Rabu, 29 January 2020

Dominasi Perkara MK Sepanjang 2019 Hingga Sosok Harun Masiku​​​​​​​

Artikel lainnya juga turut menghiasi kilas Hukumonline.
RED
Presiden Jokowi saat menghadiri laporan tahunan MK di gedung MK di Jakarta, Selasa (28/1). Foto: RES

Mahkamah Konstitusi (MK) telah melaporkan kinerjanya sepanjang 2019, Selasa (28/1). Pada tahun 2019, perkara yang mendominasi di Mahkamah adalah perkara pengujian UU Pemilu. Maklum, tahun yang sama merupakan tahun politik bagi Indonesia di mana saat itu, Indonesia menggelar pemilu secara serentak dari pemilihan anggota legislatif hingga pemilihan presiden.

 

Selain laporan tahunan MK, berita lain yang menghiasi Hukumonline adalah sosok Harun Masiku, caleg Anggota DPR dari PDI Perjuangan yang sampai saat ini menjadi buronan KPK. Harun yang telah ditetapkan sebagai tersangka penyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan itu berprofesi sebagai advokat.

 

Artikel lainnya juga turut menghiasi kilas Hukumonline. Seperti perjuangan konstitusional mahasiswa di peringatan bahaya rokok melalui pengujian UU ke MK hingga relaksasi izin lingkungan hidup lewat omnibus law dinilai tidak tepat. Berikut lima artikel yang patut Anda baca.

 

  1. MK: Pengujian UU Pemilu Mendominasi Sepanjang 2019

MK menerima sebanyak 85 perkara pengujian Undang-Undang (PUU) dan 37 perkara PUU berasal dari tahun 2018, sehingga total penanganan perkara berjumlah 122 perkara PUU. Dari 122 perkara PUU yang ditangani sepanjang 2019, MK telah memutus sebanyak 92 perkara, sehingga tersisa 30 perkara PUU untuk dilanjutkan pemeriksaannya pada 2020.

 

Dari 92 perkara PUU yang telah diputus tahun 2019 rinciannya: 4 perkara PUU diputus dengan amar dikabulkan; 46 perkara PUU dengan amar ditolak; 32 perkara PUU dengan amar tidak dapat diterima; 2 perkara gugur; dan 8 perkara PUU ditarik kembali. Di tahun 2019, MK hanya memutus 1 perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Klik subjudul di atas untuk lebih lengkapnya.

 

  1. Ingat! Ada Perjuangan Konstitusional Mahasiswa di Peringatan Bahaya Rokok

Advokasi untuk mengurangi konsumsi rokok sudah lama berlangsung, dan mendapat dukungan dari para pemangku kepentingan semisal dokter. Malah ada namanya Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau, kumpulan advokat yang peduli pada pengurangan dampak rokok. Nama Todung Mulya Lubis – kini Duta Besar Indonesia untuk Norwegia—tercantum sebagai salah satu anggota Solidaritas ini.

 

Todung dan 18 advokat lain yang tergabung dalam Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau menjadi kuasa hukum pemohon judicial review UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Permohonan ini diajukan oleh dua orang dokter dan Nilna Rahmi Isna, Sekretaris Jenderal Ikatan Senat Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI). Isna memang mewakili Ikatan Mahasiswa, tetapi permohonan ini termasuk pengujian Undang-Undang yang paling awal diajukan mahasiswa ke Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya klik subjudul di atas.

 

  1. Harun Masiku, Advokat yang Dipuji Hasto, Dicari-cari KPK

Siapakah sebenarnya Harun Masiku? Pria asal Sulawesi  ini dipersiapkan partainya untuk mengisi kursi anggota DPR pengganti Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia. Surat permohonan pergantian antarwaktu ke Komisi Pemilihan Umum diteken langsung Ketua Umum dan Sekjen PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto. Bahkan partai mengajukan hak uji materi Peraturan KPU ke Mahkamah Agung, suatu indikasi yang menunjukkan Harun Masiku berperan penting. Lalu, apa perannya? Itulah yang masih menjadi teka-teki.

 

  1. Relaksasi Izin Lingkungan Hidup Lewat Omnibus Law Dinilai Tidak Tepat

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) melihat potensi kemungkinan kelemahan dalam perencanaan omnibus law. Salah satu kelemahan tersebut adalah dinegasikannya aspek perlindungan lingkungan hidup. 

 

Menurut rancangan omnibus law cipta lapangan kerja yang sempat beredar, pemerintah akan mengubah paradigma izin berusaha dari pendekatan berbasis izin menjadi pendekatan berbasis risiko. Selain itu, akan dihapus sejumlah izin dan persyaratan yang dianggap dapat menghambat investasi. Baca selengkapnya dengan klik subjudul di atas.

 

  1. Kisah Perjuangan Konstitusional Mahasiswa dari Tujuh Kampus

Ketika permohonan ini diregister di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 26 September 2012, para pemohonnya tercatat sebagai mahasiswa. Aris Winarto dari Universitas Negeri Surabaya; Achmad Hawanto dari Universitas Negeri Malang; Heryono dari Universitas Kanjuruhan Malang; Mulyadi dari STKIP PGRI Pacitan; Angga Damayanto dari Universitas Negeri Jakarta, M. Khoirur Rosyid dari IAIN Sunan Apel Surabaya, dan Siswanto dari STAI Raden Rahmat Malang. Bagaimana ceritanya? Baca selengkapnya dengan klik subjudul di atas.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua