Rabu, 29 January 2020

Dominasi Perkara MK Sepanjang 2019 Hingga Sosok Harun Masiku​​​​​​​

Artikel lainnya juga turut menghiasi kilas Hukumonline.
RED
Presiden Jokowi saat menghadiri laporan tahunan MK di gedung MK di Jakarta, Selasa (28/1). Foto: RES

Mahkamah Konstitusi (MK) telah melaporkan kinerjanya sepanjang 2019, Selasa (28/1). Pada tahun 2019, perkara yang mendominasi di Mahkamah adalah perkara pengujian UU Pemilu. Maklum, tahun yang sama merupakan tahun politik bagi Indonesia di mana saat itu, Indonesia menggelar pemilu secara serentak dari pemilihan anggota legislatif hingga pemilihan presiden.

 

Selain laporan tahunan MK, berita lain yang menghiasi Hukumonline adalah sosok Harun Masiku, caleg Anggota DPR dari PDI Perjuangan yang sampai saat ini menjadi buronan KPK. Harun yang telah ditetapkan sebagai tersangka penyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan itu berprofesi sebagai advokat.

 

Artikel lainnya juga turut menghiasi kilas Hukumonline. Seperti perjuangan konstitusional mahasiswa di peringatan bahaya rokok melalui pengujian UU ke MK hingga relaksasi izin lingkungan hidup lewat omnibus law dinilai tidak tepat. Berikut lima artikel yang patut Anda baca.

 


  1. MK: Pengujian UU Pemilu Mendominasi Sepanjang 2019

MK menerima sebanyak 85 perkara pengujian Undang-Undang (PUU) dan 37 perkara PUU berasal dari tahun 2018, sehingga total penanganan perkara berjumlah 122 perkara PUU. Dari 122 perkara PUU yang ditangani sepanjang 2019, MK telah memutus sebanyak 92 perkara, sehingga tersisa 30 perkara PUU untuk dilanjutkan pemeriksaannya pada 2020.

 

Dari 92 perkara PUU yang telah diputus tahun 2019 rinciannya: 4 perkara PUU diputus dengan amar dikabulkan; 46 perkara PUU dengan amar ditolak; 32 perkara PUU dengan amar tidak dapat diterima; 2 perkara gugur; dan 8 perkara PUU ditarik kembali. Di tahun 2019, MK hanya memutus 1 perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Klik subjudul di atas untuk lebih lengkapnya.

 


  1. Ingat! Ada Perjuangan Konstitusional Mahasiswa di Peringatan Bahaya Rokok

Advokasi untuk mengurangi konsumsi rokok sudah lama berlangsung, dan mendapat dukungan dari para pemangku kepentingan semisal dokter. Malah ada namanya Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau, kumpulan advokat yang peduli pada pengurangan dampak rokok. Nama Todung Mulya Lubis – kini Duta Besar Indonesia untuk Norwegia—tercantum sebagai salah satu anggota Solidaritas ini.

 

Todung dan 18 advokat lain yang tergabung dalam Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau menjadi kuasa hukum pemohon judicial review UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Permohonan ini diajukan oleh dua orang dokter dan Nilna Rahmi Isna, Sekretaris Jenderal Ikatan Senat Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI). Isna memang mewakili Ikatan Mahasiswa, tetapi permohonan ini termasuk pengujian Undang-Undang yang paling awal diajukan mahasiswa ke Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya klik subjudul di atas.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua