Rabu, 01 April 2020

Lima Dampak Covid-19 yang Dikhawatirkan Serikat Pekerja

Diantaranya ancaman terhadap kesehatan, kehilangan pekerjaan (PHK), pemotongan upah.
Ady Thea DA

Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk menangani penyebaran coronavirus disease (Covid-19). Namun, kalangan serikat buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menilai kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19 berpotensi menjadikan buruh sebagai tumbal. Gebrak terdiri dari serikat buruh dan organisasi masyarakat sipil, seperti KASBI, KPBI, SGBN, KSN, dan Pergerakan Pelaut Indonesia.

 

Ketua Umum KASBI Nining Elitos menilai pemerintah lalai dalam mencegah dan menanggulangi krisis akibat Covid-19, sehingga tingkat kematian akibat Covid-19 di Indonesia termasuk tertinggi di dunia. Untuk memutus rantai penularan Covid-19, pemerintah perlu menerapkan karantina wilayah sebagaimana diamanatkan UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

 

Karantina wilayah ini, menurut Nining penting untuk menyelamatkan rakyat, khususnya petani di desa agar mereka tetap mampu memproduksi kebutuhan pangan. Nining menegaskan ketika menerapkan karantina wilayah pemerintah harus menjamin kebutuhan dasar yang dapat mudah dijangkau masyarakat.

 

“Memastikan tidak ada diskriminasi sosial selama proses karantina wilayah berlangsung,” kata dia ketika dikonfirmasi, Selasa (31/3/2020). Baca Juga: Dampak Covid-19, Legislator Ini Minta Pengusaha Tidak PHK Pekerja

 

Namun, kata Nining yang sejumlah hal yang dikhawatirkan dampak penyebaran Covid-19 bagi kalangan pekerja/buruh. Gebrak mencatat sedikitnya ada 5 hal yang menjadi kekhawatiran. Pertama, kalangan pekerja/buruh rentan terpapar Covid-19 akibat kelangkaan alat pelindung diri (APD). Gebrak mengapresiasi pekerja medis yang menangani pasien Covid-19 di tengah minimnya ketersediaan alat pelindung diri ini membuat puluhan tenaga medis terinfeksi Covid-19 dan sejumlah dokter meninggal.

 

Tak hanya pekerja di sektor kesehatan, Nining melihat buruh pabrik sampai saat ini masih ada yang bekerja seperti biasa tanpa perlindungan yang memadai untuk mencegah penularan Covid-19. “Sampai saat ini kami tidak melihat langkah tegas pemerintah terhadap perusahaan yang mengabaikan keselamatan buruhnya selama krisis Covid-19,” kata dia.

 

Kedua, Gebrak mengusulkan seluruh perusahaan untuk melakukan upaya semaksimal mungkin melindungi buruh dari penularan Covid-19. Nining menyebut upaya yang bisa dilakukan perusahaan misalnya mengurangi proses produksi dan tidak mengurangi hak buruh. Jika perusahaan tetap beroperasi seperti biasa tanpa ada perlindungan yang memadai untuk buruh, Gebrak mendesak buruh di perusahaan tersebut untuk melakukan lockdown pabrik.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua