Sabtu, 29 Pebruari 2020

Pemerintah Jelaskan Rasionalitas RUU Cipta Kerja

RUU Cipta Kerja ini hendak memberi kemudahan dan perlindungan terhadap UMKM dan koperasi. Sekaligus meningkatkan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, perlindungan dan kesejahteraan pekerja/buruh, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Ujungnya menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia.
Ady Thea DA
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua DPR Puan Maharani saat memberi keterangan pers usai penyerahan naskah akademik dan draf RUU Cipta Kerja di Gedung DPR, Rabu (12/2) lalu. Foto: RFQ

Omnibus law RUU Cipta Kerja terus menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat sipil. Sebab, materi muatan draf RUU Cipta Kerja yang sudah diserahkan ke DPR ini dinilai berdampak negatif terhadap sebagian masyarakat, seperti kalangan buruh/pekerja, petani, nelayan, masyarakat hukum adat.       

 

Namun, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengklaim RUU Cipta Kerja justru untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju dan sejahtera. Hal ini sebagai upaya pemerintah memenuhi mandat konstitusi yang mengamanatkan warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

 

“Tentu (RUU Cipta Kerja, red) ini sesuai dengan Pancasila dan UUD Tahun 1945 dan tidak ada Undang-Undang yang di bawah membatalkan yang di atas,” kata Airlangga sebagaimana dikutip laman ekon.go.id, Rabu (26/2/2020) kemarin. Baca Juga: Guru Besar dan Legislator Ini Kritik RUU Cipta Kerja Sektor Agraria

 

Airlangga berharap RUU Cipta Kerja ini dapat menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia. Sasaran yang hendak dicapai memberi kemudahan dan perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi. Sekaligus meningkatkan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, perlindungan dan kesejahteraan pekerja, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional (PSN).

 

Dia menerangkan asas yang tercantum dalam RUU Cipta Kerja, antara lain pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian. Pemerataan hak dilakukan dengan memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta dilakukan merata di seluruh Indonesia.

 

“Untuk itu, Presiden mendorong melalui dua track yaitu dengan kartu prakerja dan RUU Cipta Kerja,” ujarnya.

 

Bagi Airlangga, kepastian hukum dilakukan dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya. “Sederhana saja, misalnya seberapa lama (proses) kita membuat sebuah PT (perseroan terbatas),” lanjutnya.

 

Menurutnya, RUU Cipta Kerja ini berpihak pada UMKM dan menganut asas kemudahan berusaha. Dia yakin proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat akan mampu mendorong peningkatan investasi dan pemberdayaan UMKM. Dengan RUU ini diharapkan dapat memperkuat perekonomian, yang pada gilirannya mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. 

 

Asas kebersamaan, kata Airlangga, dilakukan dengan mendorong peran seluruh dunia usaha, UMKM, dan koperasi secara bersama-sama dalam kegiatan untuk kesejahteraan rakyat. Asas kemandirian dilakukan melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi dengan tetap mendorong, menjaga, dan mengedepankan kemandirian dalam pengembangan potensinya.

 

Airlangga mencatat RUU Cipta Kerja memuat 80 pasal yang mengatur investasi dan perizinan berusaha; pengadaan lahan 19 pasal; investasi pemerintah dan proyek strategis nasional 16 pasal; penguatan UMKM dan koperasi 15 pasal; serta kemudahan berusaha 11 pasal. “Sehingga porsi substansi terkait perizinan, kemudahan berusaha, investasi, dan UMKM-koperasi sekitar 86,5 persen.”

 

Soal Ketenagakerjaan, Airlangga menghitung ada 5 pasal, kawasan ekonomi 4 pasal, pengenaan sanksi 3 pasal, riset dan inovasi 1 pasal. Dia menambahkan RUU Cipta Kerja ini tidak hanya memuat aturan ketenagakerjaan karena RUU Cipta Kerja hanya merevisi 5 pasal UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Baca Juga: Pemerintah: RUU Cipta Kerja Murni Ciptakan Lapangan Pekerjaan

 

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pembahasan draf RUU Cipta Kerja bakal dilakukan pada masa persidangan berikutnya. Dia memastikan masa persidangan berikutnya, tepatnya pada pertengahan Maret, DPR bersama pemerintah bakal mulai membahas.

 

“DPR bersama dengan pemerintah akan membahas RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan pada masa sidang berikutnya,” ujar Puan Maharani dalam rapat paripurna, Kamis (27/2/2020) kemarin.

 

Dia menuturkan pembahasan kedua RUU yang menggunakan metode omnibus law ini merupakan hal baru, sehingga perlu dikaji mendalam. Kemudian, mensosialisasikan ke berbagai elemen masyarakat agar adanya kesamaan pemahaman dalam menyikapi RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan agar tak ada lagi kegaduhan yang membuat publik salah duga terhadap DPR atau pemerintah.

 

“Sosialisasi terhadap kedua RUU omnibus law itu dilakukan pemerintah dan DPR,” kata Puan.

 

Dia berharap melalui RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan menciptakan masyarakat yang sejahtera dan penerimaan negara dari sektor pajak pun dapat meningkat. Intinya, kata Puan, pembahasan RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan dilakukan dengan tidak terburu-buru, namun dirampungkan dengan cara yang baik.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua