Rabu, 12 Pebruari 2020

Masker untuk Cegah Corona, BPKN Ingatkan Pasal 107 UU Perdagangan

(Baca juga: Putusan-Putusan MA tentang Penimbunan BBM).

Berdasarkan penelusuran hukumonline ke layanan putusan daring Mahkamah Agung, belum ada satu orang pun yang dihukum berdasarkan UU Perdagangan karena melakukan penimbunan barang tertentu. Tetapi bukan berarti tidak pernah ada orang yang dihukum ketika menimbun barang kebutuhan pokok. Selama ini sudah banyak pelaku usaha atau orang yang dihukum pengadilan karena menimbun bahan bakar minyak (BBM). Pengadilan pada umumnya menggunakan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas.

Karantina Kesehatan

Secara normatif, Pemerintah punya kewajiban mencegah masuknya wabah penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan medis di masyarakat. Salah satu yang dapat dilakukan Pemerintah adalah karantina kesehatan. Kekarantinaan kesehatan dilakukan antara lain melalui isolasi dan pembatasan sosial. Inilah yang antara lain diatur dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

UU ini mengatur bagaimana pengawasan yang harus dilakukan terhadap kedatangan manusia baik melalui pesawat udara dari wilayah negara asing, maupun melalui alat transportasi darat. Pasal 39 UU Kekarantinaan Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang yang datang dari negara atau wilayah kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau bersifat endemis, Pejabat Karantina Kesehatan melakukan beberapa tindakan: penapisan, pemberian kartu kewaspadaan kesehatan; pemberian informasi tentang tata cara pencegahan, pengobatan, dan pelaporan suatu kejadian darurat; dan pengambilan spesimen. Jika sudah menemukan gejala klienis sesuai jenis penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat, Pejabat Karantina melakukan rujukan dan isolasi.

Pertanyaan dasarnya tentu saja, apakah warga negara Indonesia yang dipulangkan dari Wuhan, Tiongkok, masuk kategori warga yang dikarantina sesuai maksud UU Kekarantinaan Kesehatan? Dalam pernyataan resmi, Kementerian Kesehatan menggunakan istilah ‘observasi’ terhadap WNI yang untuk sementara ditempatkan di Natuna, Kepulauan Riau. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2018, wawancara dan observasi merupakan fasilitas yang ditemui dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Anung Sugihantono, mengatakan pemilihan lokasi observasi di Natuna telah mempertimbangkan jarak dan waktu. Proses observasi direncanakan berlangsung selama 14 hari. “Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan pedoman kegiatan untuk WNI di Natuna. Logistik yang dibutuhkan juga terus diupdate untuk dipenuhi,” jelang Anung.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua