Kamis, 16 January 2020

Siap-siap! Berikut Daftar Peraturan yang Berlaku Tahun 2020

​​​​​​​Seluruhnya merupakan daftar peraturan yang masuk koleksi Pusat Data Hukumonline.
Tim Hukumonline
Ilustrasi

Sejak didirikan pada tahun 2000, Hukumonline telah menjadi medium terdepan dalam memberikan edukasi berbagai permasalahan hukum yang ditemui masyarakat sehari-hari. Mulai dari kanal news, tanya jawab Klinik Hukumonline hingga penyediaan koleksi Pusat Data Hukumonline yang terus mendapat perhatian dari publik.

 

Sepanjang tahun 2019, Pusat Data Hukumonline mencatat bahwa pemerintah telah mengeluarkan ribuan produk regulasi yang telah menjadi bagian dari koleksi Pusat data Hukumonline. Jumlah tersebut terdiri dari lebih dari 200 produk regulasi pada tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden hingga instruksi presiden, serta lebih dari seribu produk regulasi pada tingkat kementerian dan lembaga.

 

Dari ribuan produk regulasi tersebut, berdasarkan rangkuman Tim Pusat Data Hukumonline terdapat 37 peraturan yang disahkan di tahun 2019 namun baru berlaku pada tahun 2020. Seluruhnya merupakan daftar peraturan yang masuk koleksi Pusat Data Hukumonline.

 

Rincian peraturan- peraturan tersebut antara lain, Peraturan Menteri atau Peraturan Lembaga/Badan dengan total 29 peraturan dari berbagai sektor. Kemudian, 4 Surat Edaran, 2 Keputusan Menteri, 1 Peraturan Direktorat Jenderal dan 1 UU.

 

Jika dilihat dari tanggal berlakunya, maka untuk peraturan yang mulai berlaku pada bulan Januari sebanyak 24 peraturan. Sedangkan yang berlaku pada Maret sebanyak 1 peraturan, berlaku April 3 peraturan, berlaku pada Juni sebanyak 5 peraturan, berlaku Juli 2020 sebanyak 2 peraturan dan yang berlaku pada bulan Desember 2020 sebanyak 1 peraturan.

 

Jika dilihat dari jumlahnya, peraturan yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan adalah yang terbanyak yakni mencapai 10 peraturan. Kemudian berturut-turut, Kementerian Keuangan sebanyak 6 peraturan, lalu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menerbitkan lima peraturan.

 

Selanjutnya, terdapat Bank Indonesia yang menerbitkan empat peraturan. Kemudian ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang masing-masing menerbitkan dua peraturan. Terakhir, terdapat Kementerian Pertanian dengan satu peraturan serta satu lagi yang masuk level UU.

 

Berikut rincian peraturan yang disahkan pada tahun 2019 namun berlaku pada tahun 2020 dan berhasil dihimpun Pusat Data Hukumonline.

Bulan Pemberlakuan

Jenis

Tentang

Januari

UU No. 20 Tahun 2019

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

 

Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2019

Perubahan kedua Atas Peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

 

Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2019

Perubahan Atas Peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

 

Peraturan LPS No. 4 Tahun 2019

Pencatatan Transaksi Dan Pelaporan Keuangan Bank Dalam Likuidasi

 

Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2019

Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

 

Peraturan OJK No. 40/POJK.03/2019 Tahun 2019

Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

 

Peraturan Menteri Keuangan No. 179/PMK.04/2019 Tahun 2019

Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Rangka Penindakan di Bidang Kepabeanan dan Cukai

 

Peraturan Menteri Keuangan No. 170/PMK.02/2019 Tahun 2019

Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

 

Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.02/2019 Tahun 2019

Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara

 

Peraturan Menteri Keuangan No. 186/PMK.03/2019 Tahun 2019

Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

 

Peraturan Menteri KKP No. 39/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019

Pelaksanan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur

 

Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2019 Tahun 2019

Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum

 

Peraturan OJK No. 39/POJK.03/2019 Tahun 2019

Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum

 

Peraturan Menteri Perdagangan No. 95 Tahun 2019

Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

 

Peraturan Menteri Perindustrian No. 46 Tahun 2019

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit Secara Wajib

 

Peraturan Dirjen Pajak No. PER-19/PJ/2019 Tahun 2019

Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan

 

Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/27/PADG/2019 Tahun 2019

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah

 

Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/28/PADG/2019 Tahun 2019

Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank Dan Nasabah

 

Peraturan BI No. 21/15/PBI/2019 Tahun 2019

Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank Dan Nasabah

 

Peraturan OJK No. 35/POJK.03/2019 Tahun 2019

Transparansi Kondisi Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

 

Peraturan Menteri Perdagangan No. 94 Tahun 2019

Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian Dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar

 

Kepmen ESDM No. 187 K/10/MEM/2019 Tahun 2019

Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin Dan Minyak Solar Yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Dan/Atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan

 

Kepmen ESDM No. 261 K/30/MEM/2019 Tahun 2019

Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2020

 

SE OJK No. 30/SEOJK.03/2019 Tahun 2019

Laporan Tahunan Dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

 

Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2019 Tahun 2019

Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman

Maret

Peraturan Menteri LHK No. P.78/2019

Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Negara

April

Peraturan Menkominfo No. 13 Tahun 2019

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

 

Peraturan Menkominfo No. 11 Tahun 2019

Pengendalian Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity

 

Peraturan Menteri Perindustrian No. 29 Tahun 2019

Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak

Juni

Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019 Tahun 2019

Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum

 

SE OJK No. 25/SEOJK.05/2019 Tahun 2019

Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura Dan Perusahaan Modal Ventura Syariah

 

SE OJK No. 26/SEOJK.05/2019 Tahun 2019

Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.05/2016 Tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan

 

SE OJK No. 27/SEOJK.05/2019 Tahun 2019

Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2016 Tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Dari Perusahaan Pembiayaan

 

Peraturan BI No. 21/11/PBI/2019 Tahun 2019

Penyelenggaraan Central Counterparty Untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga Dan Nilai Tukar Over-The Counter

Juli

Peraturan Mentan No. 55 Tahun 2019

Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Dari Negara Tertular Penyakit Hawar Daun Hevea Amerika Selatan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

 

Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2019 Tahun 2019

Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank

Desember

Peraturan Menteri KKP No. 53/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018

Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Di Bidang Kelautan Dan Perikanan

Data per 16 Januari 2020

 

Sementara itu, General Manager Premium Content Hukumonline, Robert Sidauruk mengatakan, sebagian besar peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun ini ditujukan untuk mempermudah berusaha atau simplifikasi peraturan perundang-undangan. Sedangkan peraturan perundang-undangan pada sektor jasa keuangan, sebagian besar ditujukan untuk memperketat pengawasan dan peningkatan prinsip kehati-hatian pelaku usaha.

 

“Hukumonline memilih beberapa peraturan perundang-undangan pada sektor bisnis yang akan mulai berlaku pada tahun 2020 ini. Daftar lengkap peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada website hukumonline.com,” katanya.

 

Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun 2020, Robert mengatakan, menarik untuk dicermati. Seperti contoh, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit Secara Wajib.

 

“Implementasi SNI ini sebenarnya sudah coba dilakukan sejak tahun 2015, lalu ditunda dua kali sampai dengan 2016 dan 2018, sampai terakhir diimplementasikan pada Januari 2020,” katanya.

 

Selain itu, lanjut Robert, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 Tahun 2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum, juga menarik untuk ditunggu implementasinya. Intinya, peraturan ini mengatur teknis penerbitan bond/sukuk tanpa melalui penawaran umum yang sebelumnya tidak pernah diatur. Diharapkan baik calon emiten maupun konsumen mendapatkan ketentuan yang jelas dalam melakukan transaksi.

 

“Saya juga berharap, dengan adanya daftar peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun 2020 ini, dapat mempermudah para pengguna Pusat Data Hukumonline ke depannya,” tutup Robert.

 

Tertarik untuk mengakses tanpa batas seluruh peraturan beserta informasi mengenai sejarah peraturan, dasar hukum dan lainnya? Pelajari lebih lanjut di sini.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua