Kamis, 05 Maret 2020

Pemerintah Jelaskan Rasionalitas Perubahan Pengaturan PKWT

Karena faktanya ada jenis pekerjaan yang sifatnya sementara selesainya melebihi 3 tahun dan sering terjadi penggelapan hukum. Sementara PKWTT akan tetap ada karena tidak semua jenis pekerjaan sifatnya sementara, ada pekerjaan yang sifatnya terus menerus.
Ady Thea DA
Ilustrasi: Ysf hol.

Regulasi ketenagakerjaan di Indonesia dianggap sangat rumit dan rigid (kaku), sehingga dinilai memberatkan pelaku usaha (pengusaha). Atas dasar itu, pemerintah memasukkan beberapa UU terkait ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja yang bakal dihapus dan diubah pengaturannya demi kemudahan berusaha dan pertumbuhan ekonomi.    

 

Direktur Jenderal Perselisihan Hubungan Industrial dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang mengatakan Bank Dunia mencatat beberapa hal terkait peraturan ketenagakerjaan di Indonesia antara lain peraturan yang kaku terutama dalam merekrut dan memecat pekerjanya.

 

Selain itu, upah minimum di Indonesia dinilai sangat tinggi besarannya, sehingga memberatkan perusahaan (pengusaha). Melansir kajian Bank Dunia, Haiyani menyebut setiap kenaikan upah minimum akan menurunkan peluang kerja sampai 0,8 persen.

 

“Atas dasar itu, regulasi ketenagakerjaan harus dibenahi dan pemerintah telah memasukannya sebagai salah satu dari 11 klaster dalam RUU Cipta Kerja,” kata Haiyani.

 

Haiyani menjelaskan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja membahas sedikitnya 6 hal, salah satunya pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau lazim disebut pekerja kontrak. Menurut Haiyani, jenis perjanjian kerja pada intinya sama seperti diatur UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni PKWT dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

 

“Masih sama seperti UU No.13 Tahun 2003, PKWT tidak boleh mensyaratkan masa percobaan. Jika disyaratkan, maka masa percobaan itu batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung,” terangnya.

 

Dia melanjutkan RUU Cipta Kerja menghapus Pasal 59 UU No.13 Tahun 2003 yang mengatur persyaratan PKWT. Nantinya, ketentuan mengenai persyaratan PKWT yakni jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) seperti diatur Pasal 56 ayat (4) RUU Cipta Kerja.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua