Menyimpulkan pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019 (Putusan MK) yang menyatakan konstitusional bersyarat Pasal 15 ayat (2), Penjelasan Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia), didapatkan bahwa pada praktiknya kondisi wanprestasi sebagaimana diatur UU Fidusia tidak dapat serta merta ditentukan sepihak oleh kreditur.
Hal ini perlu kesepakatan antara kreditur dan debitur, atau perlu diselesaikan melalui pengadilan (debitur dikatakan wanprestasi setelah ada putusan pengadilan yang inkracht). Dampak lainnya kreditur tidak bisa serta merta melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia milik debitur.
Dalam pertimbangan hukumnya MK pun menilai mengedepankan perlindungan hukum yang berbentuk kepastian hukum dan keadilan, yang seharusnya diberikan terhadap ketiga unsur dalam perjanjian fidusia yaitu kreditur, debitur, dan objek hak tanggungan. Sekelumit dampak dari putusan ini perlu dibahas scara detail.
Baca:
- Pasca Putusan UU Jaminan Fidusia, Simak Aturan Debtcollector di Beberapa Negara
- Peta Pandangan Para Pihak Sebelum Putusan MK tentang Jaminan Fidusia
- Menagih Utang dengan Cara Intimidasi? Pelajaran Penting dari Dua Putusan Pengadilan
Maka dari itu Hukumonline bekerja sama dengan firma hukum Assegaf Hamzah & Partners (AHP) akan menyelenggarakan agenda yang penting yakni Diskusi Hukumonline dengan tema “Diskusi Hukumonline 2020: Wanprestasi dan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia: Best Practice setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019” yang akan diadakan pada 19 Februari 2020 di Sari Pacific, Jakarta Pusat.
Dalam pelatihan ini akan hadir pembicara-pembicara kompeten sebagai narasumber yang dapat memberikan pemahaman dan pencerahan terkait praktik di lapangan, karena pada pelaksanaannya perlu ada pengawasan dan pembaharuan hukum untuk meluruskan isu-isu hukum fidusia dan dampak yang berkembang dari Putusan MK Nomor 18/PUU XVII/2019.
Adapun pembicara-pembicaranya adalah:
- Dr. Teddy Angggoro - Dosen, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- D.Y Witanto - Hakim Yustisial Biro Hukum dan HUMAS, Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. – Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI) / Notaris & PPAT
- Ibrahim Sjarief Assegaf - Partner, Assegaf Hamzah & Partners