Selasa, 11 Pebruari 2020

Soal Kewenangan Penerbitan SKKB Hingga Aturan Impunitas Jabatan Notaris Dipersoalkan

Wacana pemindahan kewenangan penerbitan surat kendaraan bermotor masih dibahas di internal Komisi V DPR.
M. Agus Yozami
Ilustrasi notaris: BAS

Pemberitaan mengenai virus corona masih menjadi perhatian masyarakat. Belakangan YLKI mengaku banyak menerima pengaduan dan pertanyaan dari masyarakat terkait melambungnya harga masker di pasaran. Buntutnya, YLKI meminta KPPU dan Kepolisian mengusut hal itu.

 

Masalah Jiwasraya juga masih menarik untuk dibaca, di mana para nasabah menanti dikembalikannya dana mereka. Selain pengusutan oleh Kejaksaan Agung, kasus Jiwasraya juga tengah dibahas di DPR dengan pembentukan Panja.  

 

Isu lain yang masih menarik untuk dibaca adalah wacana pemindahan kewenangan penerbitan surat kendaraan bermotor, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari Kepolisian ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub).   

 

Berikut lima isu hukum, mulai dari Sabtu (8/2) hingga Senin (10/2) yang masih menarik untuk dibaca:         

 

Pemindahan Kewenangan Penerbitan SKKB dari Polri ke Kemenhub

Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Satu hal yang diwacanakan bakal diatur soal pemindahan kewenangan penerbitan surat kendaraan bermotor, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari Kepolisian ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

 

Wacana pemindahan kewenangan penerbitan surat kendaraan bermotor sendiri masih di bahas di internal Komisi V DPR. Untuk mengkaji lebih dalam wacana tersebut, Komisi V DPR akan menyerap informasi dari berbagai ahli. Terlepas apapun keputusannya nanti, penerbitan surat kendaraan bermotor harus dilakukan dengan baik. 

Selengkapnya simak artikel ini.

 

KPPU dan Polri Diminta Usut Melambungnya Harga Masker

Buntut isu wabah virus corona, YLKI mengaku banyak menerima pengaduan dan pertanyaan dari masyarakat terkait melambungnya harga masker di pasaran. Baik masker N95 dan atau masker reguler. Melambungnya harga masker di pasaran hingga ratusan persen, jelas sangat memprihatinankan.

 

YLKI menilai harga masker yang melambung di tengah merebaknya isu virus corona merupakan sebuah tindakan yang tidak bermoral karena bentuk eksploitatif terhadap hak-hak konsumen, mengambil untung secara berlebihan di saat terjadinya musibah. Terkait hal itu, KPPU diminta mengusut kasus tersebut karena mengindikasikan adanya tindakan mengambil keuntungan berlebihan (exesive margin) yang dilakukan oleh pelaku usaha atau distributor tertentu.

Selengkapnya simak artikel ini.

 

Mengungkap Dugaan Konspirasi Skandal Jiwasraya

Persoalan kegagalan bayar polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terus berkembang dengan ditemukannya berbagai fakta baru. Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini sudah menetapkan enam orang tersangka yang diduga terlibat dalam kasus korupsi ini pada Kamis (6/2) lalu. Para tersangka tersebut dijerat dengan pasal primer, berupa Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Subsider Pasal UU Tipikor.

 

Tidak hanya itu, fakta lain mengungkapkan bahwa skema investasi Jiwasraya ternyata mengarah pada konspirasi yang melibatkan berbagai pihak di pasar modal. Hal tersebut terungkap saat Rapat Panitia Kerja (Panja) antara Komisi XI DPR RI dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Senin (10/2).

Selengkapnya simak artikel ini.

 

Solusi Hukum Bila Anggota Dewas KPK Mengundurkan Diri

Pemerintah sudah menerbitkan salah satu regulasi teknis UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Regulasi dimaksud, Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2020 mengatur tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK.

 

Masa jabatan anggota Dewan KPK adalah 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. Meskipun masa kerja Dewas selama empat tahun dan dapat diperpanjang, sewaktu-waktu seorang anggota Dewas dapat mengundurkan diri. Bahkan mungkin saja diberhentikan.

 

Berdasarkan PP No. 4 Tahun 2020, ada beberapa sebab ketua atau anggota Dewas berhenti atau diberhentikan, yakni meninggal dunia, mengundurkan diri atas kesadaran sendiri secara tertulis, berakhir masa jabatannya, dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, dan tidak dapat menjalankan tugas selama tiga bulan berturut-turut.

Selengkapnya simak artikel ini.

 

Giliran Jaksa Persoalkan Aturan Impunitas Jabatan Notaris

Dianggap menghambat proses peradilan, Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) dan beberapa jaksa, seperti Asep N Mulyana, Reda Manthovani, R. Narendra Jatna mempersoalkan penerapan Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terkait pemeriksaan proses peradilan yang melibatkan notaris.

 

Sebab, aturan itu mensyaratkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk mengambil minuta akta/protokol notaris atau memanggil notaris oleh aparat penegak hukum demi kepentingan proses peradilan. Sebagai bentuk menyalurkan aspirasi jaksa-jaksa seluruh Indonesia, PJI dan beberapa jaksa senior itu resmi mendaftarkan pengujian Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris itu di Kepaniteraan MK, Senin (10/2).  

Selengkapnya simak artikel ini.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua