Soal Kewenangan Penerbitan SKKB Hingga Aturan Impunitas Jabatan Notaris Dipersoalkan
Kilas Hukum

Soal Kewenangan Penerbitan SKKB Hingga Aturan Impunitas Jabatan Notaris Dipersoalkan

Wacana pemindahan kewenangan penerbitan surat kendaraan bermotor masih dibahas di internal Komisi V DPR.

Oleh:
M. Agus Yozami
Bacaan 2 Menit
Ilustrasi notaris: BAS
Ilustrasi notaris: BAS

Pemberitaan mengenai virus corona masih menjadi perhatian masyarakat. Belakangan YLKI mengaku banyak menerima pengaduan dan pertanyaan dari masyarakat terkait melambungnya harga masker di pasaran. Buntutnya, YLKI meminta KPPU dan Kepolisian mengusut hal itu.

 

Masalah Jiwasraya juga masih menarik untuk dibaca, di mana para nasabah menanti dikembalikannya dana mereka. Selain pengusutan oleh Kejaksaan Agung, kasus Jiwasraya juga tengah dibahas di DPR dengan pembentukan Panja.  

 

Isu lain yang masih menarik untuk dibaca adalah wacana pemindahan kewenangan penerbitan surat kendaraan bermotor, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari Kepolisian ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub).   

 

Berikut lima isu hukum, mulai dari Sabtu (8/2) hingga Senin (10/2) yang masih menarik untuk dibaca:         

 

Pemindahan Kewenangan Penerbitan SKKB dari Polri ke Kemenhub

Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Satu hal yang diwacanakan bakal diatur soal pemindahan kewenangan penerbitan surat kendaraan bermotor, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari Kepolisian ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

 

Wacana pemindahan kewenangan penerbitan surat kendaraan bermotor sendiri masih di bahas di internal Komisi V DPR. Untuk mengkaji lebih dalam wacana tersebut, Komisi V DPR akan menyerap informasi dari berbagai ahli. Terlepas apapun keputusannya nanti, penerbitan surat kendaraan bermotor harus dilakukan dengan baik. 

Selengkapnya simak artikel ini.

 

KPPU dan Polri Diminta Usut Melambungnya Harga Masker

Buntut isu wabah virus corona, YLKI mengaku banyak menerima pengaduan dan pertanyaan dari masyarakat terkait melambungnya harga masker di pasaran. Baik masker N95 dan atau masker reguler. Melambungnya harga masker di pasaran hingga ratusan persen, jelas sangat memprihatinankan.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait