Selasa, 21 January 2020

10 Usulan Buruh untuk RUU Cipta Lapangan Kerja

 

Keenam, Tavip mengingatkan konsep mudah rekrut dan mudah pecat (easy hiring, easy firing) sebagai isu yang berkembang belakangan ini cenderung menciptakan pengangguran baru bagi buruh yang sudah bekerja karena menjadi rentan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). “Penciptaan lapangan kerja harus dapat menjamin terwujudnya trilayak bagi pekerja yakni kerja, upah, dan hidup layak."

 

Ketujuh, RUU Cipta Lapangan Kerja harus memastikan seluruh pekerja terdaftar dalam 5 program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS. Delapan, RUU Cipta Lapangan Kerja harus menjamin dan melindungi hak buruh untuk berserikat. Sembilan, RUU ini tidak boleh lebih buruk dari peraturan yang sudah ada. Jangan sampai manfaat (hak-hak buruh) yang saat ini diterima pekerja malah dikurangi atau dihapus dengan kehadiran RUU Cipta Lapangan Kerja.

 

Sepuluh, pembuat kebijakan perlu membuka ruang dialog dengan pemangku kepentingan terutama serikat buruh dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja. Melalui dialog terbuka, Tavip yakin pembuat kebijakan akan mendapat saran dan masukan yang terbaik.

 

Sebelumnya, Pemerintah bertekad segera menyelesaikan draft RUU Cipta Lapangan Kerja, untuk diserahkan kepada DPR. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan naskah akademik dan draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja masih dalam pembahasan internal untuk finalisasi antar kementerian/lembaga (K/L) dan pemangku kepentingan terkait termasuk akademisi dan dunia usaha.

 

Menurut rencana, draft yang telah dibahas selama 2,5 bulan ini akan diselesaikan pada pekan ini, dan akan dapat diserahkan kepada DPR pada Selasa (21/1/2020). Menurut Susiwijono, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diawali visi Presiden Jokowi untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas lagi, khususnya di sektor formal. Berdasarkan data di 2019, jumlah pekerja informal tercatat sebanyak 74,1 juta pekerja atau 57,27 persen dari total angkatan kerja.

 

Saat ini masih ada sekitar 7 juta orang yang belum mendapat pekerjaan. Belum lagi ada penambahan angkatan kerja sekitar 2 juta orang setiap tahunnya. Ada beberapa langkah pemerintah mewujudkan perluasan lapangan kerja. Pertama, memacu pertumbuhan ekonomi karena 1 persen pertumbuhan ekonomi akan menyerap sekitar 300-350 ribu pekerja. Asumsinya, rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen dalam lima tahun terakhir.

 

“Pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini harus komprehensif membahas kepentingan pengusaha, pekerja, bahkan untuk orang yang belum dapat kerja,” kata Susiwijono,  Jumat (17/1/2020) kemarin. (Baca juga: Pemerintah Super Prioritaskan Pembahasan Dua RUU Omnibus Law Ini).

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua