran Negara. Ia berharap, hal ini semakin menambah semangat tugas seluruh jajaran di KPK.

 

"Mari kita sama-sama laksanakan itu dengan baik. Kalaupun ada nantinya dalam pelaksanaan kekurangan di sana-sini mungkin secara perlahan-lahan kita dapat sempurnakan kembali, itu harapan saya," katanya.

 

Di sisi lain, Tumpak menambahkan, Dewan Pengawas KPK tidak akan mencampuri teknis perkara yang ditangani lembaga penegak hukum tersebut. "Nanti akan kami samakan apa yang dikerjakan oleh pimpinan KPK. Kami lakukan pengawasannya, tapi jangan lupa kami bukan penasehat, bukan. Kami tidak akan mencampuri teknis perkara yang dilakukan KPK," katanya.

 

Mantan pimpinan KPK 2003-2007 itu pun mengaku tidak ada arahan khusus dari Presiden Jokowi terkait dengan tugasnya. "Arahan khusus tidak ada, secara umum iya. Secara umum, kami harus melakukan penegakan pemberantasan korupsi. Khusus kami Dewan Pengawas akan memberikan fundamen yang kuat untuk pimpinan KPK bisa melaksanakan secara baik menjamin kepastian hukum," ungkap Tumpak.

 

Terdapat enam tugas Dewan Pengawas KPK sebagaimana Pasal 37 UU 19/2019. Keenam tugas itu adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, menerima laporan kalau ada dugaan pimpinanan atau pegawai yang melanggar kode etik, melakukan persidangan terhadap orang yang melakukan dugaan adanya pelanggaran UU ataupun pelanggaran kode etik tad, memberikan persetujuan atau tidak atas penyadapan dan penggeledahan dan penyitaan serta mengevaluasi kinerja KPK selama satu tahun dan melaporkannya ke Presiden, DPR dan BPK.

 

Baca:


Sedangkan Anggota Dewan Pengawas KPK, Artidjo Alkostar mengatakan, bahwa ia optimis terhadap kerja Dewas di KPK. "Saya tidak skeptis ya. Saya sangat optimis, tidak ada masalah itu," kata Artidjo.

 

Terkait kewenangan Dewas menentukan penyadapan, menurut Artidjo Dewas dapat mempertimbangkannya sesuai dengan koridor hukum. "Ukurannya nanti ya kemasukakalan, wajar, ada bukti tertentu yang cukup. Ya standar koridor hukum sudah jelas. Itu tentu sesuai UU bagaimana prosedur izinnya," tambah Artidjo.

 

Sementara itu, Ketua KPK 2019-2023 Firli Bahuri menegaskan bahwa tugas lembaga antikorupsi tersebut tetap sama meski UU 19/2019 sudah berlaku. "Tidak ada fokus-fokus kerja begitu, Anda baca pasal 6 UU 19/2019, tugas pokoknya ada 6, semua kita laksanakan," kata Firli di kompleks istana kepresidenan Jakarta.

 

Firli berjanji akan menjalankan tugas sebagai Ketua KPK dengan sebaik-baiknya. "Kita evaluasi saja yang mana yang kurang, kita perbaiki, yang mana yang lemah kita perkuat begitu saja, biasa saja, kita bangun KPK lebih baik," tambah Firli.

 

Presiden Joko Widodo berharap Dewan Pengawas KPK dapat menjadikan pemberantasan korupsi menjadi sistematis. "Saya berharap sekali lagi penguatan KPK itu betul-betul nyata pemberantasan korupsi bisa sistematis sehingga betul-betul memberikan dampak yang baik bagi ekonomi, bagi negara kita," katanya.

 

Jokowi menyampaikan hal tersebut seusai menyaksikan sumpah jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK 2019-2023. "Saya meyakini Insya Allah beliau-beliau ketua KPK dan komisioner KPK bsa membawa KPK yang lebih baik dengan didampingi Dewan Pengawas KPK," tambah Presiden.

 

Presiden pun mengaku tidak menargetkan capaian tertentu kepada pimpinan jilid V tersebut. "KPK itu lembaga independen," ungkap Presiden. (ANT)

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua